26 April 1980
FFI 1980 SEMARANG
Ke semarang dengan tantangan
Ke semarang dengan tantangan
AKHIRNYA ketiga film produksi Pusat Produksi Film Negara (PPFN) lolos juga. Panitia Festival Film Indonesia (FFI) 1980 -- setelah pekan lalu menerima surat Dirjen Radio, Televisi dan Film -- segera memberi lampu hijau kepada juri untuk menilai ketiganya sebagai film cerita. Film Harmonikaku dan Yuyun, keduanya karya sutradara Arifin C. Noer, dan Si Pincang (sutradara Kadirman) semula ditolak mengikuti FFI di Semarang pekan ini. Sebab ketiganya ternyata menggunakan izin produksi film bukan cerita (dokumenter). "Kami harus cermat dan teliti dalam soal prosedur, dan perizinan," kata T.B. Maulana Husni, Sekretaris FFI.
"Yang tidak menaati aturan main tentu saja ditolak." Hal ini hanya merupakan keteledoran administrasi, yang baru diketahui panitia menjelang saat terakhir penilaian. Dirjen RTF Drs. Sumadi yang mengabulkan permohonan izin produksi itu, menurut panitia FFI, sudah menyatakan maaf atas kekhilafannya. Juga Direktur PFN, Drs. fron Dwipayana, mengaku khilaf. Film Cerita Menurut Dwipayana, permohonannya semula memang dimaksud untuk produksi film cerita, bukan film dokumenter. Tapi karena biasanya PPFN membuat film dokumenter, baik Direktur PPFN maupun Dirjen RTF, sampai khilaf meneliti materi permohonan tadi. "Kesalahan administrasi ini kami akui," kata Atmoko, Sekretaris Dirjen RTF. Kalau tidak segera dijernihkan, FFI pekan ini pasti akan berakhir dengan keributan. FFI 1978 di Ujungpandang pernah hampir ricuh gara-gara aktor pemenang Citra, Kaharuddin Syah. Ketika festival berakhir, dan ia dinyatakan sebagai aktor terbaik, baru diketahui ia tak mengisi suaranya sendiri. Sedang seharusnya aktor bersangkutanlah yang mengisi suaranya.
Berbeda dengan FFI 1979 di Palembang, FFI di Semarang tampak dirundung keprihatinan. Panitia sekali ini hanya mampu mengumpulkan dana Rp 30 juta, dibanding pembiayaan di Palembang Rp 70 juta. Sedang tahun ini pesertanya: 41 film cerita dan 12 film dokumenter, dibanding yang di Palembang 38 film cerita dan 14 film dokumenter. "Bagaimana kelak hasil kerja kami dengan dana tipis, silakan dinilai nanti sesudah festival berakhir," kata Soekarno M. Noer, Ketua FFI 1980. Apa yang menarik kali ini? Berbeda dengan festival terdahulu, tahun ini setiap penerima piala Citra akan menerima perangsang Rp 7,5 juta dari Dewan Film Nasional. Pembagiannya: Rp 5.25 juta untuk produser, dan Rp 2,25 juta untuk artis atau karyawan yang memenangkan Citra. Film terbaik juga memperoleh perangsang Rp 7,5 juta. Dengan pembagian Rp 3,75 juta untuk produser, dan Rp 3,75 untuk karyawan dan artis pendukung film tersebut. FFI Semarang merupakan babakan baru bagi PPFN. Selain ketiga film cerita di atas, ia juga menyertakan sebuah film semi dokumenter Sinila, Peristiwa Gunung Dieng (sutradara Kornain Suhardiman). "Kami tidak berambisi untuk menang," kata Dwipayana. PPFN tampaknya sedang berusaha memulihkan kembali nama besar yang pernah dimilikinya. Ketika masih bernama Perusahaan Film Negara tahun 50-an, ia dikenal sebagai wahana yang menghasillin film bermutu.
Dalam tahun anggaran 1980/81, dengm dana Rp 1,9 milyar, PPFN merencanakan memproduksi sekitar 100 judul film, baik film cerita maupun dokumenter. Itu berarti sekitar Rp 20 juta untuk setiap judul film yang akan diproduksinya. Biasanya produksi sebuah film dengan bintang-bintang sedang memerlukan biaya Rp 50 juta. Bandingkan, misalnya, dengan biaya Rp 375 juta yang ditelan film Janur Kuning. Mampukah PPFN dengan dana kecil? Terbukti Harmonikaku, film ceritanya yang pertama, sudah memasukkan uang Rp 30 juta lebih dalam masa edar yang relatif singkat. Film anak-anak itu antara lain dibintangi Sofia W.D., Nani Widjaja dan W.D. Mochtar -- memang menyedot banyak penonton. Malaysia, menurut Dwipayana, sudah memesan Harmonikaku. PPFN juga menjagokan film Yuyun sebagai tak kalah hebat. "Secara jujur produksi PPFN harus dianggap sebagai tantangan bagi perfilman nasional," kata Dwipayana. Kini PPFN sedang menyelesaikan film serial boneka untuk anak-anak. Film itu berdasar ide cerita Kornain Suhardiman dan dikerjakan Suryadi. Direncanakannya film serial itu mulai September mengudara lewat TVRI. Sekalipun dianggap tidak komersial, Dwipayana yakin anak-anak akan tertarik pada serial baru itu. PPFN juga masih setia memproduksi film Gelora Pembangunan yang diedarkan ke bioskop-bioskop. Tapi entah karena apa, film yang memamerkan otot proses pembangunan itu sudah lama tak muncul di bioskop Jakarta.
03 Mei 1980
Murah, menang dan kalah
BENARKAH film bagus dihasilkan dengan biaya besar? Film Perawan Desa, pemenang Citra Festival Film Indonesia 1980, Semarang, ternyata dibuat dengan uang Rp 98 juta. Dan di samping sebagai film terbaik, ia juga memenangkan Citra untuk penyutradaraan (Franky Rorimpandey), skenario (Putu Wijaya), dan editig (Cassim Abbas). Rp 98 juta, dalam perhitungan dunia film kini, tidak mahal. Dibanding dengan film November 1828, yang menghabiskan Rp 240 juta, anggaran Perawana memang belum apa-apa. Juga film Kabut Sutra Ungu (sutradara Sjuman Djaja), pemenang 4 Citra FFI Semarang, dibuat dengan anggaran hanya Rp 135 juta. Bahkan Rembulan dan Matahari (sutradara Slamet Rahardjo), pemenang 3 Citra FFI Semar hanya menelan Rp 70 juta -- Rp 10 juta lebih murah dari perkiraan produsernya sendiri, dan jelas jauh di bawah Janur Kuning (sutradara Alam Surawidjaja) yang sampai menghabiskan duit Rp 375 juta. Yang terakhir ini toh hasilnya secara sinematografis dianggap tidak baik. Tapi jago dalam membuat film murah mungkin kali ini adalah sutradara Arifin C. Noer, yang filmnya (Harmonikaku dan Yuyun) dapat pencalonan terhanyak untuk Citra di Semarang, meskipun akhirnya tak menang sama sekali.
Dalam masa ketika kecenderungan Membikin film makin mahal seperti ekarang, pembuatan film dengan anggaran rendah adalah suatu fenomena. Bagaimana sih caranya? "Dalam membuat film saya dipengaruhi oleh pemikiran dalam kerja teater. Faktor anggaran tidaklah harus membatasi kreativitas," jawab Arifin. "Di film memang tidak bisa menghilangkan sama sekali faktor anggaran, sekalipun demikian saya berusaha menekan pengeluaran." Arifin C. Noer memang semula hauya dikenal sebagai penulis dan sutradara teater. Karyawan film mengenalnya sebagai penulis skenario film terbaik, dan terlaris (meraih Citra 2 kali untuk penulisan skenario) baru sekitar 4 tahun lalu. Tapi sesudah ia menyutradarai tilm pertamanya Suci Sang Primadona banyak kalangan film memuji kemampuannya. Apalagi setelah ia menelurkan berturut-turut: Petualang petualang, Harmonikaku, dan Yuyun, Pasien Rumah Sakit Jiwa, namanya meroket dengan cepat. Biaya untuk tiap film terakhir ini diperkirakan tidak melebihi Rp 50 juta. "Hormat saya pada Arifin adalah karcna ia memulai film pertamanya dengan menampilkan soal-soal lingkungan. Suatu hal yang langka dalam film-film Indonesia," kata sutradara Teguh Karya. " Ia memandang film dari sudut kerja sebagai seniman, bukan dari sudut pertukangan." Arifin memang membuktikannya. Kreativitas, dan kerja seorang seniman tidak harus terhambat dengan terbatasnya anggaran. Di lapangan, ketika shooting berlangsung ia melakukannya. Untuk menekan pengeluaran, bahan baku film Arifin dipaksa selektif, dan ketat dalam setiap pengambilan adegan.
Rata-rata ia hanya menghabiskan sekitar 100 cam film, jauh berbeda dengan kebanyakan sutradara yang sering menghabiskan sektar 200 can. Tapi beberapa produser, menurut pngakuannya, masih ada juga yang takut melihat cara kerjanya. Arifin sering dianggap melakukan improvisasi dalam rencana pengambilan adegan, dan perlengkapan setting, hingga menyebabkan biaya bertambah di tengah jalan. Ia mengaku memang acapkali melakukan perubahan artistik apabila cerita menuntutnya demikian. Kendati demikian ia tetap berusaha menghemat seperti dikehendaki produser. Dalam film Yuyun, misalnya, ia melakukan penghematan di sektor artis dan karyawan film. Kecuali W.D. Mochtar (pemeran utamanya), pemain lain seperti Farah Meuthia (Pemeran utama wanita) tidak membutuhkan banyak imbalan. Apakah itu bukan berarti memeras bintang film? "Setiap kali menghubungi pemain saya kan selalu menawarkan apakah ia bersedia dengan honor yang saya ajukan?" jawabnya. Hal itu dibenarkan Drs. Gufron Dwipayana, direktur Pusat Produksi Film Negara. Para bintang film yang mendukung film produksinya kira-kira hanya menerima imbalan separuh dari yang biasa mereka terima bila main di perusahaan bukan PPFN. Mereka memang tidak keberatan. "Sebab kami tidak kelewat menuntut mereka melakukan adegan yang oleh sementara bintang ilm dianggap tahu," katanya. Arifin juga menolak anggapan seolah setelah berhasil menekan anggaran ia bakal diperas produser. Ia mengaku masih cukup waspada. "Sipoa saya tetap berjalan bila menghadapi produser yang saya tahu mampu," katanya.
Tapi benarkah film Indonesia bisa dibuat dengan biaya murah? "Tidak hany.l di film, hidup di Indonesia pun harus dengan prinsip pandai menjinakkan uang," sahut Arifin. "Namun rasanya ulit menjawab apakah benar banyak ilm Indonesia kini dibuat denganya proporsional." Arifin mengambil contoh film-film yang ditelurkan Art Theatre Group, Jepang, hanya memerlukan anggaran sekitar Rp 100 juta. Hasilnya toh tetap baus. Sementara tarip bintang film terkenal di sana sekitar Rp 50 juta. "Entahlah kenapa film kita bisa menelan biaya besar. Saya tak tahu sektor mana yang menghabiskan biaya besar," katanya. Tapi barangkali Arifin punya pengalaman unik, ia bekerja untuk PPFN. Kecilnya biaya produksi itu, menurut Drs. Gufron Dwipayana, karena PPFN memiliki perlengkapan sinematografi dan laboratorium prosesing sendiri. Biaya yang tersedia praktis hanya terpakai untuk membeli bahan baku film dan ongkos kerja, termasuk memberi imbalan pada artis dan karyawan film. Dan selama produksi film berlangung di lapangan Dwipayana mengetrapkan prinsip kerja spartan. Konon, menurutnya, seluruh awak film sudah sepakat untuk makan yang tidak kelewat mewah. Misalnya ketika membuat fihn dokumenter Sinila, Peristiwa Gunung Dieng semua awak film cukup makan dengan separuh telur. Untuk membuat film bagus 'kan tidak mesti makan daging," sebut Dwipayana. Kendati demikian Arifin tetap terbuka dengan kenyataan. Bulan September mendatang, misalnya, ia sudah memulai shooting film kelimanya. Serangan Fajar.
Film kolosal ini mengisahkan penyerbuan kadet-kadet AURI atas Kota Ambarawa dan Semarang yang dikuasai Belanda. " Untuk film kolosal ini biayanya jelas tidak bisa cuma Rp 40 juta. Nah kalau begini kan realistis namanya," ungkap Arifin. Film ini, menurut Dwipayana, akan menelan biaya Rp 100 Juta. Pernahkah ia mengalami kesulitan dengan produsernya PPFN? "Saya mendapat perlakuan, dan perhatian yang lebih daripada ketika, misalnya, di teater oleh Taman Ismail Marzuki," jawabya. "Bekerja di film ini saya anggap bagai belajar. Saya kan orang baru di film, baru menghasilkan 4 film. Apalah artinya." ARIFIN yang belum terkenal unggul dalam teknik dan peralatan, terkenal terkemuka dalam membentuk aktor. Tapi ada kelebihannya yang lain Volker Schloendorff, sutradara terkemuka Jerman Barat, memuji kecermatan Arifin mengamati tempatnya berpijak. Suci, katanya, suatu saat setelah menonton di Jakarta, menampilkan sebagai sosok wajah rakyat Indonesia yang tal berbedak. Schloendorff adalah sutradara film Die Blechtrommel, pemenang Palme d 'Oro Festival Film Cannes 1979. Dalam mengamati kehidupan kelompok jelata ia memang tampak tajam. Secara terbuka Arifin pernah mengecam repertoir film Indonesia yang terasa sangat miskin. Padahal, menurutnya hidup penuh dengan variasi. Realitas kayanya bukan main, tapi film kita, katanya, kok miskinnya bukan main. "Ini berarti suatu bukti bahwa film Indonesia belum secara utuh merefleksikan kehidupan manusia Indonesia sendiri, sambungnya. Konsekuensinya tentu saja Arifin harus membuktikan kecamannya. Ia konon berusaha mewujudkannya dalam film Petualang-petualang. Sayang film yang dianggap melantunkan sikap pesimistis ini masih tertahan di Badan Sensor Film selama hampir dua tahun. Suatu hal lain yang menonjol adalah ia memiliki kemampuan, latar belakang dan pengalaman di bidang kesenian (teater). Ami Prijono, dan Franky Raden, pemenang Citra ilustrasi musik FFI 1979 mengakui kelebihannya ini latar belakang keseniannya yang kuat itu merupakan suatu titik tolak yang menguntungkan," kata Franky. "Lewat film-filmnya masyarakat bisa berkaca mengenai impian, dan segala kemunafikan," tambah Ami. Sekalipun ia memiliki kelebihan, toh Arifin masih belum terhindar dari beberapa kelemahan.
Pada Harmonikaku, terutama, lubang tadi tampak menganga. Ami dan Teguh Karya melihat Arifin belum menguasai ketrampilan sinematografi secara baik. Teguh menyebut Arifin belum menguasai cara mengatur kesinambungan shoot demi shoot, dan cara membuat gambar dengan hasil seperti yang diinginkan sutradara. "Tapi justru karena dia belum trampil itulah maka pengutaraannya lebih polos," sambung Ami. "Setiap sutradara yang trampil secara teknis harus dicuriai, jangan-jangan itu hanya formalisme." Tapi Slamet Rahardjo, sutradara pendatang baru (film pertamanya Rembulan dan Matahari) malahan melihat kelemahan Harmonikaku dari sisi lain. Ia mengecam hanya karena didorong biaya mepet Arifin sampai mengorbankan prosesing di laboratorium. " Ia betul-betul ceroboh. Seharusnya ia tidak membiarkan film tersebut diproses demikian rupa hingga menyebabkan gambar kotor, pencahayaan yang tidak konstan, dan teknik yang ala kadarnya," ungkap Slamet. "Janganlah menggaris bawahi suatu hal dengan melupakan hal-hal lainnya." Harus diakui, PPFN dalam membuat film terbentur pada rendahnya anggaran yang tersedia. Tapi justru hal tersebut agaknya memberi harapan tumbuhnya produser dengan modal terbatas. Dan dengan modal yang tidak terlalu raksasa, berkurang pula keharusan mengejar hasil uang yang besar. Komersialisasi yang berlebihan bisa dihindari, dan film-film bersemangat eksperimental bisa lahir dari sini. Dalam sejarah film dunia hal ini sering merupakan pendorong prestasi film yang lebih tinggi - tidak hanya sebagai barang dagangan. Satyajit Ray, sutradara terkemuka India, misalnya, adalah contoh terdepan. Dengan modal kecil ia menggarap filmnya yang kemudian meletakkan India pada tempat terhormat dalam peta perfilman bermutu di dunia. Filmnya yang pertama bahkan digarapnya dengan hanya seorang tenaga profesional (penata artistik), dan seluruh awaknya lanya bekerja di hari libur -- karena mereka hidup dari pekerjaan tetap di tempat lain. Siapa tahu produser lemah Indonesia akan mampu membuat film bermutu juga -- dengan mutu yang di sini disebut "kultural edukatif". Jangan cemas dengan istilah ini. Sebab film kultural edukatif, kata Menteri Penerangan Ali Moertopo ketika membuka FFI Semarang, bukanlah film indoktrinasi maupun film pendidikan. Singkatnya ia bukanlah sebuah film yang membuat penonton jadi murid, dan pembuat film jadi guru.
Dengan kata lain, sebuah film yang mampu menjalin hubungan kreatif, menjadi bahan hiburan tapi juga sumber artistik serta intelektual. Tentu saja tak perlu rumus yang mati untuk itu. Haji Johardin, sekretaris Dewan Film Nasional, menunjuk contohnya: film November 1828 dari Teguh Karya. Juga ia menyebut Rembulan dan Matahari. Dengan contoh itu juga ia menganggap karyawan dan artis film sudah memiliki kesamaan pendapat dengan yang diinginkan pemerintah. Dan yang penting: "Saya yakin dengan anggaran sekitar Rp 100 juta bisa dihasilkan film kultural edukatif yang bagus," katanya. SUTRADARA Sjuman Djaja dan Teguh Karya dengan sikap optimistis memang menyatakan sanggup menelurkan film jenis ini. Bahkan keduanya menyebut film-film yang dihasilkannya, sudah sejak lama memiliki fungsi "kultural edukatif " itu. Persoalannya adalah anggaran yang ditelan untuk melahirkan film mereka ternyata rata-rata menelan duit lebih Rp 100 juta. Haruskah demikian? Sanggupkah produser menghasilkan film bagus dengan anggaran di bawah Rp 100 juta? Ronald Lolang, pimpinan PT Gemini Satria Film, salah seorang produser November 1828, menggelengkan kepala "Untuk membuat film yang basus diperlukan banyak tenaga ahli non film, misalnya ahli psikologi." Untuk membayar mereka ini, katanya, diperlukan tidak sedikit anggaran. Kini Dewan Film Nasional datang mengulurkan tangan. Ia memiliki deposito Rp 3 milyar yang berasal dari pengumpulan dana sertipikat produksi berdasar SK Menteri Penerangan No. 224 tahun 1978. Dengan dana itu DFN berniat membantu (dengan subsidi penuh, kredit penuh, dan kredit investasi berimbang) produser bermodal lemah. Tapi tentu saja uluran tangan itu menuntut beberapa persyaratan formal. Misalnya, produser maupun karyawan film bersangkutan harus menyodorkan materi cerita. Yang dianggap "bagus" oleh DFN akan dapat bantuan. Dan sudah ada beberapa sutradara yang menyatakan akan menyambar dana itu. Tapi sutradara terkemuka Nya' Abas Akup masih merasa was-was. "Yang penting buat saya, pemerintah membentuk saja iklim perfilman yang sehat. Nggak usah neko-neko," ungkapnya. "Saya yakin antara niat pemerintah dengan kehendak para sutradara kreatif tidak akan pernah sinkron.
Repot bagi saya kalau memanfaatkan bantuan itu harus terikat persyaratan." Memang ikatan-ikatan bisa merepotkan. Skenario semacam yang ditulis Putu Wijaya untuk Perawan Desa, misalnya, bisa tak akan disukai sebuah lembaga resmi. Film itu sendiri sebenarnya sudah harus masuk ke FFI tahun lalu di Palembang. Hampir 2 tahun lamanya film tersebut mendekam di Badan Sensor Film. "Sejak semula ia membuat gerah para pejabat Yogyakarta. Ia seolah dianggap mengungkap luka lama. Kejaksaan negeri setempat bahkan konon merasa didiskreditkan dengan penggambaran beberapa adegannya. Tapi setelah 16 kali disensur, dan diharuskan mengubah beberapa adegannya, film tersebut akhirnya lolos juga ke festival Semarang. Sekarang pun, Perawan Desa kabarnya masih akan dilarang beredar oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta. Dari segi ini, sebuah festival film seperti yang terjadi di Semarang itu memang merupakan mekanisme yang baik untuk mendeking sebuah film yang dicurigai, atau diduga tidak laku, atau kontroversial. Tentu saja dengan harapan bahwa dewan juri dapat diandalkan nama baik dan hasil kerjanya. Sayangnya, masalah ini, yang sudah terjadi sejak lama. Belum juga terselesaikan. Juri FFI 1980 tetap termasuk juri yang bikin banyak orang bertanya atau merengut.
03 Mei 1980
Murah, menang dan kalah
BENARKAH film bagus dihasilkan dengan biaya besar? Film Perawan Desa, pemenang Citra Festival Film Indonesia 1980, Semarang, ternyata dibuat dengan uang Rp 98 juta. Dan di samping sebagai film terbaik, ia juga memenangkan Citra untuk penyutradaraan (Franky Rorimpandey), skenario (Putu Wijaya), dan editig (Cassim Abbas). Rp 98 juta, dalam perhitungan dunia film kini, tidak mahal. Dibanding dengan film November 1828, yang menghabiskan Rp 240 juta, anggaran Perawana memang belum apa-apa. Juga film Kabut Sutra Ungu (sutradara Sjuman Djaja), pemenang 4 Citra FFI Semarang, dibuat dengan anggaran hanya Rp 135 juta. Bahkan Rembulan dan Matahari (sutradara Slamet Rahardjo), pemenang 3 Citra FFI Semar hanya menelan Rp 70 juta -- Rp 10 juta lebih murah dari perkiraan produsernya sendiri, dan jelas jauh di bawah Janur Kuning (sutradara Alam Surawidjaja) yang sampai menghabiskan duit Rp 375 juta. Yang terakhir ini toh hasilnya secara sinematografis dianggap tidak baik. Tapi jago dalam membuat film murah mungkin kali ini adalah sutradara Arifin C. Noer, yang filmnya (Harmonikaku dan Yuyun) dapat pencalonan terhanyak untuk Citra di Semarang, meskipun akhirnya tak menang sama sekali.
Dalam masa ketika kecenderungan Membikin film makin mahal seperti ekarang, pembuatan film dengan anggaran rendah adalah suatu fenomena. Bagaimana sih caranya? "Dalam membuat film saya dipengaruhi oleh pemikiran dalam kerja teater. Faktor anggaran tidaklah harus membatasi kreativitas," jawab Arifin. "Di film memang tidak bisa menghilangkan sama sekali faktor anggaran, sekalipun demikian saya berusaha menekan pengeluaran." Arifin C. Noer memang semula hauya dikenal sebagai penulis dan sutradara teater. Karyawan film mengenalnya sebagai penulis skenario film terbaik, dan terlaris (meraih Citra 2 kali untuk penulisan skenario) baru sekitar 4 tahun lalu. Tapi sesudah ia menyutradarai tilm pertamanya Suci Sang Primadona banyak kalangan film memuji kemampuannya. Apalagi setelah ia menelurkan berturut-turut: Petualang petualang, Harmonikaku, dan Yuyun, Pasien Rumah Sakit Jiwa, namanya meroket dengan cepat. Biaya untuk tiap film terakhir ini diperkirakan tidak melebihi Rp 50 juta. "Hormat saya pada Arifin adalah karcna ia memulai film pertamanya dengan menampilkan soal-soal lingkungan. Suatu hal yang langka dalam film-film Indonesia," kata sutradara Teguh Karya. " Ia memandang film dari sudut kerja sebagai seniman, bukan dari sudut pertukangan." Arifin memang membuktikannya. Kreativitas, dan kerja seorang seniman tidak harus terhambat dengan terbatasnya anggaran. Di lapangan, ketika shooting berlangsung ia melakukannya. Untuk menekan pengeluaran, bahan baku film Arifin dipaksa selektif, dan ketat dalam setiap pengambilan adegan.
Rata-rata ia hanya menghabiskan sekitar 100 cam film, jauh berbeda dengan kebanyakan sutradara yang sering menghabiskan sektar 200 can. Tapi beberapa produser, menurut pngakuannya, masih ada juga yang takut melihat cara kerjanya. Arifin sering dianggap melakukan improvisasi dalam rencana pengambilan adegan, dan perlengkapan setting, hingga menyebabkan biaya bertambah di tengah jalan. Ia mengaku memang acapkali melakukan perubahan artistik apabila cerita menuntutnya demikian. Kendati demikian ia tetap berusaha menghemat seperti dikehendaki produser. Dalam film Yuyun, misalnya, ia melakukan penghematan di sektor artis dan karyawan film. Kecuali W.D. Mochtar (pemeran utamanya), pemain lain seperti Farah Meuthia (Pemeran utama wanita) tidak membutuhkan banyak imbalan. Apakah itu bukan berarti memeras bintang film? "Setiap kali menghubungi pemain saya kan selalu menawarkan apakah ia bersedia dengan honor yang saya ajukan?" jawabnya. Hal itu dibenarkan Drs. Gufron Dwipayana, direktur Pusat Produksi Film Negara. Para bintang film yang mendukung film produksinya kira-kira hanya menerima imbalan separuh dari yang biasa mereka terima bila main di perusahaan bukan PPFN. Mereka memang tidak keberatan. "Sebab kami tidak kelewat menuntut mereka melakukan adegan yang oleh sementara bintang ilm dianggap tahu," katanya. Arifin juga menolak anggapan seolah setelah berhasil menekan anggaran ia bakal diperas produser. Ia mengaku masih cukup waspada. "Sipoa saya tetap berjalan bila menghadapi produser yang saya tahu mampu," katanya.
Tapi benarkah film Indonesia bisa dibuat dengan biaya murah? "Tidak hany.l di film, hidup di Indonesia pun harus dengan prinsip pandai menjinakkan uang," sahut Arifin. "Namun rasanya ulit menjawab apakah benar banyak ilm Indonesia kini dibuat denganya proporsional." Arifin mengambil contoh film-film yang ditelurkan Art Theatre Group, Jepang, hanya memerlukan anggaran sekitar Rp 100 juta. Hasilnya toh tetap baus. Sementara tarip bintang film terkenal di sana sekitar Rp 50 juta. "Entahlah kenapa film kita bisa menelan biaya besar. Saya tak tahu sektor mana yang menghabiskan biaya besar," katanya. Tapi barangkali Arifin punya pengalaman unik, ia bekerja untuk PPFN. Kecilnya biaya produksi itu, menurut Drs. Gufron Dwipayana, karena PPFN memiliki perlengkapan sinematografi dan laboratorium prosesing sendiri. Biaya yang tersedia praktis hanya terpakai untuk membeli bahan baku film dan ongkos kerja, termasuk memberi imbalan pada artis dan karyawan film. Dan selama produksi film berlangung di lapangan Dwipayana mengetrapkan prinsip kerja spartan. Konon, menurutnya, seluruh awak film sudah sepakat untuk makan yang tidak kelewat mewah. Misalnya ketika membuat fihn dokumenter Sinila, Peristiwa Gunung Dieng semua awak film cukup makan dengan separuh telur. Untuk membuat film bagus 'kan tidak mesti makan daging," sebut Dwipayana. Kendati demikian Arifin tetap terbuka dengan kenyataan. Bulan September mendatang, misalnya, ia sudah memulai shooting film kelimanya. Serangan Fajar.
Film kolosal ini mengisahkan penyerbuan kadet-kadet AURI atas Kota Ambarawa dan Semarang yang dikuasai Belanda. " Untuk film kolosal ini biayanya jelas tidak bisa cuma Rp 40 juta. Nah kalau begini kan realistis namanya," ungkap Arifin. Film ini, menurut Dwipayana, akan menelan biaya Rp 100 Juta. Pernahkah ia mengalami kesulitan dengan produsernya PPFN? "Saya mendapat perlakuan, dan perhatian yang lebih daripada ketika, misalnya, di teater oleh Taman Ismail Marzuki," jawabya. "Bekerja di film ini saya anggap bagai belajar. Saya kan orang baru di film, baru menghasilkan 4 film. Apalah artinya." ARIFIN yang belum terkenal unggul dalam teknik dan peralatan, terkenal terkemuka dalam membentuk aktor. Tapi ada kelebihannya yang lain Volker Schloendorff, sutradara terkemuka Jerman Barat, memuji kecermatan Arifin mengamati tempatnya berpijak. Suci, katanya, suatu saat setelah menonton di Jakarta, menampilkan sebagai sosok wajah rakyat Indonesia yang tal berbedak. Schloendorff adalah sutradara film Die Blechtrommel, pemenang Palme d 'Oro Festival Film Cannes 1979. Dalam mengamati kehidupan kelompok jelata ia memang tampak tajam. Secara terbuka Arifin pernah mengecam repertoir film Indonesia yang terasa sangat miskin. Padahal, menurutnya hidup penuh dengan variasi. Realitas kayanya bukan main, tapi film kita, katanya, kok miskinnya bukan main. "Ini berarti suatu bukti bahwa film Indonesia belum secara utuh merefleksikan kehidupan manusia Indonesia sendiri, sambungnya. Konsekuensinya tentu saja Arifin harus membuktikan kecamannya. Ia konon berusaha mewujudkannya dalam film Petualang-petualang. Sayang film yang dianggap melantunkan sikap pesimistis ini masih tertahan di Badan Sensor Film selama hampir dua tahun. Suatu hal lain yang menonjol adalah ia memiliki kemampuan, latar belakang dan pengalaman di bidang kesenian (teater). Ami Prijono, dan Franky Raden, pemenang Citra ilustrasi musik FFI 1979 mengakui kelebihannya ini latar belakang keseniannya yang kuat itu merupakan suatu titik tolak yang menguntungkan," kata Franky. "Lewat film-filmnya masyarakat bisa berkaca mengenai impian, dan segala kemunafikan," tambah Ami. Sekalipun ia memiliki kelebihan, toh Arifin masih belum terhindar dari beberapa kelemahan.
Pada Harmonikaku, terutama, lubang tadi tampak menganga. Ami dan Teguh Karya melihat Arifin belum menguasai ketrampilan sinematografi secara baik. Teguh menyebut Arifin belum menguasai cara mengatur kesinambungan shoot demi shoot, dan cara membuat gambar dengan hasil seperti yang diinginkan sutradara. "Tapi justru karena dia belum trampil itulah maka pengutaraannya lebih polos," sambung Ami. "Setiap sutradara yang trampil secara teknis harus dicuriai, jangan-jangan itu hanya formalisme." Tapi Slamet Rahardjo, sutradara pendatang baru (film pertamanya Rembulan dan Matahari) malahan melihat kelemahan Harmonikaku dari sisi lain. Ia mengecam hanya karena didorong biaya mepet Arifin sampai mengorbankan prosesing di laboratorium. " Ia betul-betul ceroboh. Seharusnya ia tidak membiarkan film tersebut diproses demikian rupa hingga menyebabkan gambar kotor, pencahayaan yang tidak konstan, dan teknik yang ala kadarnya," ungkap Slamet. "Janganlah menggaris bawahi suatu hal dengan melupakan hal-hal lainnya." Harus diakui, PPFN dalam membuat film terbentur pada rendahnya anggaran yang tersedia. Tapi justru hal tersebut agaknya memberi harapan tumbuhnya produser dengan modal terbatas. Dan dengan modal yang tidak terlalu raksasa, berkurang pula keharusan mengejar hasil uang yang besar. Komersialisasi yang berlebihan bisa dihindari, dan film-film bersemangat eksperimental bisa lahir dari sini. Dalam sejarah film dunia hal ini sering merupakan pendorong prestasi film yang lebih tinggi - tidak hanya sebagai barang dagangan. Satyajit Ray, sutradara terkemuka India, misalnya, adalah contoh terdepan. Dengan modal kecil ia menggarap filmnya yang kemudian meletakkan India pada tempat terhormat dalam peta perfilman bermutu di dunia. Filmnya yang pertama bahkan digarapnya dengan hanya seorang tenaga profesional (penata artistik), dan seluruh awaknya lanya bekerja di hari libur -- karena mereka hidup dari pekerjaan tetap di tempat lain. Siapa tahu produser lemah Indonesia akan mampu membuat film bermutu juga -- dengan mutu yang di sini disebut "kultural edukatif". Jangan cemas dengan istilah ini. Sebab film kultural edukatif, kata Menteri Penerangan Ali Moertopo ketika membuka FFI Semarang, bukanlah film indoktrinasi maupun film pendidikan. Singkatnya ia bukanlah sebuah film yang membuat penonton jadi murid, dan pembuat film jadi guru.
Dengan kata lain, sebuah film yang mampu menjalin hubungan kreatif, menjadi bahan hiburan tapi juga sumber artistik serta intelektual. Tentu saja tak perlu rumus yang mati untuk itu. Haji Johardin, sekretaris Dewan Film Nasional, menunjuk contohnya: film November 1828 dari Teguh Karya. Juga ia menyebut Rembulan dan Matahari. Dengan contoh itu juga ia menganggap karyawan dan artis film sudah memiliki kesamaan pendapat dengan yang diinginkan pemerintah. Dan yang penting: "Saya yakin dengan anggaran sekitar Rp 100 juta bisa dihasilkan film kultural edukatif yang bagus," katanya. SUTRADARA Sjuman Djaja dan Teguh Karya dengan sikap optimistis memang menyatakan sanggup menelurkan film jenis ini. Bahkan keduanya menyebut film-film yang dihasilkannya, sudah sejak lama memiliki fungsi "kultural edukatif " itu. Persoalannya adalah anggaran yang ditelan untuk melahirkan film mereka ternyata rata-rata menelan duit lebih Rp 100 juta. Haruskah demikian? Sanggupkah produser menghasilkan film bagus dengan anggaran di bawah Rp 100 juta? Ronald Lolang, pimpinan PT Gemini Satria Film, salah seorang produser November 1828, menggelengkan kepala "Untuk membuat film yang basus diperlukan banyak tenaga ahli non film, misalnya ahli psikologi." Untuk membayar mereka ini, katanya, diperlukan tidak sedikit anggaran. Kini Dewan Film Nasional datang mengulurkan tangan. Ia memiliki deposito Rp 3 milyar yang berasal dari pengumpulan dana sertipikat produksi berdasar SK Menteri Penerangan No. 224 tahun 1978. Dengan dana itu DFN berniat membantu (dengan subsidi penuh, kredit penuh, dan kredit investasi berimbang) produser bermodal lemah. Tapi tentu saja uluran tangan itu menuntut beberapa persyaratan formal. Misalnya, produser maupun karyawan film bersangkutan harus menyodorkan materi cerita. Yang dianggap "bagus" oleh DFN akan dapat bantuan. Dan sudah ada beberapa sutradara yang menyatakan akan menyambar dana itu. Tapi sutradara terkemuka Nya' Abas Akup masih merasa was-was. "Yang penting buat saya, pemerintah membentuk saja iklim perfilman yang sehat. Nggak usah neko-neko," ungkapnya. "Saya yakin antara niat pemerintah dengan kehendak para sutradara kreatif tidak akan pernah sinkron.
Repot bagi saya kalau memanfaatkan bantuan itu harus terikat persyaratan." Memang ikatan-ikatan bisa merepotkan. Skenario semacam yang ditulis Putu Wijaya untuk Perawan Desa, misalnya, bisa tak akan disukai sebuah lembaga resmi. Film itu sendiri sebenarnya sudah harus masuk ke FFI tahun lalu di Palembang. Hampir 2 tahun lamanya film tersebut mendekam di Badan Sensor Film. "Sejak semula ia membuat gerah para pejabat Yogyakarta. Ia seolah dianggap mengungkap luka lama. Kejaksaan negeri setempat bahkan konon merasa didiskreditkan dengan penggambaran beberapa adegannya. Tapi setelah 16 kali disensur, dan diharuskan mengubah beberapa adegannya, film tersebut akhirnya lolos juga ke festival Semarang. Sekarang pun, Perawan Desa kabarnya masih akan dilarang beredar oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta. Dari segi ini, sebuah festival film seperti yang terjadi di Semarang itu memang merupakan mekanisme yang baik untuk mendeking sebuah film yang dicurigai, atau diduga tidak laku, atau kontroversial. Tentu saja dengan harapan bahwa dewan juri dapat diandalkan nama baik dan hasil kerjanya. Sayangnya, masalah ini, yang sudah terjadi sejak lama. Belum juga terselesaikan. Juri FFI 1980 tetap termasuk juri yang bikin banyak orang bertanya atau merengut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar