Rabu, 16 Februari 2011

Habis FFI di Medan Film Mandarin dilarang di Medan

SEJALAN usaha pembauran murid "pribumi" dengan murid keturunan Tionghoa di sekolah-sekolah SNPK (Sekolah Nasional Proyek Khusu) di Sumatera dan Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu fihak Kowilhan I menyerukan agar pemutaran film Mandarin di dua daerah ini bisa dibatasi. Pembatasan ini dengan maksud agar para keturunan Tionghwa lebih cepat mengintegrasikan diri ke kalangan "pribumi", selain diharapkan bisa "berjiwa Indonesia". Ini disusul dengan menutup koran fanan Indonesia berbahasa Cina yang terbit di Medan (sudah tidak terbit lagi). Medan memang berbeda dengan kota-kota di Jawa, di mana integrasi kebudayaan sudah lebih jelas, misalnya di bidang bahasa dan hiburan. Di Loh A Yok kampung di Jalan Asia Medan, orang iebih mudah mendengar siaran radio berbahasa Cina dari pada bahasa Indonesia. Sementara di Pajak Hongkong dekat Jalan Pandu Medan, atau di beberapa toko Jalan Thamrin, beberapa tempat khusus masih tersedia banyak bacaan novel, majalah, piringan hitam atau kaset asal Hongkong atau Singapura. Tentu dalam tulisan dan bahasa Mandarin. Juga film Mandarin begitu subur di Medan. Sekalipun sudah banyak aturan dibuat di Sumatera Utara dalam kasus ini. Di Medan sendiri sejak beberapa waktu yang lalu juga sudah ada Badan Pengawas Perfilman Daerah, yang salah satu tugas pokoknya "menertibkan" film Mandarin. Toh di bioskop-bioskop film Mandarin boleh pula terus ramai diputar. Banyak pejabat yang dihubungi mengelak membicarakan kenapa begitu. Menurut beberapa kalangan perbioskopan, "memutar film Mandarin lebih menguntungkan. Panggung bisa penuh dan karcis biasanya selalu tejual habis" Menurut satu sumbel TEMPO, "malah film Mandarin sekarang lebih banyak berekspansi ke desa-desa di Sumatera Utara". Katanya lagi, mobil-mobil unit turut menyebarkan film Mandarin sampai ke desa" Insturksi Sebelum itu pada 17 September tahun lalu gubernur Marah Halim telah mengeluarkan instruksi (dengan SK No: 444/19)/GSU) supaya hanya sepuluh film Mandarin setiap bulannya yang boleh diputar di bioskop di Sumatera Utara dan memberi prioritas pada film nasional. Ketika FFI yang lalu malah film Mandarin dilarang diputar di bioskop Medan. Tapi instruksi ini tidak jalan. Kalau dilanggar, instruksi ini tak ada pula sanksinya. Marah Halim memang ada meminta, agar 20% dari jam pertunjukan tetap dipergunakan untuk film nasional. Tapi malah bioskop milik Pemerintah Daerah (seperti Ria, Raya dan Riang) lebih banyak memutar film Mandarin. Satu-satunya bioskop ber-AC di Medan hanya Astanaria-lah yang tetap bertahan lebih banyak memutar film nasional (omzetnya cukup baik) dan menolak memutar film Mandarin. Menonjolnya bioskop di Medan memutar film Mandarin itu dapat dilihat dari adanya semacam "perang-iklan" setiap harinya di sementara surat kabar Medan. Beberapa waktu lalu Kejaksaan Tinggi melarang adanya iklan film yang memakai aksara Cina, tapi ini bukan halangan. Toh, tulisan tersebut dapat dihilangkan. Justru sekarang pemilik Panggung Hiburan Rakyat (PHR) yang dulunya lebih banyak memutar film nasional, beralih ke mata pencaharian memutar film Mandarin. "Film Mandarin dapat mengeruk uang penonton, apa harus kita tolak?", kelak mereka. Maka selain di bioskop mewah yang ada di Medan (16 buah), PHR (panggung mereka lebih dari 30 buah) pun ikut arus pasar. Akhirnya, pencinta film Mandarin bukan saja warga keturunan Tionghwa saja. Sekarang juga banyak "pribumi". Rata-rata perbulannya film Mandarin di Medan diputar sekitar 15 buah. Dan nampaknya Ciprodtin cabang Sumatera Utara tak bisa berbuat apa-apa. Ketuanya, Ibrahim Sinik melontarkan kekesalannya pada TEMPO: "Kita tak pernah diajak mempersoalkan fim Mandarin ini. Malah Giprodfin Smatera Utara juga tak ada duduk dalam Badan Pengawas Film Daerah". Menanggapi slogan "film nasional harus jadi tuan rumah di negeri sendiri" Ibrahim yang juga pengurus PWI cabang Medan itu berucap: "Film nasional rata-rata diputar di Medan sekitar 3 buah setiap bulan. Dari 15 distributor yang ada di Medan ada yang mau mengedarkan film nasional lebih banyak, tapi tak ada bioskop yang mau putar, karena ada sementara distributor yang telah menguasai bioskop agar lebih getol memutar film Mandarin. Jadi kita mau bilang apa?". Lagi pun kata Sinik lagi, "Giprodfin tak punya wewenang untuk bertindak keras ke dalam, karena organisasi ini kedudukannya serba tanggung. Apa lagi kita tak bisa memberi rekomendasi atau memaksa film nasional diputar di setiap bioskop". Untuk SK Tiga Menteri mengenai policy pemutaran film nasional yang akan berjalan pada Agustus nanti, Ibrahim memberi resep: "Kalau SK Tiga Menteri ini mau berjalan lancar di daerah, maunya jangan terlalu banyak campur tangan dari fihak yang tidak berwenang". Tambah produser film Batas Impian itu lagi: "Pemda juga harus berani main tangan besi supaya ketentuan dari tiga Menteri ini berjalan baik dan tidak ada yang berani menginjak-injak".

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar