KRISIS X Ada keinginan sutradara untuk membeberkan keboborakan moral dalam masyarakat, tapi yang muncul adalah pameran keboborakan itu. Dua orang yang sedang bermesra di suatu tempat tiba-tiba diberondong tembakan. Dengan tenang si pelaku meninggalkan tempat kejadian dan mencari sasaran berikutnya. Begitulah pula yang terjadi pada dua pemuda berandal yang sedang memperkosa penjual jamu atau seorang bapak sedang memadu kasih dengan isteri orang. Ada pembunuh berdarah dingin yang seolah ingin menegakkan moral, meski kelakuannya sendiri tidak bermoral. Sementara itu polisi sedang berusaha menggulung sebuah sindikat narkotik. Begitu juga si pembunuh misterius itu. Terjadi pertempuran segitiga. Sindikat narkotik maupun kelompok penegak moral tadi dilumpuhkan. Komandan polisi yang melakukan operasi terkejut ketika melihat bahwa yang membunuh tadi adalah adiknya sendiri.
07 Februari 1976
Film itu dilarang sensor, dan ...
10 Januari yang lalu. Ketua Badan Sensor Film (BSF) menulis surat hepada Turino Junaidy, Direktur P.T. Sarinande Film di Jakarta. "Dengan ini kami beritahukan bahwa BSF dalam sidang plenonya hari ini untuk menilai film Krisis X yang diproduksi oleh Saudara telah memutuskan untuk melarang film tersebut dipertunjukkan kepada umum . . . ", begitu Soemarmo memulai suratnya. Bukan tanpa alasan keputusan tersebut. Ini alasan di balik keputusan itu: 'Film ini dapat memberi pengaruh negatif terhadap masyarakat dari segi: a. keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyangkut penggunaan senjata api dan pembunuhan secara sewenang-wenang oleh anak-anak muda, dan kritik-kritik yang dapat merangsang timbulnya gejolak sosial b. moral yang menyangkut penggambaran adegan-adegan dan dialog yang menyinggung perasaan susila dan kesopanan Timur". Dan film itu hanya bisa diizinkan beredar kalau pemiliknya mau melakukan revisi. 'Kalau film asing sih, kita tolak saja, beres. Tapi ini modal dalan negeri, kasian kan?", begitu seorang anggota BSF memberi komentar. Turino jelas tidak langsung menerima begitu saja putusan orang-orang yang berkumpul dan bersidang di bioskop kecil jalan Agussalim itu.
Dua puluh empat jam setelah menerima surat dari ketua LSF, Soemarmo, Turino pun mengirimkan balasannya. Jauh lebih panjang dari surat yang harus dijawabnya, pemilik Sarinande Film dan memulai suratnya dengan janji memberi kehormatan kepada surat Soemarmo untuk diberi "bingkai dan disimpan di sinematek Pusat Perfilman Nasional sebagai suatu peristiwa penting dalam sejarah film Indonesia". Tidak lupa Turino juga berkisah tentang kehidupannya sebagai orang film selama 17 tahun terakhir dan "selama itu alhamdulillah film-film yang saya buat belum pernah dijatuhi hukuman mati seperti sekarang" Sudah harus dipastikan bahwa lewat surat yang lumayan panjangnya itu Turino akan mencoba membela filmnya. Sebab dengan menerima begitu saja keputusan BSF berarti sejumlah uang harus ia keluarkan untuk revisi. "Saya kira adegan-adegan yang ada dalam Krisis X itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan adegan-adegan yang ada dalam film Barat", kata Turino. Bahkan menurut Turino, adegan-adegan yang ia tampilkan dulu (1970) dalam film Bernafsu Dalam Lumpur lebih berani dari pada dalam film terbaru yang lagi naas itu. Tanya Turino: "Kenapa Bernafas Dalam Lumpur bisa lolos dan Krisis X tidak?". Jawab A. Karim, anggota BSF: "Film ini terlalu obral senjata api, dan ini menunjukkan betapa mudahnya orang main hakim sendiri". Sembari berkata demikian, Karim yang menjadi anggota BSF sejak belasan tahun silam, tidak lupa pula memuji tema pilihan Turino itu. "Sayangnya tema yang baik terasa hanya menyelimuti keseluruhan film, sehingga tidak ada keseimbangan antara isi dan penyampaiannya", tambah Karim pula. Kebobrokan Turino Junaidy bukan tidak punya jawaban terhadap argumentasi Karim.
Tapi debat yang timbul dari jawaban itu akhirnya toh sama saja dengan debat-debat yang dulu berputar di sekitar keputusan BSF untuk juga melarang peredaran (sebelum direvisi) film-film Manusia Tera*hir, Akhir Cinta Di Atas Bukit dan Mimpi Sedih. Si pembuat film merasa menggambarkan kebobrokan dalam masyarakat, BSF berkesimpulan bahwa penggambaran itu tidak proporsionil terlalu dilebih-lebihkan. Karena itu lebih baik kita dengar alasan Turino membuat film yang kabarnya cukup "berani" itu. "Melihat gejala-gejala yang akan melumpuhkan kembali industri film nasional, saya menjadi cemas, lebih cemas dari pada di tahun 1970", tulis Turino dalam suratnya. Seperti sudah bisa diduga, yang menjadi sumber kecemasn tokoh kita ini adalah film-film impor itu. "Sekarang film-film demikian diperbolehkan masuk ke negeri ini, dan film-film itu umumnya dibuat oleh orang-orang yang berkesusilaan Timur seperti Hongkong, Pilipina, Jepang, Korea dan Taiwan ...". Sembari merenung dan mereka-reka kemungkinan bersaing dengan film impor yang terus membanjiri pasaran Indonesia, Turino tiba pada pertanyaan ini: "Mampukah film-film komedi konyol dan percintaan cengeng merebut selera penonton yang tlah rusak, dirusakkan oleh film-film luar negeri?" Pertanyaan Turino lewat surat ini mengejutkan seorang anggota BSF. "Lho, apa Turino mengira bahwa film yang kita loloskan di sini semua film-film sex bunuh-bunuhan serta segala macam kekasaran?" Menurut anggota yang segan namanya masuk koran itu, kesalahan terbesar yang dilakukan Turino bersumber pada seleranya sendiri yang cuma sanggup berkelahi dengan film murah yang masuk kemari dan pura-pura tidak tahu danya sejumlah film bermutu yang juga beredar di Indonesia. "Kok yang dijadikan ukuran yang konyol-konyol dari Hongkong, kenapa tidak film-film Perancis yang halus dengan ongkos pembuatan yang juga tidak mahal" Debat macam ini bisa tidak habis sampai tua. Yang jelas Turino risau lantaran koceknya -- dan katakanlah juga kehendaknya bekerja -- terancam.
Tapi sebelum semuanya terlanjur, kabarnya peringatan halus sudah pula sampai ke kantor PT Sarinande. Ini komentar Haji Djohardin, Direktur Pembinaan Film Deppen: "Kalau Sarinande mau mendengarkan saran kami dengan meninjau kembali soal porno dan adegan yang menyinggung pemerintahan, saya kira BSF akan meloloskannya". Alasannya, pak? "Yah, karena adegan yang demikian itu belum cocok dengan kondisi masyarakat kita", jawab Djohardin. Turino boleh mengungkapkan segala perjuangannya dalam dunia film selama 17 tahun dan bahwa "perusahaan milik pribumi 100 persen ini tidak memiliki modal kuat, seluruhnya sudah tertanam dalam film Krisis X", tapi kalau itu dinilai oleh yang berkuasa sebagai "belum cocok dengan kondisi masyarakat", yah, apa boleh buat. Dan Turino pun tahu diri, karena itu film yang sudah ia revisi kini dikembalikannya lagi ke BSF. "Kalau ini juga gagal, terpaksa saya mulai dari bawah lagi", pasrah Turino. Harap dicatat bahwa kata "dari bawah" di sini tidak lalu berarti mulai kumpul uang dari sana-sini. Sebab selain bonafide, Sarinande adalah satu-satunya perusahaan film Indonesia yang mempunyai peralatan paling lengkap, dan lantaran itu antara lain maka biaya produksinya selalu berhasil ditekan amat rendah.
