Rabu, 16 Februari 2011

FFI 1986 Bali Bukan Hura-Hura

FESTIVAL Film Indonesia dipindahkan. Dari panggung hura-hura dan pawai jalan raya, ke dalam TVRI. Itu sebabnya Pesta Seni Daerah Bali, yang sedianya akan dikaitkan dengan Festival Film Indonesia (FFI), Sabtu pekan lalu dibuka oleh Menteri P & K Fuad Hassan, dan tetap hanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, dikaitkan dengan libur panjang. Dan Bali, yang ditunjuk sebagai tuan rumah FFI '86, kata orang, hanyalah menjadi "tuan rumah semu". Padahal, panitia di Bali sudah siap. Jauh hari sudah dijadwalkan penyerahan Piala Citra untuk aktor, aktris, dan film terbaik, serta penutupan FFI disatukan dengan penutupan Pesta Seni, 4 Agustus. Dan seperti yang direncanakan, hari-hari sebelum puncak kemeriahan itu, para artis film diikutsertakan dalam keramaian Pesta Seni. Bahkan panitia di Bali sudah menggali dana dengan cara menaikkan karcis bioskop seperti yang dilakukan panitia daerah FFI sebelumnya. "Tapi itu baru berlangsung seminggu, tiba-tiba datang SK Menteri Penerangan yang membatalkan acara-acara FFI di Bali," kata Slamet, staf Kanwil Deppen Bali. "Sempat terkumpul uang Rp 2 juta, tapi belum kami minta dari gedung bioskop." Acara yang dibatalkan: pawai artis, bakti sosial artis, panggung hiburan, malam sejuta bintang (ini puncak acara). Bahkan kegiatan yang selama ini selalu dikaitkan dengan FFI, seperti gelanggang film anak muda, sidang MMPI (Musyawarah Masyarakat Perfilman Indonesia), juga ditiadakan. "Semua acara hura-hura ditiadakan. Sudah tidak zamannya lagi ada acara temu artis sekarang ini," kata Johan Tjasmadi, Ketua Umum Pantap (Panitia Tetap) FFI, di kantornya, Dewan Film Nasional (DFN) Jakarta. Berubahnya gaya FFI kini memang sesuai dengan berubahnya sasaran yang dituju. Menurut Tjasmadi, sehari-hari Wakil Sekjen DFN, FFI '86 memilih sasaran masyarakat gedongan dan kaum terpelajar. "Masyarakat awam sudah gandrung pada film-film nasional. Sekarang ini, kita berusaha menjaring lapisan yang lebih tinggi," katanya. "Karena itu, sebagian besar acara pokok diselenggarakan di studio TVRI dan disiarkan secara sentral." Lapisan ini dianggap tak membutuhkan tatap muka dengan artis. Pekan depan komite seleksi, yang terdiri dari sembilan orang dengan ketuanya Fritz G. Schadt, selesai menilai 63 film cerita. Komite ini akan mengajukan 15 judul film untuk dinilai lima juri - yang belum ditetapkan orang-orangnya. Lalu, akhir Juli, kelima juri menetapkan lima film nominasi. "Semua pengumuman ini disampaikan lewat TVRI. Termasuk pemenang Piala Citra dan penyerahannya," kata Tjasmadi. Pada pengumuman pemenang itu, artis yang mendapat nominasi, juga beberapa pejabat penting, termasuk Gubernur Bali, diundang ke studio TVRI. "Karena disiarkan lewat TVRI lebih banyak masyarakat yang terlibat. Jalan-jalan akan sepi, semua orang tersedot ke depan televisi," kata Tjasmadi optimistis. Lantas, bagaimana kedudukan Bali yang sudah telanjur menerima "pataka FFI" tahun lalu di Bandung? Para pemenang Citra, esok harinya diboyong ke Bali. Turun di bandara Ngurah Rai, Denpasar, mereka diarak menuju kota sambil, begitu diharapkan, mengacung-acungkan Citra yang diraihnya. Lalu, malam harinya, bioskop-bioskop di Denpasar memutar film yang mendapat nominasi. Para artis itu, kalau bersedia, diminta nongol sebelum film diputar. Itu saja, plus ada diskusi tentang film Indonesia, tentu saja. Masih meriah? Mungkin tidak. Jumlah artis peraih Citra 'kan cuma beberapa. Festival versi ini akan terus dilembagakan, dan karena itu pula dibentuk panitia tetap yang tidak diganti saban tahun. Teguh Karya, sutradara, yang ditunjuk sebagai Ketua Bidang Acara dan Pameran, menilai festival ini "langsung pada sasarannya yang berfokuskan pada penilaian film". Ia menyayangkan sebelumnya "yang terlalu berlebihan, tidak sederhana, dan penuh dengan acara-acara sampingan yang tidak ada kaitannya dengar penilaian film." Memang, FFI Bandung tahun lalu berakhir dengan saling curiga menyangkut penggunaan dana, sampai-sampai Aktor Dicky Zulkarnaen melontarkan tuduhan korupsi. Tapi tak semua acara tahun lalu perlu dihilangkan. Bahkan Teguh masih menganggap perlu Gelanggang Film Anak Muda. Ini acara semacam diskusi dan berbagai olah eksperimen dengan melibatkan anak-anak muda di luar film - dramawan, mahasiswa, dan sebagainya. "Acara itu perlu, tetapi jangan disatukan dengan festival film. Acara itu sendiri sudah merupakan acara besar," kata Teguh, si pencipta acara itu pertama kali di FFI Medan, 1983. Pada akhirnya, FFI kali ini memang sangat hemat dan sederhana - sesuai deng situasi ekonomi yang tak begitu cerah. Kalau FFI Bandung menelan biaya hampir Rp 1 milyar, FFI sekarang ini hanya dianggarkan antara Rp 150 juta dan Rp 200 juta. "Dan tidak ada sponsor-sponsoran. Semua biaya dari DFN," kata Tjasmadi. Pengeluaran terbesar ternyata untuk penjurian itu sendiri. Biaya ini sebenarnya masih bisa dihemat kalau saja festival film ini berlangsung dengan "kewajaran", sebagaimana kabarnya festival serupa di luar negeri. "Idealnya peserta festival itu mendaftarkan filmnya dan membayar uang pendaftaran," kata Chaidir Rahman, dari Hubungan Masyarakat Pantap FFI. Jadi, produser film secara aktif menjagoi film yang disertakannya. Sejak 1979, FFI otomatis menyertakan film-film cerita Indonesia yang telah lolos sensor sampai pada waktu penutupan pendaftaran untuk seleksi FFI. Artinya, jika sebuah film lolos sensor sampai 28 Juni - batas pendaftaran FFI '86 - mau tak mau dinilai komite seleksi, tak peduli produsernya merasa sreg atau tidak. Dan itu memang ada sejarahnya. FFI diselenggarakan secara ajek mulai 1973. Sampai FFI 1977, film yang dinilai adalah yang didaftarkan produsernya. Karena sifatnya hura-hura, hampir semua produser mendaftarkan filmnya, walaupun untuk itu ia masih menanggung biaya artis pendukung film itu ke FFI. Mungkin karena festivalnya di Pulau Jawa (Surabaya, Bandung, Jakarta), produser tak keberatan. Namun, ketika FFI 1978 di Ujungpandang, banyak produser yang enggan mendaftarkan filmnya dengan alasan terlalu berat menanggung biaya artis. MAKA, Panitia FFI membuat ketentuan, semua film yang lolos sensor otomatis sebagai film peserta. "Soalnya, waktu itu 'kan festivalnya masih ramai-ramai," ujar Chaidir Rahman. Ketentuan inilah yang masih tetap tidak diubah, entah kenapa. Padahal, sejak FFI Medan, 1983, produser tak lagi kena biaya mengirim artis. Semua artis yang ke FFI ditanggung panitia. Sekarang FFI berlangsung sederhana, tetapi film yang dinilai komite seleksi berjumlah 63 judul - masih mungkin ditambah dengan film Teguh Karya, Ibunda, dan film Arifin C. Noer, Biarkan Bulan itu, yang kini sedang dikebut penyelesaiannya. Dari segi film yang dinilai, sebenarnya FFI belum sederhana. Dari 63 judul itu, film yang "layak dinilai hanya belasan," kata seorang pengamat film. Soalnya, di sinilah pemborosan itu. Satu judul film menghabiskan Rp 250.000 di Komite Seleksi, untuk honor penilaian. Boros uang dan boros tenaga. Waktu yang dihabiskan untuk menilai film-film itu barangkali masih berharga untuk membicarakan hal lain, yang langsung ada kaitannya dengan peningkatan mutu festival, umpamanya. Dari segi itu tampaknya tipis harapan bahwa FFI bisa membuat penonton terpelajar dan gedongan menggemari film Indonesia. ranpa dipromosikan langsung ke rumah-rumah lewat TVRI, bila film itu sendiri bermutu agaknya dengan sendirinya akan digemari. Bila mutu sebatas eksploitasi seks dan action murahan, tak sulit, kok, untuk menganti acara TVRI dengan kaset video. Pada khirnya bukan festivalnya - meriah atau sederhana - tapi mutu filmnya itu sendiri. Putu Setia, Laporan Yusroni H. (Jakarta) & I.N. Wedja (Bali)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar