Rabu, 16 Februari 2011

FFI 1984 Gunting bsf kok majal

DALAM acara dengar pendapat Ko misi I dengan Menteri Penerangan Harmoko Kamis pekan lalu, sejumlah wakil rakyat yang terhormat secara keras mempertanyakan lolosnya film Pembalasan Ratu Laut Selatan -- PRLS. Kabarnya, film Ketika Musim Semi Tiba (KMST) -- dibintangi Meriam Bellina dan dijegal dari peredaran Juli 1987 lantaran dianggap terlalu porno masih kalah berani dibanding PRLS dalam mempertontonkan tubuh manusia. PRLS tak semata menawarkan kecabulan, tetapi juga sadisme yang meramu muntahan pelor plus darah-darah nyinyir yang berhamburan. Lebih dari itu, PRLS juga membawa pada kepercayaan nan jauh surut ke masa lalu, yakni dinamisme. Bahwa kekuatan utama bukan terletak di tangan Tuhan, tetapi pada keagungan sebilah keris yang keluar dari alat kelamin Ratu Pantai Selatan. Ram Soraya, Direktur PT Soraya Intercine Films, mengatakan bahwa PRLS menelan dana lebih dari Rp 1 milyar. Dari jumlah itu, 70%-nya berasal dari pihak luar negeri. Karena film itu merupakan hasil kerja sama dan juga dipasarkan di luar negeri, maka ide-idenya juga datang dari pihak luar, agar cocok dengan konsumen di luar negeri. "Saya tak mendengar ada orang mengatakan film itu porno," kata Ram Soraya kepada TEMPO lewat telepon. Yang jelas, kata Ram, dia sebagai produser telah melewati jalur hukum yang benar. "Saya sebagai produser telah menempuh prosedur secara benar," kata Ram, selebihnya orang bisa saja mempunyai penilaian macam-macam. Menteri Harmoko berjanji akan meneliti PRLS. Ia yakin, BSF tak bakalan meloloskan film-film porno. "Kalau berbugil-bugilan, sebaiknya di kamar saja, bukannya dipertontonkan khalayak umum," tutur Harmoko. Departemen Penerangan, kata Harmoko, berkepentingan meneliti PRLS. Jangan sampai terulang kasus yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Sebuah film yang sudah disensor BSF, guntingannya disambung lagi dan kemudian dipertontonkan di gedung bioskop. "Kalau memang menjurus ke pornografi, PRLS akan ditarik dari peredaran," kata Harmoko kepada TEMPO. Apalagi kalau di balik lolosnya PRLS ada "apa-apanya". Direktur BSF Thomas Sugito, yang dicegat TEMPO di DPR, berkesan enggan membicarakan PRLS. Yang jelas, menurut Thomas, PRLS sudah terkena gunting sensor. Mungkinkah guntingan itu disambung lagi? "Wah, saya nggak tahu. Tapi potongan film PRLS itu disimpan di BSF," ujar Thomas. Sementara itu, tokoh-tokoh agama pun cukup resah dengan film model PRLS. "Ibarat menyiram api dengan bensin," tutur K.H. Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Hasan Basri menyarankan agar BSF tak perlu sungkan menggunting. Jangan hanya menguntungkan kaum yang condong melihat film semata barang dagangan. "Kata Pak Harmoko, film bukan sekadar tontonan, tetapi juga tuntunan," ujar Hasan Basri lebih lanjut. Pada akhirnya, "Orang lebih suka nonton film ketimbang ikut pengajian," ujar Lukman Harun, tokoh Muhammadiyah, pada kesempatan lain. Bahwa sekarang Badan Sensor Film (BSF) banyak meloloskan film yang mempertontonkan bagian-bagian tubuh, bagi Raam Punjabi, bos Parkit Film, hal itu masih belum memenuhi keinginan produser. "Kalau dibandingkan dengan dunia internasional, itu masih terlalu minim," ujarnya. "Coba lihat, apakah dalam satu film ada adegan bercinta yang lebih dari lima menit? Kan tidak ada," katanya serius. Raam menginginkan lebih jauh dari itu. Apakah itu, Ram? "Kelonggaran bebas," katanya tegas. "Untuk mencapai kelonggaran bebas, mental masyarakat harus kita siapkan. Itu tak mungkin tercapai dalam waktu yang singkat. Tapi kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi." Gope T. Samtani, bos Rapi Films, berkata lain kepada TEMPO. "Film-film seks dan kekerasan belum tentu laku dipasarkan," ujarnya. Satu contoh, Birahi Dalam Kehidupan produksi Rapi pada 1986. Kata Gope, film yang blak-blakan bertemakan seks ini malah merugi -- sayang, tanpa didukung angka. Tapi bukan berarti unsur seks dan kekerasan bisa digolongkan tidak penting. "Untuk daya tarik, seks menjadi penting sebagai bumbu," ujarnya. Oleh karena itu, kendati secuil -- kira-kira 10% -- kata Gope, unsur seks perlu juga. "Porsi seks sekecil itu paling tidak untuk iklan masih bisa diterima," ujarnya. Dalam FFI 1984, sebagian besar film peserta FFI cenderung menampilkan pornografi dan sadisme. Maka, tak ada film terbaik. Dewan juri pun lantas dikritik habis-habisan. "Seminggu kemudian," kata Ki Suratman, Ketua Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta yang menjadi Ketua Dewan Juri FFI 1984 itu, kepada Slamet Subagyo dari TEMPO, "Presiden Soeharto mengeluarkan komitmen yang menyatakan perang terhadap pornografi dan sadisme." Komitmen itu, menurut Ki Suratman, harusnya tetap berlaku sampai sekarang. Namun, kenyataan justru mengherankan, film porno dan sadisme yang kian berlebihan. "Selama ini BSF itu kerjanya apa, sih?" kata bekas juri FFI itu. Budiono Darsono, Tri Budianto Soekarno, Sri Pudyastuti, Moebanoe Moera

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar