Senin, 07 Februari 2011

Berobral Obrol dengan Seniman Film Nasional : Sjumandjaja

SUMBER : KOMPAS, 2 Juni 1972

BUNG Sjuman setuju dengan saya kalau saya katakan bahwa film nasional sekarang adalah film-film hasil kultur burdjuis-kota ?. Lebih dari itu !”, jawabnya bukan hanya pemahaman orang kota yang membuat film terhadap peri kehidupan rakyat yang tidak tepat, tapi juga merekapun tak punya persepsi yang besar tentang tata hidup lingkungan yang selapis dengan mereka, hidup kota. ( Sjuman berhenti bicara disini.Dia mengamati gelas bir yang ditangannya. ( sebentar ). Tapi sesungguhnja saya setuju dengan burjuasi, asal itu type elit yang bisa hasilkan ilmu, tehnologi, industri dan seterusnya. Dan bukan burjuasi yang konsumtip yang menjadi kaya dan punya kekuatan ekonomis dikarenakan oleh koneksi, warisan kekuasaan, kekayaan dan seterusnya.

Film jang dibina
Kalau masalah film Indonesia dewasa ini adalah masalah uang, maka sjuman menyebutkan jumlah uang lebih dari satu milyar yang bisa terkumpul dari SK 71. Dan kalau yang berwenang mau membina, maka dengan jumlah sebesar itu, film Nasional bisa dibina, artinya : “ bisa lahir sejumlah film yang bisa disebut, film Indonesia “ , semacan cap. Seperti halnya silat hongkong, realisme, prancis, editing, rusis., dan lain- lain. Disamping style seperti itu, ada juga sebagai film sebagai karya seni yang baik, yang tidak semata-mata mengabdi pasar, tapi berdaya untuk memberikan selera atau persepsi atas kehidupan yang lebih luas, baru dan human…..

Selain sejumlah uang yang dikreditkan oleh pemerintah buat produksi film, maka bentuk lain cara pembinaan pemerintah yang dijalankan sekarang adalah memberi petuah-petuah untuk skrip setiap film yang mau diproduksi. Yang memberi petuah- petuah adalah Direktorat Film dan PPFI. Dan untuk ini ada setidak-tidaknya dua alas an yang diajukan sjuman :
1) Memungkinkan pencurian rahasia “ skrip oleh para produser “
2) Apakah birokrat dan para produser kompeten dalam memberi bimbingan dan bukan sekedar petuah-petuah.

Untuk hal yang pertama kemungkinan rabaan itu bisa dipahami dari titik tolak alam persaingan antara para produser untuk mendapatkan skrip yang baik. Dan alam semacam ini sudah melahirkan taktik baik produser pemilik skrip untuk tidak menyerahkan skrip pada para pembina dalam bentuknya yang utuh, ini tidak sehat. Tentang yang kedua diberi contoh oleh Sjuman dengan petuah yang keluar atas, “Anjing-anjing Gelodok” nya. Karena logika plot dan makna simbolik dari cerita menghendaki kematian kelima tokoh dalam Anjing-anjing Glodok maka skrip yang ditulis sjuman mematikan semua tokoh-tokoh film. Maka petuah dari yang kompeten tersebut. Dalam masa pembinaan film nasional adalah “ Jangan matikan semua tokoh- tokoh bung “. Sjuman tidak sebutkan dengan jelas apa argumentasi ( kalau ada ) dari usul yang saleh tersebut. Apakah dewan Film Nasional tidak bisa efektif dalam hal semacam itu?. Dan dijawab Cinemathografhy Moskow ini , oleh sutradara keluaran Institut Cinematografhy ini “, tidak DFN tak punya kekuatan dalam bidang eksekutip. Dan nasihat-nasihat DFN dalam policy film nasional pada MENFEN tidaklah mengikat. Dalam hal ini lebih baik jika dibentuk team yang terdiri dari mereka-mereka yang betul punya kemampuan dalam bidang penulisan scenario, tahu seluk belunknya, dan pasti akan mampu bukan memberi petuah, tapi memberi kritik-krtik yang bisa didiskusikan dengan jelas.

Cukup banyak ada sutradara yang baik, penulis-penulis scenario, wartawan-wartawan film, orang-orang teater dan sebagainya. Dan mereka bukan birokrat-birokrat, tapi mereka tahu masalah-masalah yang mereka bicarakan.” Selama film nasional ditangani oleh birokrat-birokrat, jangan harap film nasional akan maju”, kata sjuman. Sebab tugas pemerintah dalam pembinaan film tidak begitu berbeda dalam membina ekonomi, yakni berikan fasilitas- fasilitas yang sebesar-besarnya dan ciptakan iklim yang favourable untuk film nasinal. Iklim yang favoerable bagaimana ?. Maka Sjuman berkata tentang kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah jika dalam rantaian problem film ada salah satu mata rantai yang kosong, pemerintah turun tangan. Umpamanya saja soal gedung bioskop, atau soal kekuatan bookers yang kelewat besar dalam menentukan kwalitas film dan arah film. Selama ini di Indonesia tidak ada director movie, jangan harap akan ada film yang baik di Indonesia “ kata Sjuman lagi “. Sebelum mengatakan hal-hal tersebut, Sjuman djaja yang beristeri seorang balerina Farida Sjuman dan berputra dua bujang laki-laki kecil, dengan mengerutkan jidatnya menyambut kedatangan, Kompas. Yang membuka pembicaraan dengan bertanya, Bung Sjuman bisa yakin dengan apa yang orang biasa sebut “ pembinaan film nasional ?“. Dan kemudian dijawabnya, semua-mua mau dibina. Ini pemikiran apa ?! Mungkin ini warisan cara berpikir kita yang terlalu politis. Membuat orang malas berpikir.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar