Senin, 14 Februari 2011

Penpres l/1964

mulai ter- lembaga pelaksanaanya pada tahun 1966 sejak saat resmi berdirinYa Dirclduat Film. Setahun kemudian (1967) Direktorat Falm bersama PWI Jaya mengajak tokoh-tokoh perfilman berseminar dalam kegiatan yang diberi nama Pekan AFsiasi Film NasrcnaL Pekan Apresiasi ini sudah miritrmifip clengan festival film, yang berusaha membangkitkan kembali perhatian dan apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia. Dasardasar pikiran yang tertuang dalam Pekan Apresiasi tersebut agaknya meru- pakan sahem penting untuk lahimYa SK Menpen no. 17 tertanggal 15 Desember 1967. Surat keputusan ini bertujuan memanfaatkan impor film untuk kepentingan produksi dan reha- bilitasi perfilman nasional. Dengan jalan mewajibkan tiap importir mem- berikan saham produksi sebesar Rp. 250.000,- untuk tiap film yang diimpor. Pelaksanaan penggunaen dana ters€but cliatur oleh Dewan Produksi Film Nasional (DPFN). Kebijakan DPFN bermula dengan memberikan'saham roduksi" kepada film-film yang dianggap berbobot. Makin baik film dibuat. makin banyak memperoleh "saham produksi' tersebut. Tindakan ini untuk merangsang pembuatan film yang baik. Tapi mengingat kebutuhan para produser adalah modal untuk start, maka kebijaksanaan dialihkan berupa pemberian kredit sebesar Rp. 75 juta - yaitu setengah dari biaya produksi kala itu. Dengan bantuan itu kegai- rahan produksi meningkat. Disamping adanya rangsangan yang diberikan pemerintah DKI Jaya, yang sejak Juli 196E mengembalil

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar