Minggu, 30 Januari 2011

ADISOERYA ABDY/ ADISOERYA ABDI 1978-1993



ADISOERYA ABDY
ADISOERYA ABDI












ASMARA 1992 ADISOERYA ABDY
Actor.Director
ROMAN PICISAN 1980 ADISOERYA ABDY
Director
SAAT KUKATAKAN CINTA 1991 ADISOERYA ABDY
Director
HALLO SAYANG 1980 ADISOERYA ABDY
Director
WANITA 1990 ADISOERYA ABDY
Director
LADY DRAGON 2 1993 DAVID WORTH
Actor
GITA CINTA DARI S.M.A. 1979 ARIZAL
Actor
MACAN KAMPUS 1987 ADISOERYA ABDY
Director
SEJAK CINTA DICIPTAKAN 1990 ADISOERYA ABDY
Director
DUA KEKASIH 1990 AGUS ELLYAS
Actor
GEMA HATI BERNYANYI 1987 ADISOERYA ABDY
Director
MUSIM BERCINTA 1978 ARIZAL
Actor
KETIKA CINTA TELAH BERLALU 1989 ADISOERYA ABDY
Director.













































Lahir Rabu, 29 Agustus 1956 di Medan. Pendidikan : Akademi Sinematografi IKJ-LPKJ (1976-1978), Jakarta. Advanced School for Film Directing (1986-1987) di Los Angeles, Amerika.
Sejak masih kuliah (yang akhirnya tak selesai) sudah ikutan pembikinan film, sebagai pencatat skrip. Sesudah 2 tahun jadi asisten sutradara dalam Gita Cinta dari SMA (1979). Dua tahun kemudian mulai menyutradarai lewat Roman Picisan (1981). Waktu jadi Sekretaris PARFI (1989-1992) menikahi aktris populer Meriam Belina. Lalu mendirikan Production House Asabellina pada 1990, membuat sinetron, antara lain Buku Harian I sampai III (1994-1996). Sedangkan Asmara merupakan karya film bioskopnya ter"akhir" sebelum ke sinetron. (SMA/JBK)



NEWS

Dari Sidang PN Cibinong: Meriam Bellina Pernah Membenturkan Kepalanya ke Kepala Adi


KETIKA bertengkar dengan suaminya, Meriam Bellina pernah kehilangan kontrol hingga sempat membenturkan kepalanya ke kepala Adisoerya Abdi, sang suami. Jadi bayangkan saja adegan perkelahian a la film aksi Hong Kong. Itulah salah satu puncak pertengkaran antara bintang sinetron Meriam Bellina dengan Adisoerya Abdy, sehingga keduanya merasa hubungan rumah tangga yang tidak harmonis lagi harus diakhiri. Mer kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui Pengadilan Negeri Cibinong Bogor.

Hal itu terungkap ketika Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukum hingga putusan perkara gugatan cerai Meriam Bellina atas suaminya sutradara Adisoerya Abdi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cibinong Bogor, Kamis pagi (8/8). Pertengkaran hebat yang memperuncing perselisihan dalam keluarga Meriam Bellina - Adisoerya Abdi itu menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan terhadap sidang gugatan cerai tersebut.

Dalam lembaran yang dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Sarehwiyono SH dengan hakim anggota masing-masing Rocky Panjaitan, SH dan Lidya S. Parapat, SH dipaparkan materi gugatan, pertimbangan Majelis Hakim, jawaban tertulis Adisoerya Abdi hingga putusan Majelis Hakim.

Dipaparkan, Maria Elzera Bellina Bamboe (Meriam Bellina) menikah dengan Adisoerya Abdi pada tanggal 24 April 1991 di Calgari, Alberta, Kanada. Sejak menikah sampai tahun 1992, rumah tangga keduanya berjalan normal. Walaupun ada perselisihan, masih dapat diatasi. Dari perkawinan mereka lahir dua orang anak masing-masing Abel Putra Abdi (8 tahun) dan Nigel Philo (4 tahun). Tetapi setelah lewat empat tahun, tepatnya sejak tahun 1996, terjadi perselisihan terus-menerus, apalagi tergugat (Adisoerya Abdi) tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada isterinya. 

Pada bulan Oktober 2001 terjadi pertengkaran besar yang membuat keduanya hilang kontrol, sehingga penggugat (Meriam Bellina) membenturkan kepalanya ke kepala Adi. Sejak itu penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama secara baik-baik dengan terugugat. Mulanya Mer ingin mengajukan gugatan cerai ke PN Cibinong, tetapi rencana itu ditarik karena keduanya sempat berdamai.

Tapi setelah perdamaian, rumah-tangga yang diharapkan harmonis tidak terwujud. Keduanya kembali sering bertengkar. Wati, pembantu rumahtangga pasangan tersebut ikut memberi kesaksian tentang pertengkaran majikannya. Tapi Wati tidak mengerti apa yang dipertengkarkan, karena majikannya menggunakan bahasa Inggris.

Merasa tidak tahan dengan keadaan rumah-tangganya, pada tanggal 7 Januari 2001 Mer melalui Kuasa Hukumnya, Das'at Yusuf, SH mengirimkan gugatan cerai ke PN Cibinong yang diterima oleh Pengadilan sepuluh hari kemudian. Majelis Hakim kemudian menyidangkan perkara tersebut. Tapi selama persidangan, Adisoerya Abdi tidak pernah hadir sekalipun.

Adi sendiri sempat mengirimkan surat jawaban yang diantar oleh kakaknya Sofyan Abdi yang berisi tentang sikapnya yang tidak ingin menggunakan hak sebagai tergugat dalam pengadilan. Adi juga mengakui semua gugatan yang disampaikan oleh Mer dan menyerahkan keputusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Mer; Memutuskan perkawinan Mer dan Adi dengan perceraian dengan segala akibatnya; dan biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- dibebankan kepada Adisoerya Abdi sebagai tergugat.

Terhadap tuntutan Meriam Bellina yang ingin menjadi wali bagi kedua anaknya, Majelis Hakim juga mengabulkan. Tetapi untuk kepentingan pendidikan, sampai dengan usia 21 tahun atau sudah bisa mengurus diri sendiri, kedua anak tersebut masih dalam tanggungan bersama. Sedangkan terhadap semua harta yang diperoleh pasangan itu selama ini dihibahkan untuk kedua anaknya. Dus Adi tidak memperoleh apa-apa, bahkan mesti segera keluar dari rumah Mer.

Meriam Bellina yang nampak tegar mengikuti persidangan, hanya sempat menitikan air mata sedikit yang diusap dengan jarinya. Begitu Hakim Ketua mengetuk palu putusan, Mer terlihat membuat tanda salib di dadanya, lalu beranjak dari kursi penggugat bersama pengacara dan adik kandungnya, George (Goji) Bamboe yang selama ini berdomisili di Kanada.

Mer yang datang mengenakan pakaian terusan berwarna coklat muda kekuning-kuningan, langsung berjalan menuju mobilnya. Sementara puluhan wartawan yang berusaha meminta komentarnya dengan gigih, tetap tidak mendapat jawaban memuaskan. Mer tetap diam seribu bahasa, sampai ia masuk ke mobil Toyota Corona B 803 RB warna putih yang kemudian meninggalkan halaman Pengadilan.

Menurut pengacaranya, Das'at Yusuf, SH, meskipun nampak tegar, Meriam Bellina sesungguhnya cukup sedih dengan apa yang dihadapinya. "Mungkin dia sekarang sedang berusaha menenangkan diri dan mencoba merenungi semuanya," kata Das'at pada wartawan. (02)
 
Jakarta, Disctarra.com
KETIKA bertengkar dengan suaminya, Meriam Bellina pernah kehilangan kontrol hingga sempat membenturkan kepalanya ke kepala Adisoerya Abdi, sang suami. Jadi bayangkan saja adegan perkelahian a la film aksi Hong Kong. Itulah salah satu puncak pertengkaran antara bintang sinetron Meriam Bellina dengan Adisoerya Abdy, sehingga keduanya merasa hubungan rumah tangga yang tidak harmonis lagi harus diakhiri. Mer kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui Pengadilan Negeri Cibinong Bogor.

Hal itu terungkap ketika Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukum hingga putusan perkara gugatan cerai Meriam Bellina atas suaminya sutradara Adisoerya Abdi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cibinong Bogor, Kamis pagi (8/8). Pertengkaran hebat yang memperuncing perselisihan dalam keluarga Meriam Bellina - Adisoerya Abdi itu menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan terhadap sidang gugatan cerai tersebut.

Dalam lembaran yang dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Sarehwiyono SH dengan hakim anggota masing-masing Rocky Panjaitan, SH dan Lidya S. Parapat, SH dipaparkan materi gugatan, pertimbangan Majelis Hakim, jawaban tertulis Adisoerya Abdi hingga putusan Majelis Hakim.

Dipaparkan, Maria Elzera Bellina Bamboe (Meriam Bellina) menikah dengan Adisoerya Abdi pada tanggal 24 April 1991 di Calgari, Alberta, Kanada. Sejak menikah sampai tahun 1992, rumah tangga keduanya berjalan normal. Walaupun ada perselisihan, masih dapat diatasi. Dari perkawinan mereka lahir dua orang anak masing-masing Abel Putra Abdi (8 tahun) dan Nigel Philo (4 tahun). Tetapi setelah lewat empat tahun, tepatnya sejak tahun 1996, terjadi perselisihan terus-menerus, apalagi tergugat

Gonjang-ganjing Perfilman Indonesia
Siapa penerima Piala Citra FFI (Festival Film Indonesia) paling banyak? Rekor Idris Sardi (10 Piala Citra dari 19 nominasi dalam 20 FFI, 1973-1992) baru saja dipecahkan oleh Jero Wacik. Menbudpar alias Menteri Kebudayaan dan Pariwisata itu kemarin menerima sekaligus 30 Piala Citra (2004-2006) dari para pekerja film (kebanyakan berusia muda) yang menyebut diri MFI (Masyarakat Film Indonesia). :-) 
Pengembalian lambang supremasi tertinggi dalam perfilman Indonesia tersebut merupakan kelanjutan dari protes Riri Riza, Mira Lesmana, Nia Dinata, Joko Anwar, Hanung Bramantyo, dan seratusan pekerja film lain yang, pada 3 Januari lalu, mendeklarasikan “Surat Pernyataan Sikap Bersama” yang ditujukan kepada Menbudpar; Presiden RI; Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film Depbudpar; Sekretaris Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film Depbudpar; Direktur Perfilman Depbudpar; Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional; dan anggota Komisi X DPR-RI.

Pada intinya mereka memprotes dua hal. Pertama, penyelenggaraan FFI 2006 yang telah melahirkan Ekskul (Nayato Fio Nuala) sebagai Film Terbaik. Dan kedua, sistem kelembagaan perfilman Indonesia yang masih dijalankan oleh lembaga dan organisasi bentukan Deppen (Departemen Penerangan) di masa Orde Baru. Berkaitan dengan itu mereka menuntut Depbudpar untuk:
  1. Mencabut Piala Citra Film Terbaik untuk film Ekskul karena telah melakukan pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ilustrasi musik
  2. Menghentikan segera penyelenggaraan FFI
  3. Membubarkan lembaga-lembaga perfilman yang ada, dan membentuk lembaga-lembaga baru, secara demokratis dan transparan
  4. Mencabut UU No. 9 Tahun 1992 tentang Perfilman dan menggantinya dengan UU baru yang lebih mendukung kemajuan
  5. Membuat rancangan yang strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi perfilman Indonesia dengan melibatkan para pelaku aktif perfilman Indonesia
  6. Mengganti LSF (Lembaga Sensor Film) dengan sebuah Lembaga Klasifikasi Film
Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, MFI mengancam akan memboikot penyelenggaraan FFI dan melakukan perlawanan secara terstruktur terhadap segala aktivitas yang mengatasnamakan “Perfilman Indonesia”. Pengembalian Piala Citra itu sendiri merupakan tanda keseriusan mereka terhadap tuntutan-tuntutannya.

Sejatinya, tuntutan membatalkan kemenangan Ekskul sebagai Film Terbaik FFI 2006 cuma entry point buat masuk ke tuntutan yang lebih hakiki: mereformasi politik perfilman nasional warisan Orde Baru. Namun banyak pihak yang tidak setuju dengan cara itu, termasuk Garin Nugroho dan kawan-kawan dalam kelompoknya. “Ekskul dan Nayato tidak punya salah apa-apa,” bela Garin.

Menurut saya, wacana “kemenangan Ekskul yang menggunakan musik jiplakan adalah bukti ketidakbecusan Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara FFI” memang terlampau jauh dan salah alamat. Tugas Dewan Juri cuma menilai apakah musik dalam sebuah film fungsional. Gampangnya, apakah musik itu bagus atau tidak, cocok atau tidak, efektif atau tidak, buat membangun adegan atau cerita atau suasana. Dalam bahasa keren: menilai teks sebagai teks.

Di dalam kredit film — juga formulir pendaftaran FFI — dengan jelas disebutkan siapa orang yang bertanggung jawab sebagai Penata Musik (di film Ekskul: Eric Dewantoro). Panitia dan juri tentu saja mesti percaya, dan tak perlu menjadi detektif segala (untuk memeriksa legalitas setiap karya yang dinilai). Jika pun juri mengetahui bahwa musik itu milik orang lain, mereka tetap harus berasumsi baik bahwa si pemusik (atau produsernya) sudah memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk membayar royalti. Toh jika kemudian ada tuntutan dari pemegang hak cipta, dan secara hukum terbukti ada pelanggaran hak cipta, yang mesti membayar ganti rugi atau dijebloskan ke penjara adalah pemusiknya (atau sutradara dan produsernya) — bukan Dewan Juri atau Panitia Penyelenggara FFI. :-)

Saya dan mungkin Anda juga belum tahu persis bagian mana saja dari UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang dituntut untuk diperbarui, selain soal Sensor Film (Pasal 33 dan 34) serta Pembinaan Perfilman (Pasal 36 dan 37).

Tuntutan membubarkan LSF, misalnya, mungkin cuma relevan untuk film bioskop. Padahal, dalam UU tersebut, yang dianggap film — dan dengan demikian diatur oleh UU itu — meliputi segala bentuk rekaman audio-visual yang ditayangkan secara terbuka, termasuk film televisi dan iklan. Sungguhkah 70% penduduk Indonesia yang rutin menonton televisi menurut survei Nielsen Media Research sudah siap menerima tayangan pornografi dan kekerasan tanpa sensor? Sementara itu, birokrasi pembinaan perfilman, yang menjadi sasaran utama protes MFI, detailnya diatur dalam sejumlah Peraturan Pemerintah. Bukan di UU tersebut.

Menuruti Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut, saat ini pembinaan perfilman Indonesia — termasuk penyelenggaraan FFI — dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Badan Pertimbangan Perfilman Indonesia (BP2N). Nah, sumber rekruitmen untuk BP2N berasal dari berbagai organisasi perfilman yang “resmi”, yaitu PPFI (Persatuan Produser Film Indonesia), Gasfi (Gabungan Studio Film Indonesia), GASI (Gabungan Subtitling Indonesia), Perfiki (Persatuan Film Keliling Indonesia), GPBSI (Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia), KFT (Karyawan Film dan Televisi), serta Parfi (Persatuan Artis Film Indonesia). Ketua BP2N saat ini, Djoni Syafruddin, sebagai contoh, adalah Ketua Umum GPBSI. Adapun Adisoerya Abdi, Ketua Pelaksana FFI 2006, adalah Sekjen PPFI. Begitupun para aktivis BP2N dan panitia FFI lainnya.

Persoalannya adalah, orang-orang yang saat ini menguasasi organisasi-organisasi perfilman “resmi” itu — dan kemudian duduk di BP2N serta menjadi panitia FFI — oleh para pekerja film muda yang tergabung dalam MFI dianggap sebagai orang lama, yang bukan cuma sudah tidak aktif dalam produksi-produksi film mutakhir, tetapi juga dianggap tidak memahami perkembangan zaman dan aspirasi terkini. Kalau dibalik: para pendukung MFI tidak ikut berperan dalam organisasi-organisasi perfilman “resmi” itu, sehingga tidak memiliki akses buat berkiprah dalam politik perfilman nasional. Ibaratnya, gimana mau jadi anggota DPR jika ogah masuk parpol?

Yang ganjil buat saya, MFI bermaksud mereformasi alias mengubah konstelasi politik perfilman nasional dengan meminjam tangan pemerintah. Alih-alih mengubah dengan tangan sendiri, mereka malah menuntut pemerintah melakukan ini dan itu. Kenapa jika tidak percaya pemerintah (jangan lagi ikut campur tangan seperti Deppen di masa Orde Baru) malah meminta tolong pemerintah untuk mewujudkan aspirasinya? Lepas dari itu, menurut saya sangat keterlaluan jika pemerintah, yang seharusnya cuma menjadi regulator dan berdiri di atas semua kepentingan, mau “dipinjam tangannya”.

Para pendukung MFI sendiri kelihatan enggan — atau memang tidak bisa? — melakukan kerja politik. Yang mereka lakukan (mengembalikan Piala Citra, memboikot FFI, dan sebagainya) sama nilainya dengan sekadar demonstrasi. Dengan kata lain, mereka mau mengubah dunia cuma dengan berdemo. :-)

Saya yakin akan lebih legitimate sekaligus terhormat jika para pekerja film yang tergabung dalam MFI mau melakukan kerja politik buat merebut kekuasan dari para “dinosaurus” yang kini menguasai BP2N dan kepanitiaan FFI.

Yang paling mudah adalah ramai-ramai masuk ke dalam organisasi-organisasi perfilman “resmi” itu, lantas merebut kekuasan secara legal dan elegan. Mira Lesmana, Shanty Harmayn, dan Nia Dinata jadi pengurus PPFI. Riri Riza, Joko Anwar, Hanung Bramantyo, Yudi Datau, dan lain-lain berkuasa di KFT. Tora Sudiro, Nicholas Saputra, dan Dian Sastro aktif dalam kepengurusan Parfi. Dengan begitu, mereka bisa mudah menguasai BP2N dan kepanitiaan FFI. Mira Lesmana jadi Ketua BP2N, Shanty Harmayn jadi Ketua Pelaksana FFI, Riri Riza dan para pendukung MFI lain menjadi Dewan Juri FFI. Dijamin, film Ekskul dan Nayato Fio Nuala sampai kiamat tak bakal bisa mendapat Piala Citra lagi, karena pemenang FFI selalu diborong film-film para pendukung MFI. Hahaha….

Jika sudah terlanjur alergi (atau mungkin tak mampu merebut kepercayaan anggota lama yang masih menguasai) organisasi-organisasi perfilman “resmi” itu, mereka bisa mendirikan organisasi-organisasi baru, lantas mendesak pemerintah untuk mengakuinya. Presedennya ada: AJI (Aliansi Jurnalis Independen) kini telah diakui sebagai stakeholder Dewan Pers, sejajar dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) bentukan Orde Baru.

Berbarengan dengan itu, mereka sudah harus mulai menyusun draft UU Perfilman baru yang menurut mereka ideal — berikut berbagai rancangan pelaksanaannya — untuk segera diserahkan kepada DPR dan pemerintah. Lantas melakukan berbagai lobi politik — bukan berdemo terus :-) — buat memuluskan dan mempercepat pengesahannya.

Eloknya memang semua komponen perfilman — yang lama maupun baru, yang tua maupun muda — tetap duduk bersama mengurusi perfilman Indonesia. Tak perlu ada pihak yang merasa lebih penting dan berhak, apalagi sampai saling mengancam. Jika para pekerja film muda itu benar-benar memboikot FFI, apakah mereka sudah siap jika ada komponen lain yang melakukan hal serupa, misalnya GPBSI memboikot pemutaran film-film pendukung MFI di semua bioskop?

Duh. Saya kok jadi semakin yakin, warisan terburuk Orde Baru sebetulnya bukanlah kesanggupan mereka mengerdilkan kehidupan politik di negeri ini, tetapi justru keberhasilannya menciptakan generasi baru bangsa yang apolitis: naif dan mau serba instan. Kepingin apa-apa tinggal menadahkan tangan pada pemerintah. Dan satu-satunya cara berpolitik yang dikenal cuma berdemo, alias unjuk rasa sembari mengancam…. :-)

Update 14.01.07 at 11:10:
Versi “formal” artikel ini dimuat d Kompas Minggu hari ini, 14 Januari 2007, halaman 28 (SENI). Tapi karena keterbatasan halaman, banyak bagian, yang menurut saya penting, dipotong. Mestinya media cetak mau mencantumkan tambahan keterangan: “Artikel lebih utuh dan komprehensif bisa dibaca di www.pakde.com”. :-)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar