Dalam menanggapi peristiwa yang amat penting itulah, orang-orang film datang pula di lapangan untuk melaksanakan tugasnya. Mereka harus berjuang untuk menerobos penjagaan ketat tentara Jepang yang berupa pasukan tank dan pasukan darat dengan bayonet terhunus. Lalu peristiwa yang amat penting itu berhasil di rekam oleh orang-orang film. Dalam film tersebut tampak Bung Karno sebagai presiden Republik Indonesia tampil dan pidatosejenak di tengah-tengah luapan semangat rakyat yang tidak memperdulikan ancaman tentara Jepang yang bersendata lengkap. Melalui film ini lah maka luar negeri mulai mengenal perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Satu setengah bulan setelah kemerdekaan Indonesia di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, karyawan film bangsa Indonesia di bawah pimpinan R.M. Sutarto mengambil alih Nippon Eiga Sha dari kekuasaan Jepang. Perlawanan sengit dengan Jepang terjadi, hingga tanggal 6 Oktober 1945 Nippon Eiga Sah secara resmi diserahkan oleh Ishimoto kepada Sutarto dengan di ketahui Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin. Lalu Lahir Berita Film Indonesia (BFI) di Jalan Purwosari 225 Surakarta. Lalu di pindahkan ke Yogjakarta untuk memudahkan peliputan,
Tanggal 15 Agustus 1946, BFI mendapat pengakuan pemerintah yang di tanda tangani oleh Presiden Soekarno sebagai ketua BFI, di bawah pengawasan dan kekuasaan Kementrian penerangan. Sebelumnya petugas BFI berjuang suka rela tanpa gaji apa pun sumbangan dari pemerintah. BFI terus berjuang membuat rekaman-rekaman peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, situasi saat itu, gerbong kereta api, kereta listrik dan tempat lain, juga perekaman korban pertempuran Cakung dan Bekasi, pendaratan tentara Sekutu dan sebagainya.
Satu setengah bulan setelah kemerdekaan Indonesia di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, karyawan film bangsa Indonesia di bawah pimpinan R.M. Sutarto mengambil alih Nippon Eiga Sha dari kekuasaan Jepang. Perlawanan sengit dengan Jepang terjadi, hingga tanggal 6 Oktober 1945 Nippon Eiga Sah secara resmi diserahkan oleh Ishimoto kepada Sutarto dengan di ketahui Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin. Lalu Lahir Berita Film Indonesia (BFI) di Jalan Purwosari 225 Surakarta. Lalu di pindahkan ke Yogjakarta untuk memudahkan peliputan,
Tanggal 15 Agustus 1946, BFI mendapat pengakuan pemerintah yang di tanda tangani oleh Presiden Soekarno sebagai ketua BFI, di bawah pengawasan dan kekuasaan Kementrian penerangan. Sebelumnya petugas BFI berjuang suka rela tanpa gaji apa pun sumbangan dari pemerintah. BFI terus berjuang membuat rekaman-rekaman peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, situasi saat itu, gerbong kereta api, kereta listrik dan tempat lain, juga perekaman korban pertempuran Cakung dan Bekasi, pendaratan tentara Sekutu dan sebagainya.
Studio van het Regerings Filmbedrijf in de voormalige wijk Mr. Cornelis te Jakarta, Indonesië (1947)
PFN Gouvernements Film Bedrijf; Perusakan Film; Negara; Jatinegara
De vml. wijk Mr. Cornelis in Jakarta heet tegenwoordig Jatinegara. De hoge filmstudio is tijdens de bezetting in W.O. II door de Japanners gebouwd.
Sementara itu
Studio yang dulu di pakai BFI di Jakarta dipergunakan oleh tentara
pendudukan Belanda untuk keperluan propaganda dan di beri nama Regerings
Film Bedrijf (Perusahaan Film Pemerintah). bertugas membuat film berita
dan dokumentasi, dan SOUTH PACIFIC FILM Co, dengan tugas membuat film
cerita. SEtelah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) di dirikan,
pemerintah Belanda menyerahkan Regerigs Film Bedrijf kepada pemerintah
RIS, lalu di beri nama baru PFN (Perusahaan Film Negara). Dan Suska di
tunjuk untuk menjadi pimpinan PFN.
Perkembangan Perum PFN, seperti yang telah digambarkan di bagian sebelumnya, diawali dengan terbentuknya BFI yang dilatarbelakangi oleh adanya gerakan karyawan film yang bekerja pada Nippon Eiga Sha. Adanya peristiwa penandatanganan draft persetujuan penyerahan Nippon Eiga Sha kepada perwakilan Indonesia pada tanggal 6 Oktober 1945 semakin mempermudah gerak para karyawan BFI untuk melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah. Pada tahun 1950, BFI berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) namun penyempurnaan EYD membuat namanya berubah kembali menjadi Perusahaan Film Negara (PFN). Pergantian nama perusahaan kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 55 B/MENPEN/1975 pada tanggal 16 Agustus 1975. Berdasarkan surat keputusan ini maka secara resmi PFN berubah menjadi Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Pergantian nama kembali terjadi seiring dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan dan agar perusahaan dapat dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memberikan keuntungan bagi negara serta mampu untuk mendiri. Agar dapat mencapai hal tersebut maka PPFN mengubah statusnya menjadi Perum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1988. Dengan demikian resmilah PPFN berganti nama menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN)
Perkembangan Perum PFN, seperti yang telah digambarkan di bagian sebelumnya, diawali dengan terbentuknya BFI yang dilatarbelakangi oleh adanya gerakan karyawan film yang bekerja pada Nippon Eiga Sha. Adanya peristiwa penandatanganan draft persetujuan penyerahan Nippon Eiga Sha kepada perwakilan Indonesia pada tanggal 6 Oktober 1945 semakin mempermudah gerak para karyawan BFI untuk melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah. Pada tahun 1950, BFI berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) namun penyempurnaan EYD membuat namanya berubah kembali menjadi Perusahaan Film Negara (PFN). Pergantian nama perusahaan kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 55 B/MENPEN/1975 pada tanggal 16 Agustus 1975. Berdasarkan surat keputusan ini maka secara resmi PFN berubah menjadi Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Pergantian nama kembali terjadi seiring dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan dan agar perusahaan dapat dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memberikan keuntungan bagi negara serta mampu untuk mendiri. Agar dapat mencapai hal tersebut maka PPFN mengubah statusnya menjadi Perum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1988. Dengan demikian resmilah PPFN berganti nama menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN)
