Senin, 14 Februari 2011

PPFI Lahir

Prcduksi fitm kita melonjak terus, daei 24 ftlm pada tahun 1950 meningkat menjdi 40 dalam tahun berikutnya. Orangronangsandiwara kembali terpanggil, disamping orang- orang daerah yar€ mulai terboyong ke ibu kota. Tapi tingkat pengetalruan orang-ofrar€ sardirvara yang masih seperti duludulu dan orang-orang baru masih dalam tingkat belajar, membuat hasil film mulai mengendor lagimutunya. Tahun 1952 mulai terlontar kejengkelan masyamkat melihat filmIndonesia. Karena dianggap ilda berkenbang, masrn seperti duludulu di jaman sebelum perang. Pers Yang berkembang pesat mulai meng- gencarkan kritik-kritik tajam kepada film nasional. Keadaan yang membingung- kan itu membuat orang-orang film kembali putar haluan, membuat film untuk kalangan bawah. Maka ber- munculan kembali lenis-jenis film cerita 1001 malam. Para pembuat film yang idealis jadi terhimpit. Kesungguhan mereka membuat film yang baik dengan biaya Rp. 300,000,- disaingi oleh film-film buatan produser Cina yang ngebut dengan separohnya. Film-film murahan ini dalam pere' darannya pun berhasil menekan har- ga. Keadaan yang sangat buruk ini, lebih diperburuk lagi dengan mem- banjirnya film-film impor dari Filipina, Malaya, dan India.

Film-film impor ini lama-kelamaan berhasil menguasai seluruh pasaran, sehingga film nasio- nal hampir-hampir tidak kebagian jadwal pemutaran lagi. Saat itu tempat untuk meng- adu tidak ada. Satu-satunya organ pemerintah Yang ada hubungan dengan film hanYalah Badan Sensor Filni. Konggres Kebudayaan ll iahun 1951 hanii berhasil menggerakkan pemerintah memindahkan Bxlan bensor dad Kementrian Dalam Negen ke Kementrian PP&K. Kemudian Dr' Huyung (Enatsu Heitaro) sutrefua Antara Bumi dan Langgt yang di-band sensor karena karena ada adegan ciumannya, menyerukan perlunya dibentuk undang-undang perfilman. Tapi tidak ditanggapi. Maka pada detik yang menentukan itulah Djamaludin Malik dan Usmar Usmail mengambil langkah yang letlih kong- krit pacla tahun 1954: mendirikan PPFI (Persatuan Perusahaan Film Inclonesia). Dengan oqanisasi PPFI inilah perjuangan menjadi lebih kuat. Walikota Jakarta Soediro berhasil diyakinkan untuk mengeluarkan peraturan "Wajib putar film Indonesia kelas 1". Kemudian Kementrian Per- dagangan berhasil pula diminta untuk membendung arus masuknya film impor, dengan mengadakan pengu= rangan quota impor. Tapi peraturan Tajib putaf ini pelaksanannya tidak seperti diharapkan. Selain hambatan-ham- batan yang dilakukan oleh pihak bioskop, juga banyak film nasional yang lebih cocok diputar di bioskop kelas ll. Dan sementara itu film India yang jumlahnya ratusan, merupakan momok yang menghantui film nasional. Semula orang hanya meri- saukan film Filipina dan Malaysia, sehirqga perlu dilakukan pengu- rangan. Tapi temyata film India lebih dahsyal lagi. Jumtahnya yang jauh melebihi bioskopbioskop kelas ll yang menjadi pasaran utama film nasional. Perjuarqran PpFl tcrus clitingkatkan, dilunjaq otefr para artis dan para karyawan film. Akhimya Menteri Perekonomian sduju untuk menurunkan qude impor film lndia. Tapi walau janji telah keluar, pera- turan pelaksanaanya baru E bulan kemudian dikeluarkan. Sehingga jang- ka waktu ilu sempat d(;unakan orang untuk berlomba rnerdatangkan film India sebanyak-banyaknya. pada saat peraturan itu keluar. kira-kira ada sekitar 400 film tnctia yarg diper- kirakan bisa mernenuhi t$oskop kelas ll selama 3 tahun. Sementara ilu dalam tahun 1956 ilu ada sekilar S0 film Indonesia yang tertumpuk di gudang tidak memperoleh jadwal pemuiaran di trioskoptrioskop.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar