Jumat, 04 Februari 2011

KOTOT SUKARDI 1951-1961

KOTOT SUKARDI

Ia adalah sutradara LEKRA (Isu PKI), yang terkena imbas juga. Kotot Sukardi, yang menjadi pegawai Kementrian Penerangan, membuat “Si Pincang” (1952), dengan PERUSAHAAN FILM NEGARA – PFN sebagai produser. Dan film Si Pincang adalah film perjuangan juga yang dinilai sarat dengan ideologi Lenin-Marx melalui film. Contoh-contoh dari karya mereka di bidang film antara lain adalah “Corak Dunia” (1955) produksi GARUDA FILM STUDIO Ltd, yang disutradarai oleh Bachtiar Siagian, sineas LEKRA yang paling berbakat; “Daerah Hilang”(1956), juga produksi GARUDA FILM; “Turang” (1957), produksi REFIC / YAYASAN GEDUNG PEMUDA, dua-duanya disutradarai oleh Bachtiar Siagian. Basuki Effendi membuat antara lain “Pulang” (1952), produksi SANG SAKA dan “Ho Lo Pis untul Baris” (1959), produksi SANGGABUANA, berdasarkan semboyan yang dipopulerkan Sukarno pada waktu itu untuk mengobarkan semangat gotong royong. Tan Sing Hwat alias Tandu Honggonegoro membuat antara lain “Rahasia Suku Domas” (1954), produksi GARUDA FILM ; “Taman Harapan” (1957), produksi SANGGABUANA.

Dalam rangka apa yang dinamakan Prolekult dan usaha memikat hati rakyat dengan cara halus tersembunyi, para seniman dan sineas LEKRA dengan sadar memilih tema-tema, yang dengan penuh sentimentalitas dan kadang-kadang bombastis mendramatisir hidup dan suka-duka kaum gembel, yang menjadi “pejoang-pejoang” dan “pahlawan-pahlawan” kaum proletar/komunis sambil dengan bersemangat dan penuh emosi menyanyikan lagu Internasionale. Dan tiap aksi mereka disebarluaskan oleh pres kiri dan antek-anteknya.

Sedangkan lawan dari Lekra adalah Lesbumi, lebih suka film perjuangan yang heroik dan romantisme masa perjuangan yang pahit.


Selain di Film ia juga aktif dalam kesusastraan Indonesia yang sejajar dengan tokoh sastra lainnya. Tetapi karena aliran Lekra menjadi terpisahkan dengan teman-temannya. Selain sastrawan ia juga banyak menghasilkan naskah sandiwara juga. Kotot Sukardi menulis sandiwara Bende Mataram yang berlatar belakang maa perang Diponegoro (1825-1830). Sandiwaara itu kemudia diterbitka Balai Pustaka dengan judul yang sama bersama-sama dengan karangan Inu Kertapati yang berjudul Sumping Sureng Pati tahun1945.

KANTJIL MENTJURI MENTIMUN 1959 KOTOT SUKARDI
Director
LAJANG-LAJANG PUTUS 1958 KOTOT SUKARDI
Director
SI PITJANG 1951 KOTOT SUKARDI
Director
DJAJAPRANA 1955 KOTOT SUKARDI
Director
NI GOWOK 1958 KOTOT SUKARDI
Director
MELATI DIBALIK TERALI 1961 KOTOT SUKARDI
Director
MELATI DIBALIK TERALI 1961 KOTOT SUKARDI
Director
TIGA-NOL 1958 KOTOT SUKARDI
Director.


Catatan pinggir Goenawan
mengingatkan tentang suatu peristiwa yang terjadi kurang lebih 52 tahun lalu. Saat itu, Maret 1957, tiga orang seniman Henk Ngantung, Pramoedya Ananta Toer dan Kotot Sukardi bersama dengan seniman-seniman lain menyatakan sikap dan dukungan mereka terhadap "Konsepsi Bung Karno" (Lentera, Bintang Timur, 3/3/1963), suatu konsepsi yang kemudian dikenal secara luas sebagai "Manifesto Politik". Ia menjadi dasar haluan negara. Ia menjadi landasan penerapan Demokrasi Terpimpin. Pandangan positif dan dukungan terhadap "Konsepsi Bung Karno" diberikan pula oleh seniman kenamaan Asrul Sani dalam sebuah esainya "Sumbangan Artis Film terhadap Pembangunan Jiwa Bangsa" (Asrul Sani, 1997). Apa sebab para seniman memberi dukungan terhadap "Konsepsi Bung Karno"? Mereka meyakini, "Konsepsi Bung Karno" dapat melahirkan suatu forum resmi bagi perkembangan seni yang berwatak keindonesiaan dalam tugasnya menyelesaikan Revolusi Nasional (Lentera, Bintang Timur, 3/3/1963). Dalam konteks ini, Asrul bahkan mencontohkan keberhasilan Sovyet-Rusia dalam membangun negerinya, memusnahkan susunan hidup lama dan membangun kehidupan baru dengan mengikutsertakan kaum seni. Dalam pembangunan, khususnya pembangunan jiwa, demikian Asrul mengatakan, kaum seni memiliki kedudukan amat penting (Asrul Sani, 1997). Atas dasar itulah maka kaum seni bersedia turut melaksanakan "Konsepsi Bung Karno" dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab. Aspirasi, harapan dan cita-cita kaum seni tercermin di dalam "Konsepsi Bung Karno". Namun, sejarah berkata lain. Dalam perjalanannya, kaum seni pendukung "Manifesto Politik" dituding telah menjadikan seni sebagai subordinasi politik (Detik, No. 032 Th. XVII, 13-19/10/1993). "Manifes Kebudayaan", yang ditandatangani oleh – salah satunya – Goenawan Mohamad, lahir sebagai perlawanan terhadap "Manifesto Politik" yang didukung para seniman dari organisasi-organisasi kebudayaan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) dan LKN (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Mengapa saya mengaitkan tulisan Goenawan dengan peristiwa yang terjadi kurang lebih 52 tahun lalu? Pertama, saya menempatkan Goenawan sebagaimana halnya Henk Ngantung, Pramoedya Ananta Toer, Kotot Sukardi maupun Asrul Sani sebagai "seniman yang mendukung kebijakan presiden". Goenawan memberi dukungan terhadap kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara Henk Ngantung, Pramoedya Ananta Toer, Kotot Sukardi dan Asrul Sani memberi dukungan terhadap kebijakan Presiden Soekarno. Kedua, saya menempatkan Goenawan sebagai (salah satu) penandatangan "Manifes Kebudayaan". Jadi, catatan pinggir Goenawan saya baca dalam kerangka pikir tarikan historis seperti itu. Ada Lekra (Henk Ngantung, Pramoedya Ananta Toer, Kotot Sukardi), ada Lesbumi (Asrul Sani), ada Manifes Kebudayaan (Goenawan Mohamad). Dua alasan ini cukup bagi saya untuk mempertemukan mereka, mempertemukan kedua peristiwa itu dalam bingkai "Sejarah Politik-Kebudayaan Indonesia 1960-an" dan menghadirkannya kembali dalam konteks kini. Sebuah reuni. Jika dipahami dari sudut pandang pernyataan sikap dan dukung-mendukung kebijakan presiden, tak ada perbedaan antara dua peristiwa itu. Namun, jika dipahami dari sudut pandang "apa yang diperjuangkan" sehingga kaum seni menyatakan sikap dan memberi dukungan mereka terhadap kebijakan presiden, ada perbedaan sangat mendasar dalam dua peristiwa itu. Melalui "Manifesto Politik", kaum seni bersama-sama dengan Bung Karno mencita-citakan suatu masyarakat sosialis Indonesia. Sebuah sosialisme Indonesia. Sementara dalam pernyataan sikap Goenawan, dalam dukungannya terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, tak nampak adanya suatu ungkapan cita-cita masyarakat keindonesiaan seperti apa yang hendak dicapai. Yang nampak adalah sebuah pragmatisme ekonomi. Sekalipun Goenawan menghadirkan Bung Karno dalam catatan pinggirnya, namun ia gagal menghubungkan hasrat, semangat dan cita-cita masyarakat keindonesiaan yang hendak dicapai Bung Karno dengan hasrat, semangat dan cita-cita masyarakat keindonesiaan yang hendak dicapai Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Indonesia hendak ke mana? *** Dalam penilaiannya seputar pro-kontra "Manifes Kebudayaan", Lesbumi, usai penyelenggaraan Konperensi Karjawan Pengarang se-Indonesia 1964, membulatkan pendapatnya: ...'Manifes Kebudajaan' tersebut belumlah setjara sempurna mengungkapkan landasan idiel jang dapat dipergunakan oleh para pengarang Indonesia dalam pengabdiannja kepada Revolusi Indonesia dan dalam beberapa hal memberikan kemungkinan untuk penafsiran2 jang mengaburkan tudjuan Revolusi Indonesia tsb. (Duta Masjarakat, 10/3/1964) *** "Manifes Kebudayaan", menurut Goenawan, sudah selesai, jika dilihat dari segi perlawanannya terhadap realisme sosialis Lekra (Detik, No. 032 Th. XVII, 13-19/10/1993). Lebih dari sekedar itu, "Manifes Kebudayaan" memang sudah selesai. Sebab, lewat catatan pinggirnya, Goenawan sedang menghadirkan sebuah "Manifes Ekonomi". Sebuah jalan lempang menuju gerakan "ekonomi adalah panglima". Wallāhu a'lam. *** * Penulis buku "Lesbumi; Strategi Politik Kebudayaan". Bacaan: Asrul Sani, Surat-Surat Kepercayaan, Penyunting: Ajip Rosidi, Jakarta, PT Dunia Pustaka Jaya, 1997. Detik, "Tepiskan Racun Kecurigaan", No. 032 Tahun XVII, 13-19 Oktober 1993. Duta Masjarakat, "Penilaian Lesbumi Sekitar Manifes Kebudayaan", 10 Maret 1964. Foulcher, Keith, "The Manifesto is not dead": Indonesian literary politics thirty years on, Working Paper 87, Clayton, The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994. Goenawan Mohamad, "Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah Gedung Bersejarah", Tempo, No. 3818, 18-24 Mei 2009. Lentera, Bintang Timur, 3 Maret 1963 dalam D.S. Moeljanto & Taufiq Ismail, Prahara Kebudayaan: Kilas Balik Ofensif Lekra/ PKI dkk (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah), Bandung, Mizan dan HU Republika, 1995. Revrisond Baswir, "Boediono dan Neoliberalisme", Kedaulatan Rakyat, 20/06/2009.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar