Selasa, 15 Februari 2011

2 Jendral Besar Dalam Film Indonesia SOEKARNO VS SOEHARTO



  SOEKARNO VS SOEHARTO

 

 

Gambar Idoep dan Kehendak Kekuasaan

22 Sep 07 oleh : Administrator
Oleh: Moehammad Noer Rohmen
"Besok hari Rebo 5 Desember Pertoenjoekan Besar Yang Pertama di dalam satoe roemah di Tanah Abang, Kebondjae (menage) moelai Poekoel Toedjoe malem. Harga tempat klas satoe f2, klas doewa f1, klas tiga f0,50." (Iklan SK Bintang Betawi, 4 Desember 1900)

“Amerika kita setrika! Inggris kita linggis!” kata Soekarno dengan lantang. Maka, film-film Hollywood hilang di pasaran. Dan Koes Plus masuk bui. Budaya dari dua negeri barat itu tak diijinkan untuk berkembangbiak di Indonesia. Namun di sisi lain, Soekarno masih memperbolehkan Guntur, anaknya, untuk tetap main band dengan musik ngak-ngik-ngok. Soekarno juga mengaku, sempat melihat film-film yang oleh letnannya dimasukkan dalam daftar cekal, karena disinyalir tak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Sejarah film Indonesia adalah sejarah ketertiban. Baik ketertiban yang dikehendaki penguasa ataupun ketertiban yang diinginkan kaum mayoritas-kuasa. Di Indonesia sendiri, film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta), lima tahun setelah film dan bioskop pertama lahir di Perancis. Pada masa itu film disebut “Gambar Idoep". Film pertama di Indonesia ini adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan ratu Olanda dan Raja Hertog Hendrik di kota Den Haag.

Sedang film buatan Indonesia sendiri pertama kali diproduksi pada tahun 1926. Sebuah film cerita yang masih bisu. Agak terlambat memang. Karena pada tahun tersebut, di belahan dunia yang lain, film-film bersuara sudah mulai diproduksi. Film cerita lokal pertama yang berjudul Loetoeng Kasaroeng ini diproduksi oleh NV. Java Film Company. De Locomotief no.70 (30 Agustus-1 September 1926) menulis, bahwa "Pemain-pemain pribumi dipilih dengan seksama dari golongan priyayi yang berpendidikan.”

Penguasa menjalankan ketertiban melalui mekanisme sensornya. Pada awalnya tahun 1925, Belanda membentuk ABIF (Algemeen Nederlandsch-Indisch Film), yang juga memproduksi film cerita (features) dan film dokumenter pada tahun 1936. Pada fase penjajahan ini film lebih berfungsi sebagai media propaganda dari penjajah dari pada sebagai sebuah hiburan. Terlebih ketika Jepang menguasai Indonesia. Saudara tua ini menggunakan medium film sebagai penanaman doktrin bahwa ras Asia bersatu melawan barat di bawah pimpinan Nippon. Setelah penjajah hengkang, lembaga film itu terbagi menjadi dua, Perusahaan Film Negara (PFN) dan Badan Sensor Film (BSF).

Pada Era Demokrasi Terpimpin, PFN memproduksi citra Soekarno besar-besaran. Sedangkan BSF mengambil peran sebagai penjaga kebudayaan Indonesia dari pengaruh film Hollywood. Pada tahun 1956 terbentuklah Panitia Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) yang dilatarbelakangi tiga hal: melindungi film nasional, terbukanya perspektif baru dalam pembuatan film nasional dan alasan ideologis sebagai turunan slogan “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis”. Namun, kala penguasa berganti, kebijakan film pun ikut berganti. Film-film Amerika masuk lagi. Lembaga film tak hanya sebagai bagian dari “politik sebagai panglima”, tapi juga menjadi bagian dari “pertumbuhan ekonomi” dan “kestabilan politik”. Oleh karenanya orang-orang kiri disingkirkan dari BSF. Para filmaker kiri terkemuka dipenjarakan. Sensor berlapis diterapkan. Pra-sensor menjadi salah satu syarat produksi, setiap pekerja film harus memiliki ijin dari organisasi profesi yang disahkan oleh pemerintah, pengambilan gambar belum bisa dilakukan jika skenario film belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Film Deppen. Ketika shooting sudah selesai, rush-copynya (yang belum diedit) harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan “pengarahan”.

Pada tahun 1981, Pusat PFN menugaskan sutradara kondang Arifian C. Noer untuk membuat film tentang peristiwa 30 September. Inilah film feature panjang pertama yang didanai pemerintah. Film itu dimotori oleh Brigjen G. Dwipana, direktur PPFN kala itu, yang juga anggota staf pribadi presiden. Film ini tidak dirilis secara komersial pada umumnya, namun menjadi wajib putar di sekolah-sekolah dan departemen-departemen pemerintah sejak 1980-an hingga 1997. Dari segi jumlah penonton, film ini adalah film produk lokal yang paling banyak meraih pemirsa. Terlepas mereka menonton karena terpaksa.
Film ini diharapkan bisa menciptakan ketertiban bagi pemahaman masyarakat tentang revolusi 1965. Namun hal lain bisa terjadi. Apalagi ketika ada fasilitas tehnologi (internet) yang bebas dari jaring sensor dan pengawasan; against the grain (pemahaman yang berlawanan). Ketika film itu diputar di SMA-SMA favorit di Jakarta –yang mana mereka adalah anak pegawai, pejabat sipil dan militer- mereka justru sorak-sorai senang dan bangga ketika melihat para pahlawan revolusi disiksa. Mereka senang ada orang biasa berani dengan militer, terlebih jendral. Pada Febuari 1996, Film James Bond Golden Eye diprotes tiga cabang partai politik di Solo karena mengandung gambar palu arit yang identik dengan PKI. Film ini dianggap “meresahkan” masyarakat dan dikhawatirkan akan memunculkan “ketidaktertiban”. Herannya, Film Penghianatan G30S/PKI yang lebih banyak memuat lambang palu arit tak pernah diprotes dengan alasan yang sama.

Sedangkan di ranah lain, ketertiban juga ditegakkan. Tahun 1960 film “Antara Bumi dan Langit” di protes karena memajang poster adegan berciuman. Kemudian Bernafas dalam Lumpur, yang melejitkan Suzanna sebagai bom seks. Lalu pada 1989, Pembalasan Ratu Selatan diprotes MUI karena dianggap tidak “tertib”. Dan tahun lalu, film yang diberi judul sendiri oleh Aa Gym dengan Buruan Zinahi Gue! menuai protes. Padahal di LSF (Lembaga Sensor Film) sendiri telah ada perwakilan dari MUI. Namun di sisi lain kita juga mengijinkan ketidaktertiban yang lain. Ketika era 1980-an ada film Ciuman Maut, lalu karya Garin Aku ingin Menciummu Sekali Saja tak mengundang protes. Demikian pula dengan Ada Apa Dengan Cinta dan Eiffel....I’m in Love tak mengundang protes. Terlebih dengan Spiderman yang memuat adegan ciuman jungkir-balik paling kontroversial antara Kirsten Dunst dan Tobey McGuire, banyak pihak justru menganggap itu masih bagian dari komik Spiderman, yang tak perlu ditertibkan.

Mungkin ketertiban negeri ini memang bukan kehendak manusia, dengan kaidah etis, moral ataupun kepatutannya. Ketertiban dalam hal ini mungkin lebih sebagai kehendak kekuasaan.*

(dimuat di Buletin Nyala! Sayap Media INRESS. Vol.8 Thn.2005)

28 Desember 1991

Obituari 1991

DI hari tuanya dia memilih nyepi di desa kelahirannya di Batujamus, Jawa Tengah. "Saya ingin mati di sini," begitu tekad Bambang Hermanto yang diungkapkan kepada TEMPO. Keinginannya itu terkabul. Rabu siang 18 Desember, aktor bercambang lebat ini mengembuskan napas terakhir dalam usia 62 tahun karena komplikasi penyakit darah tinggi dan gula. Semula, Bambang bercita-cita menjadi insinyur. Namun, karena suatu hal, ia berbelok haluan menjadi anggota polisi militer. Dunia militer ditinggalkannya untuk kemudian bergelut dalam dunia perfilman. Itu ada kisahnya. Ketika menonton film di bioskop Metropole (yang kemudian bernama Megaria, dan kini kembali jadi Metropole), Jakarta, tiba-tiba dia mendapat tawaran main film oleh sutradara Anjar Subiono. Bambang menerima tawaran itu. Maka, lahirlah film pertamanya Lenggang Jakarta. Ternyata, ia memang berbakat. Dalam Festival Film Moskow, tahun 1962, ia terpilih menjadi aktor terbaik dalam film garapan Usmar Ismail, Pejuang. Ini yang menyebabkan Bambang mendapat tawaran dari perusahaan film Amerika 20th Century Fox, untuk main dalam The King and I. Tawaran bernilai 2,5 juta dolar itu ramai diberitakan pers karena lawan mainnya adalah bom seks Marilyn Monroe. Bung Karno marah. "Kamu ini pejuang keblinger," damprat Bung Karno. Gagallah Bambang jadi aktor internasional. Pada zaman Orde Baru, Bambang tetap bisa unggul. Dalam Festival Film Indonesia di Yogya, 1984, dia terpilih sebagai pemeran pembantu terbaik lewat film Ponirah Terpidana. Anak tunggal bekas kepala pabrik kopi di Jawa Tengah ini punya empat orang istri, yakni Rr. Murdiah, Detty Nafsiah, Emma Lasmi, dan Dien Novita. Dari para istrinya ini Bambang dikaruniai 14 orang anak. Baron Hermanto, salah seorang anaknya, mulai menapaki kariernya di dunia film, terutama dalam film silat.

Our First Nation Leader


President Sukarno Saying Goodbye to His Daughters
Surrounded by citizens of Jakarta, President Sukarno kisses his youngest daughter, Sukmawati, goodbye while his other daughters, Rachmawati (center) and Megawati (left), wait their turn. The Indonesian President was leaving for a three-week vacation in Tokyo.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: November 19, 1962


Indonesian President Achmad Sukarno Calming down Protesters
Original caption: Indonesian President Achmad Sukarno, shown here speaking to a crowd in September of 1950, was reported trying to calm thousands of angry demonstrators near the presidential palace in Jakarta, October17. An artilery battery was brought into position outside the palace as president Sukarno talked to the crowd which had formed to demand the dissolution of Parliament and general elections. Pres. Sukarno told the throng that he did not want to become a dictator and that he would arrange for elections as soon as possible.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: October 17, 1952


President Sukarno Addressing May Day Rally
Original caption: 5/7/1965-Djakarta, Indonesia- President Sukarno of Indonesia addresses a mass May Day rally in the Sports Hall Building. Sukarno announced his decision not to attend a peace conference with Malaysian Prime Minister Rahman in Tokyo. The announcement was viewed as a victory for Indonesia's powerful Communist Party. Posters above the silent crowd stress the unity of the working classes in their struggle to overcome "imperialism."
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 7, 1965



Leaders of the Non-Aligned Nations
Original caption: 9/29/60-Yugoslavia- 5 top neutralist countries called upon Pres. Dwight Eisenhower & Premier Nikita Khrushcev to resume their personal diplomacy with a face to face conference. The move resulted from a "neutralist summit conference" late sept. 29. Shown here at the end of the conference are (L to R) PM Pandit Jawaharlal Nehru of India, Pres. Kwame Nkrumah of Ghana, Pres. Gamal Abdel Nasser of United Arab Rep., Pres. Sukarno of Indonesia, & Pres. Tito of Yugoslavia.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: September 29, 1960


Sukarno Inspects Troops
President Sukarno, the first leader of Indonesia after it became a republic in 1945, inspects his troops.
Image: © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS
Date Photographed: October 1965


Portrait of Ellsworth Bunker, Howard P. Jones and President Sukarno
Original caption: U.S. Special Envoy Ellsworth Bunker, right, and Ambassador Howard P. Jones, center, chatting with Indonesian President Sukarno April 6, 1965, at the Presidential Palace in Djakarta. The Americans met with Indonesian officials in efforts to stop the "decline" of U.S. Indonesian relations.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: April 6, 1965


Indonesian President Sukarno
Indonesian President Sukarno was taken prisoner by Dutch troops in an attempt to retain control of Indonesia.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: ca. 1945-1949


Richard Nixon Speaking with Achmed Sukarno
Original caption: Visiting president chats with "veep." Washington, D.C.: President Achmed Sukarno of Indonesia, currently on an 18 day official visit to the United States, is shown (left) chatting with Vice President Richard Nixon shortly before a capitol luncheon given in his honor by Mr. Nixon yesterday. The visiting chief of state also addressed a joint session of Congress yesterday, an honor accorded only to leaders of key nations.
Image: © Bettmann/CORBIS
Photographer: Al Muto
Date Photographed: May 18, 1956


Prime Minister Kishi Nobusuke and President Sukarno
Japanese Prime Minister Kishi Nobusuke (L) greets Indonesian President Sukarno during a state visit in Tokyo, Japan.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: 1958


Sukarno Achmed Speaking at Podium
Original caption: President Sukarno of Indonesia is shown here delivering his speech to the United Nations.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: October 2, 1960


Marilyn Monroe Standing with President Sukarno
Original caption: Indonesia's President Sukarno is shown chatting with actress Marilyn Monroe during a party given by Mr. and Mrs. Joshua Logan at a Beverly Hills Hotel last Tuesday night. The party was given in honor of Logan's brother-in-law, Marshall Noble, who is traveling with the 62 members of the Indonesian visiting group. Sukarno had expressed a desire to meet Miss Monroe, who he said is one of the favorite actresses in his country.
Image: © Bettmann/CORBIS
Photographer: George Snow
Date Photographed: June 1956


Kennedy and Johnson with Indonesia's Sukarno 1961
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: April 25, 1961


Prime Minister Kishi Nobusuke and President Sukarno
Japanese Prime Minister Kishi Nobusuke (L) greets Indonesian President Sukarno during a state visit in Tokyo, Japan.


Indonesian President Achmad Sukarno
President of Indonesia, Achmad Sukarno, in 1949.
Image: © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS
Photographer: Bert Hardy
Date Photographed: April 1949


Indonesian President Achmad Sukarno
Achmad Sukarno, President of Indonesia and Hafi Salim (maksudnya Haji Agus Salim kali yak?), Socialist Foreign Minister, in 1949.
Image: © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS
Photographer: Bert Hardy
Date Photographed: April 1949


Boy Riding in Bumper Car -- (ngga taunya si Guntur aka Mas Tok)
Original caption: Glen Echo, Maryland: son Of Visiting President Samples American Fun. Mohammed Guntur, 12-year-old son of visiting Indonesian President Achmed Sukarno, is shown having fun at the wheel of a "Dodgem" car at the Glen Echo Amusement Park. The boy was taken to the park by Mrs. Richard Nixon, wife of the Vice President, and her daughters, Julie and Patricia.



Chou En-lai and Sukarno Ride in Boat
Original caption: 7/6/1965-Cairo, Egypt- Cruising up the Nile River, Communist China's Premier Chou En-Lai (l) looks at the sights while his companion, President Sukarno of Indonesia checks the time. Both men were in Egypt awaiting the opening of the Afro-Asian Conference, which was to be held in Algiers. Chou stayed on in the Egyptian capital after the conference was postponed.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: July 6, 1965


Sukarno at Disneyland
Original caption: 6/4/1956-Anaheim, California- Dr. Achmed Sukarno, President of Indonesia, now touring the US, is shown with his son, Guntur, 12, riding behind "Dumbo," one of the fabulous residents of Disneyland, during their visit to the famous playground at Anaheim. Dr. Sukarno seemed to enjoy the tour almost as much as his enthusiastic son.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: June 4, 1956

Dr. Sukarno Chats With Mao Tse-Tung
Original caption: 11/24/1956-Peiping, China: President Dr. Sukarno of Indonesia, left, is seen chatting with Chairman Mao Tse-Tung of the People's Republic of China (Communist) during a banquet here given by the chairman of the Red China in honor of the Indonesian President.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: November 24, 1956


Sukarno W/Nikita Khrushchev
Original caption: 10/6/1960-New York, NY- Soviet Premier Nikita Khrushchev (L) stands silently by, as President Sukarno of Indonesia speaks to newsmen outside the Soviet U.N. delegation headquarters. Sukarno spoke to reporters after a 40-minute meeting with the Soviet Premier. Before his departure from the U.S., Sukarno issued a gloomy statement saying the session had accomplished very little.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: October 6, 1960

President and Mrs. Eisenhower and Achmed Sukarno
Original caption: 5/19/1956-Washington, D.C.- President and Mrs. Eisenhower are greeted by President Achmed Sukarno of Indonesia as they arrived at the Mayflower Hotel for a dinner given by President Sukarno in their honor. Speaking at the dinner, President Eisenhower said that Dr. Sukarno has given the US a "new thought, feeling and conception of freedom." In a toast to Mr. Eisenhower, President Sukarno said: "From what I have seen, this is a country of democracy and freedom.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 19, 1956


Presidents Kennedy and Sukarno
Original caption: 4/24/1961- andres Air Force Base, MD: Sukarno Here For Talks: President Kenendy and Indonesian President Sukarno are shown in back of limousine following the latter's arrival here today. Sukarno is here for talks which may provide a gauge of U.S. prestige in the wake of the Cuban incident.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: April 24, 1961


Khrushchev and Sukarno Greeting
Original caption: 10/3/1960-New York, NY-Soviet Premier Nikita Khrushchev and Indonesian President Achmed Sukarno (r) greet each other warmly at the Indonesian reception held October 3. at the Waldorf-Astoria. Khrushchev had a busy evening attending three receptions in one night. The Soviet Premier also dropped in on the Ethiopian and Bulgarian receptions and was in a merry mood answering reporters questions at these social events for United Nations delegates.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: October 3, 1960


Mobido Keita with John F. Kennedy and Sukarno (bareng ibu megwati mwahahahaha)
Indonesian President Sukarno gives the "OK" sign to President John Kennedy. At left is Mali's President Mobido. The two emissaries from the Belgrade conference have arrived to discuss averting World War III.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: September 12, 1961


Achmed Sukarno Delivering a Speech
Original caption: Washington, D.C.: Indonesian president Sukarno, speaking at a national press club luncheon today, warned that failure to end colonialism in Asia and Africa will mean the disruption of the United Nations and other world organizations.
Image: © Bettmann/CORBIS
Photographer: Doug Chevalier
Date Photographed: May 18, 1956


Achmed Sukarno Shaking Hands with Dag Hammarskjold
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 24, 1956


Indonesian President and Ministers
Original caption: General views of Indonesia President President Sukarno with other ministers.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: April 15, 1966


Sukarno with Japanese Royalty (ketemu 'sodara tua'- akihito masih imut)
Original caption: Sukarno Guest of Japanese Emperor. Tokyo, Japan: President Achmed Sukarno (center) of Indonesia with Emperor Hirohito of Japan (left) and Crown Prince Akihito when Sukarno was guest of the emperor at luncheon in the Imperial Palace in Tokyo. The Indonesian president is on a tour of "rest" from his presidential duties. He is being given the red carpet treatment in Japan amid rumors that he is an unofficial link for Afro-Asian leaders who want the US and Russia to get together in another summit conference. February 3, 1958.
Image: © Bettmann/CORBIS
Photographer: Ichiro Fujimura
Date Photographed: February 3, 1958


ndonesian President Sukarno at Podium
Original caption: United Nations, New York: Helpful. President Sukarno of Indonesia speaks before the United Nations General assembly, Sept. 30th. His military aide, Lt. Col. Sabur (Left), retrieved each page as the President finished reading it. Sukarno urged the General Assembly to seek a new permanent home for the United Nations in Geneva or in some Asian or African country.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: September 30, 1960


John Kennedy Inspecting Soldiers
Original caption: Sukarno inspects honor guard. andres Air Force Base, Md.: Indonesian President Sukarno (right) inspects the honor guard following his arrival here today for talks with President Kennedy. Trooping the line with him are President Kennedy and Lieutenant Colonel Charles P. Murray Jr., commander of the troops.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: April 24, 1961


Robert and Ethel Kennedy Sitting With Indonesian Leader
Original caption: U. S. Attorney General Robert Kennedy, (L), and his wife visit with Indonesian president Sukarno here. The Kennedy's lunched with Sukarno on this "courtesy call" visit. The president's brother and Sukarno are expected to discuss the Dutch Indonesian dispute and other issues involving Indonesia during informal talks later during the attorney General's six day visit to the island.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: February 13, 1962


President Kennedy Greets President Sukarno
Original caption: Sukarno Arrives For Working Lunch. Washington: Indonesian President Sukarno is greeted by President Kennedy on the North Portico of the White House as the former arrives today for a working lunch with the U.S. Chief Executive, Secretary of State Dean Rusk and Indonesian Foreign Minister Subandrio. Kennedy and Sukarno had met for an hour and a half earlier this morning at the White House.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: April ?


Achmed Sukarno Waving
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 24, 1956
Location Information: New York, New York, USA


Achmed Sukarno Waving from His Limousine
Original caption: Asian leader responds to capital welcome. Washington, D.C.: President Sukarno of Indonesia waves from his open limousine in response to greeting accorded him yesterday on his arrival in Washington for an 18 day official state visit. Dr. Sukarno, leader of the world's third largest republic, which has remained neutral in the East-West Cold War, is staying at Blair House as guest of President Eisenhower. The Asian leader expressed the hope that his visit will "lead to real friendship between the U.S. and Indonesia."
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 17, 1956


President Sukarno at Microphone
Original caption: Indonesian President Greeted. Washington, DC: Upon arrival at the Washinton Airport, May 16, President Sukarno of Indonesia (extreme right) inspects the Honor Guard, accompanied by Vice President Nixon (extreme left) and Major James L. Williams (center), Commander of the Combined Armed Forces Honor Guard.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 16, 1956


Portrait of Achmed Sukarno
Original caption: Leaving past glories behind, Indonesia's former leader Sukarno now lives quietly isolated from his people. Sukarno, who at one time traveled extensively and who boasted of four wives, is not allowed now to travel inside or outside Indonesia without permission and can only see on of his wives. At age 67, Sukarno is now truly in the September of his years, as he appears in his underwear.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: June 30, 1967


Portrait of Dr Achmed Sukarno Photo yang terkenal nihh....
Original caption: This is the latest official portrait of Dr. Achmed Soekarno, the President of the Republic of Indonesia.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: January 19, 1956


President Kennedy and Indonesia's President Sukarno riding in an open car past a row of soldiers.
Image: © CORBIS
Date Photographed: April 24, 1961


U.S. President Dwight D. Eisenhower (1890-1969) meets with Sukarno (1901-1970), the first President of Indonesia after the country gained its independence from the Dutch in 1945. Washington, D.C.
Image: © CORBIS
Date Photographed: ca. 1953-1961


Eisenhower Confers with Sukarno in Meeting
Original caption: 10/6/1960-Washington, DC- President Eisenhower and Indonesian President Achmed Sukarno confer as they are about to rise for a final pose following their conference at the White House. Sukarno, one of the five neutralist leaders who sponsored a resolution in the U.N. proposing an Eisenhower-Khrushchev meeting, said afterwards that he still believes the two top leaders should meet. In the background is the acting Secretary of State, Douglas Dillon.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: October 6, 1960
Location Information: Washington, DC, USA


Nixon Greets President Sukarno
Original caption: 5/16/1956-Washington, DC-: Indonesia's President Achmed Sukarno is escorted by Vice President Richard Nixon as the visiting Chief of State received full military honors and a 21-gun salute on his arrival at Washington National Airport at noon.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 16, 1956
Location Information: Washington, DC, USA


President Sukarno with Osvaldo Dorticos & Fidel Castro (castro masih muda ya...sekarang lagi sakit...awet amat ini orang!)
Original caption: 5/9/1960-Havana, Cuba- Indonesian President Sukarno (C) chats with Cuban President Osvaldo Dorticos (L) and Premier Fidel Castro (R). The Indonesian president was beginning a state visit to Cuba.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 9, 1960
Location Information: Havana, Cuba


Portrait of Sukarno
Original caption: Closeup of Sukarno at Merdeka Palace, when he announced a new six man presidium.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: March 27, 1966

Madame Pandit and President Soekarno Listening to an Anthem
Original caption: Madame Vijayal Laksimi Pandit of India (second from right), president of the United Nations General Assembly, stands beside President Achmed Soekarno of Indonesia, who salutes while the band plays the Indonesian national anthem. The ceremony took place at a welcoming reception for Mme. Pandit, who is touring the country. itu ibu fatmawati lagi hamil ya.... siapa ya guruh kali ya? tahun 54 nih.....
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: September 12, 1954
Location Information: Bandung, Indonesia


Sukarno and Family (wartawan sampe ngga tau nama fatmawati...tapi his wife....)
Original caption: 3/11/1946-Batavia, Java, Indonesia- Dr. I.R. Sukarno, Nationalist leader and President of the Indonesian government, with his wife and son, Guntur, shown at their home. The eyes of the entire world are on this man, who, although he was in power during the Japanese occupation, has managed to retain his authority. The peace and prosperity of 80,000,000 Indonesians depend on his decisions.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: March 11, 1946
Location Information: Jakarta, Java, Indonesia



Achmed Sukarno Receiving an Honorary Hood
Original caption: Indonesian president honored at Columbia. New York, New York: Indonesian president Sukarno is shown being invested by Dean Harry J. Carman of Columbia with the hood of the degree of Doctor of Laws in ceremonies at the university today. L. to R.: Dean Carman; Dr. Sukarno and Dr. Grayson Kirk, president of Columbia. Dr. Kirk introduced the first president of the Southeast Asia republic as "a political pioneer of a great frontier of today and tomorrow."
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 24, 1956
Location Information: New York, New York, USA


President Eisenhower with Achmed Sukarno
Original caption: Washington, D.C.: President Eisenhower explains the mechanics of television to President Sukarno of Indonesia as they arrived at the White House radio and television room where President Eisenhower was scheduled to make a closed circuit television address.
Image: © Bettmann/CORBIS
Photographer: Jim Mahan
Date Photographed: May 16, 1956
Location Information: Washington, DC, USA


Robert F. Kennedy Talking With Achmed Sukarno
Original caption: General Robert F. Kennedy, (L), shares a laugh with Indonesian President Sukarno, as they discuss the Malaysia situation here. The Attorney General and Sukarno reached an agreement that the Malaysia crisis, which threatened the peace in southeast Asia, by agreeing that it should be solved by consultation.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: January 12, 1961
Location Information: Tokyo, Honshu, Japan


Chiefs of Neutral Nations
Original caption: Summit meeting of neutrals. Belgrade, Yugoslavia: The chiefs of the neutral nations meeting here, Sept. 5th, pose for this group photo. Shown (left to right) are: Prince Norodom Sihanouk of Cambodia; Saeb Salaam of Lebanon; President Adan Abdullah Osman of the Republic of Somali; Lieutenant General Ibrahim Abboud of Sudan; Sheik Sowayel of Saudi Arabia; King Hassan of Morocco; Marshal Josip Tito of Yugoslavia; Mrs. Sirimavo Bandaranaike, prime minister of Ceylon; President Habib Bourguiba of Tunisia; President Achmad Sukarno of Indonesia; President Oswaldo Dorticos of Cuba; President Kwame Nkrumak of Ghana; President Gamal Abdel Nasser of the United Arab Republic; Emperor Haile Selassie of Ethiopia; Prime Minister Mohammed Daud of Afghanistan; President Modibo Keita of Mali; and Prime Minister Jawaharlal Nehru of India. The conference of nonaligned nations e
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: September 5, 1961
Location Information: Belgrade, Yugoslavia


Jean Simmons and Husband Listen To Sukarno
Original caption: 4/11/1962-Bogor, Indonesia- Film star Jean Simmons and her husband, writer-director Richard Brooks (r), listen attentively to Indonesia's President Sukarno as he talks with them outside Bogor Palace. The actress and hubby are traveling through the islands of Indonesia looking for a film locale for the Conrad novel "Lord Jim."
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: April 11, 1962
Location Information: Bogor, Indonesia


President Eisenhower and President Sukarno
U.S. President Dwight D. Eisenhower (1890-1969) meets with Sukarno (1901-1970), the first President of Indonesia after the country gained its independence from the Dutch in 1945. Washington, D.C.
Image: © CORBIS
Date Photographed: ca. 1953-1961
Location Information: Washington, DC, USA


First Indonesian Cabinet Meeting
Original caption: 8/4/1966-Jakarta, Indonesia- Members of the new Indonesian cabinet, formed July 25th, await the start of their first meeting at Freedom Palace. From left are: Chairman of the Presidium General Suharto; President Sukarno; Senior Minister of Economics and Finance S.H. Buwono IX; and Senior Minister of Politics A. Malik.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: August 4, 1966
Location Information: Jakarta, Indonesia


President Sukarno with President Eisenhower
Original caption: 5/16/1956-Washington, D.C.- President Sukarno of Indonesia (L) sits with President Eisenhower during a closed-circuit television broadcast in connection with the dedication of a new General Motors technical center in Detroit.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: May 16, 1956
Location Information: Washington, DC, USA


A. Nasser and A. Sukarno Toast with J. Nehru
Original caption: 9/29/1960-New York, NY- United Arab Republic President GAmal Abdel Nasser (L) and Indonesian President Achmed Sukarno (C) clink glasses with their host, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, at a reception at India House. The glasses contain fruit punch.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: September 29, 1960
Location Information: New York, New York, USA


Pakistani and Indonesian Leaders Saluting at Welcoming Ceremony
Original caption: President Achmed Soekarno, (L) who is taking a rest from the cares of the office, is shown taking the salute at the airport on his arrival at Karachi. Standing beside the Indonesian President is President Iskander Mirza of Pakistan. They are flanked by Indonesian and Pakistan flags.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: January 25, 1958
Location Information: Karachi, Pakistan


President Sukarno of Indonesia with French Premier
Pompidou of France.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: 1965


Update Gambar

President Soekarno At Moslem Ceremonies
Indonesian President, a devout Moslem, addresses a crowd of 5,000 worshippers at Hari Raya Hadji Sunrise ceremonies at Soekabumi. He urged all Moslems to resist terrorist activities of the fanatical "Darul Islam" guerillas. "Good Moslems," said Soekarno, "do not kill, rape, and burn houses of their fellow men."
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: October 20, 1952
Location Information: Soekabumi, West Java


Delegates Sign a Constitution Draft of the United States of Indonesia
Original caption: At a round-table conference which took place in the Hall of Knights at the Hague, delegates from Holland, Indonesia and the United Nations signed a resolution agreeing to a draft constitution for a United States of Indonesia. At the left is J.H. Maarseveen, the Dutch Minister; and second from right is Mohammed Hatta, the Chairman of the Indonesian Delegation, during the signing ceremony. Others seated are representatives of the two governments.
Image: © Bettmann/CORBIS
Collection: Bettmann
Standard RM
Date Photographed: November 7, 1949
Location Information: The Hague, Netherlands


Mohammed Hatta
Dr. Mohammed Hatta the Prime Minister of Indonesia (1902-1980).
Image: © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS
Collection: Historical
Standard RM
Date Photographed: 1949
Location Information: Indonesia


Madame Sukarno Having Hair Done...cakep ya sampe bikin BK klepek-klepek...
Original caption: 7/6/1965-London, England- Having her hair put back in place by the helping hand of a friend, Ratna Sari Dewi Sukarno smiles as she arrives in London. The Japanese-born beauty is the Indonesian President Sukarno's "wife number three," in his harem of four wives. Although relations between Indonesia and the British Commonwealth are strained, Madame Sukarno received an official welcome from the British Foreign Office.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: July 6, 1965
Location Information: London, England


Dewi Sukarno Admiring Her Infant
Original caption: Ratna Sari Dewi, Japanese wife of former Indonesian President Sukarno, holds her 2 week old daughter, named Katika Sari--"Essence of the Star," is shown in her private suite at Keio University Hospital in Tokyo. The baby born March 7th there, became the eighth child for the 65 year old former President. Madame Sukarno and her daughter were released from the hospital on March 18th. She told newsmen before leaving the hospital, she plans to rest for about six to eight weeks before returning to Djakarta in late April.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: March 18, 1967
Location Information: Tokyo, Japan


Gastineau Girl....eh Soekarno Girl ding...
Dewi Sukarno and Her Daughter
Dewi Sukarno, widow of former president of The Republic of Indonesia Achmed Sukarno, with their daughter, Kartika Sukarno during winter vacation in Gstaad.
Image: © James Andanson/Sygma/Corbis
Photographer: James Andanson
Date Photographed: December 1, 1983
Location Information: Gstaad, Switzerland


Former Wife of Sukarno with New Husband
Original caption: 10/3/1967-Djakarta, Indonesia- Former Indonesian President Sukarno's fourth wife, Harjati, is seen in traditional Indonesian wedding attire with her new husband at their wedding reception. Harjati married ex-Indonesian Army Major Sakri Sunarto Sukiman, son of a Sukarno political enemy, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, former chairman of the "Masjumi" Moslem party, which was banned by Sukarno.
Image: © Bettmann/CORBIS
Date Photographed: October 3, 1967
Location Information: Djakarta, Indonesia



SOEKARNO dalam Cinema


Pelantikan Soekarno sebagai Presiden
Wacthing Click Here

Bung Karno Bicara Supersemar
Wacthing Click Here

Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS


Sukarno: Pidato sebulan setelah dekrit presiden 1953


Sukarno: Kembali ke NKRI








Sampai Akhir Menutup Mata.flv 

Siapa tidak sangsi kalau Suksesi Soekarno kepada Soeharto berjalan seperti itu. Bukankah Soekarno yang melantik Soeharto sebagai Menpangad menggantikan Akhmad Yani. Lalu Soekarno yang menerbitkan Supersemar yang diserahkan dan diemban Soeharto untuk dilaksanakan. Itu cerita awal peralihan kekuasaan sampai terbentuknya Presidium Kabinet Ampera I dimana Soekarno tetap Presiden dan Soeharto adalah ketua Presidium. Semua mengalir sampai Sidang Umum MPRS ke IV Juni 1966. Supersemar, secarik kertas perintah eksekutif soal pengamanan berubah fungsinya menjadi Tap MPRS no IX 1966 . Sebenarnya tanggal 20 Februari 1967 Soekarno telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Tapi saat Sidang Istimewa MPRS Maret 1967 terbitlah Tap MPRS no XXXIII 1967 yang isinya pencabutan kekuasaan dari tangan Soekarno dan menyerahkannya ketangan Pejabat Presiden Jenderal Soeharto. Sejak itu kurang lebih Soekarno bukan apa-apa lagi dan kemudian menjadi tahanan rumah sampai hari wafatnya tanggal 21 Juni 1970. Soekarno mencintai Indonesia sampai akhir hayatnya.

soekarnoPKI 

 

DALANG PKI DI INDONESIA TERUNGKAP

Dalang G30S PKI yang sebenarnya terungkap, disiarkan TV Inggris

 

CIA Indonesia 1965 (with english subtitle)

TURN ON CAPTION(SUBTITLE) FROM THE LOWER RIGHT CORNER (THE TRIANGLE BUTTON)
CIA coup on Indonesia 1965
Originally posted by CIACoupsOfTerrorism
Subtitled by, well, me

 

Report - Marco Paolini & Paolo Barnard - La strage di Bhopal & l'altro Terrorismo

 DAVID MAC MICHAEL - ex agente della CIA, zona operativa Centro America. "Secondo la definizione che ne dà la presente amministrazione americana, penso che sì, gli Stati Uniti possano essere definiti uno Stato Canaglia."

Un'affermazione grave, a carico del Paese che, insieme a Gran Bretagna e Russia oggi guida la guerra al terrorismo, una guerra giusta. Per vincerla occorrerebbe l'autorevolezza morale di riconoscere e perseguire tutti i terrorismi. Ora, questi Paesi lo fanno? Un argomento difficile che affronteremo solo sulla base di documenti ufficiali che abbiamo cercato e trovato negli archivi di Stato.

Gli Stati Uniti. Non esiste un paese al mondo nel quale la libertà sia applicata in modo così esteso e la parola "legge" abbia un valore così profondo. Un paese credibile, così è e così appare e poi...c'è anche quello che non appare.

Prima però entriamo nell'incidente di Bhopal, in India, cosa è successo dentro la fabbrica di pesticidi la notte del 2 dicembre del 1984? La parola a Marco Paolini.

 

 

 

 




Untuk menjadikan Transisi Presiden Soekarno ke Soeharto terjadi banyak intrik yang kontroversi sampai sekarang, walaupun semua oarng indonesia dan dunia sudah tau, tetapi tetap masih tertutup di arsip.



YEAR OF LIVING DANGEROUSLY, THE
/ 1983/ Australia Sutradara: PETER WEIR
Membuat film tentang intrik ini, yang hasilnya film ini terlarang diputar dan beredar di Indonesia oleh Presiden Soeharto. Film ini mengisahkan tentang wartawan Australia Mel Gibson meliput di saat terakhir Orde Lama Ke Orde Baru.

Year of Living Dangerously
“Peter Weir’s movie, set in Sukarno’s Indonesia in 1965, can be seen as four films in one. The first is socio-political, focusing on the plight of the impoverished Indonesian people, the impending insurrection by the communist movement, and the bloody, chaotic aftermath of the coup. The second, coloured in Graham Greene-ish tones, has a cast of western journalists and diplomats failing to make sense of what’s happening around them, and falling back on sex, drink and cynicism. The third – and most important in commercial-cinema terms – is a convincingly acted romance between rookie foreign correspondent Guy Hamilton (Mel Gibson) and British diplomat Jill Bryant (Sigourney Weaver), culminating in an unlikely and sentimental ending to the film. ” Review of Year of Living Dangerously


Cinta di Tengah Gejolak Revolusi 1965 Christopher J. Koch

Film 'The Year of Living Dangerously' yang dibintangi aktor tenar Hollywood, Mel Gibson (produksi 1982), juga dilarang tayang di Indonesia sejak 1983 sampai 1999.

Tak hanya dilarang tayang di Indonesia, meski mengambil setting di Indonesia proses produksi film tersebut dilakukan di Filipina karena tak mendapat ijin dari pemerintah Indonesia saat itu, Orde Baru.

Film 'The Year of Living Dangerously' menceritakan petualangan seorang wartawan ABC Australia, Guy Hamilton yang diperankan Mel Gibson, yang ditugaskan meliput situasi di Jakarta/Indonesia pada tahun 1965, sebelum hingga saat G30S.

Judul film, 'The Year of Living Dangerously', merujuk pada judul pidato kenegaraan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1964, "Tahun Vivere Pericoloso", yang dikenal dengan singkatan TAVIP. Dalam bahasa Italia 'vivere pericoloso' berarti "hidup dalam situasi berbahaya".

Seperti yang ditonton VIVAnews, film ini banyak menggambarkan percintaan antara Guy Hamilton dan Jill Bryant, seorang perempuan Inggris yang diperankan Sigourney Weaver.

Meski demikian, gambaran kemiskinan Indonesia di era 1960-an nampak jelas di layar. Disamping itu, film tersebut juga menceritakan kondisi politik Indonesia di akhir kekuasaan Soekarno.

Mengapa film tersebut dilarang Orde Baru? Tak lain adalah adegan saat Guy Hamilton mencoba kabur dari Indonesia, berlatar belakang adegan penembakan massal yang dilakukan oleh sepasukan tentara berbaret merah.

Adegan inilah yang jadi alasan Orde Baru melarang peredaran film tersebut.

Padahal, melalui perannya di film inilah Mel Gibson terangkat namanya di panggung sinema dunia.

Sementara Aktris Linda Hunt, yang berperan sebagai kontak Guy Hamilton, dianugerahi penghargaan untuk Aktris Pendukung Terbaik pada Perayaan Academy Award tahun 1983. Ini adalah Piala Oscar pertama yang diberikan kepada pemain yang berperan alih kelamin karena Linda Hunt memerankan tokoh pria, sebagai Billy Kwan. Linda Hunt adalah satu-satunya aktris yang berhasil meraih penghargaan Oscar saat memerankan karakter pria. Hunt bermain sebagai seorang fotografer pria, dalam film keluaran tahun 1981 yang dibintangi oleh Mel Gibson dan Sigourney Weaver, The Year Of Living Dangerously














The Year of Living Dangerously
In many ways Weir’s last Australian production, The Year of Living Dangerously, another period piece again featuring David Williamson as screenwriter and Mel Gibson as lead actor, continues Gallipoli‘s exploration of Australia’s geo-political role in the world. Year resonates with a historical moment when Australia has distanced itself from the motherland and must define its role in its own geo-political region.


A young Australian journalist, Guy Hamilton (Gibson), described in voice-over as “ambitious, but naïve” by the narrator, Billy Kwan (a male character played in an Oscar-winning performance by Linda Hunt) is sent to Djakarta. His posting coincides with the months leading up to the overthrow of President Sukarno, the Indonesian leader. Guy gradually discovers that the relations between the Indonesian people and the expatriate community are more complex and treacherous than he had at first perceived. The Indonesian Wayang puppet theatre provides an apt metaphor throughout the film for the layers of manipulation taking place. While Guy, and we along with him, try to discern who is manipulating whom and to what end, he becomes enmeshed in manipulations of his own. When a British diplomat, Jill Bryant (Sigourney Weaver), with whom he has become romantically involved, offers him classified secrets that could secure his safety, Guy compromises her by publishing the information as a journalistic scoop to further his career.
Weir makes economic use of the film medium to subtly portray the psychological shift in Guy once he has betrayed Jill. On realising that he too is capable of betrayal, Guy immediately becomes suspicious of those around him, aware now that others may well betray him. His assistant, Kumar, exchanges hushed words with a local female assistant, and Guy looks on, wondering if he may be the subject of the exchange. The young woman smiles at Guy and his once easy grin now becomes an unsure tightening of the lips. That night, in Guy’s troubled dream, the same woman appears as a floating corpse, but as Guy swims toward her in a rescue effort, she playfully smiles at him only to suddenly turn fierce and hold his head under water, as he struggles in vain to free himself. Now, more cognisant of perfidy, Guy is no longer the naïve journalist that Billy Kwan described on the young Australian’s arrival in Djakarta.
As Guy’s self-respect diminishes, he cavorts with a brazen American journalist, Pete Curtis (Michael Murphy), whom he had previously held in disdain. Curtis drives him to visit the hordes of desperate young prostitutes who elicit business at the local cemetery. Guy becomes conscious of his own degradation when dozens of Indonesian women press their vulnerable bodies up against the car window, and he flees directly to Jill to try to mend their relationship and to curb his excessive opportunism. In a romantic twist, Guy risks his life to accompany Jill out of Indonesia, just at the moment when staying would secure his professional success.
This film represents a substantive step in Weir’s oeuvre: the portrayal of a sympathetic protagonist who betrays another and tries to redeem himself. If in his earlier work Weir had often focused on characters who are helpless victims of events beyond their control, this story involves the agency of those who feel responsible for their actions. Gallipoli closed with grief and anger at having been betrayed by the motherland. Year acknowledges Australia as an independent nation state, as capable of betrayal as any other, with Australia’s complicity in the 1969 overthrow of Sukarno the political parallel to Guy’s opportunistic drive.

PENYANYI dan bintang film tenar asal Filipina, Kuh Ledesma, bercanda. "Kuh itu bahasa Tagalog, artinya beruntung," katanya. Bercanda atau tidak, Ledesma memang wanita beruntung. Bayangkan. Ibu satu anak ini tak punya latar belakang pendidikan musik. Kuh tak bisa memainkan satu jenis alat musik pun. Ia malah pernah masuk sekolah perawat selama lima tahun dan lulus. Tapi berbagai gold record award untuk album-albumnya yang laris memenuhi rumahnya di Greenhills San Juan, Metro Manila. Setiap tahun Kuh meraih award, sejak albumnya Dito Ba pada 1980 sampai Kuh by Special Arrangement yang dilansir pada 1987. Itu membuat Kuh jarang menetap di Filipina. Konser demi konser membawanya ke New York, Toronto, Los Angeles, Hawaii, Abu Dhabi, sampai ke Paris. Jumat malam pekan lalu, penyanyi cantik yang berayah Syria dan beribu Filipina ini datang ke Jakarta atas undangan sekolah kepribadian John Robert Powers. Ia tampil di Hotel Borobudur ditemani Bill Saragih. Ia memang sudah sedikit kenal Indonesia. Paling tidak karena film The Year of Living Dangerously. Dalam film tentang hari-hari terakhir Presiden Soekarno di tahun 1965 ini, Kuh memerankan tokoh Tiger Lily -- gadis Indonesia yang jadi mata-mata -- mendampingi artis Mel Gibson. "Saya tahu sedikit tentang Soekarno," katanya. Kuh juga tahu bahwa filmnya itu dilarang diputar di sini.DAN orang pun berani mempertanyakan dari segala sisi tentang yang dinamakan G30S yang terjadi di tahun 1965. Benarkah pembunuhan para jenderal didalangi PKI sebagai partai dan bukannya hanya sejumlah "oknum"nya saja? Atau PKI hanya korban sedangkan dalang di baliknya adalah tentara? Lalu Soeharto, yang dua tahun setelah peristiwa itu menjadi presiden, di mana posisinya? Terlibat? Sekadar ambil kesempatan di tengah kekisruhan? Dan lain-lain.
Buku-buku yang ditulis oleh "pihak" PKI pun terbit –sesuatu yang sulit dibayangkan terjadi di masa Orde Baru. Tentu, buku itu bertutur menurut versi penulisnya. Juga yang ditulis oleh mereka yang "netral" sebagai sebuah penelitian akademis. Salah satu yang termasuk buku jenis tersebut belakangan itu adalah Palu Arit di Ladang Tebu, tentang pembantaian massal di Jombang dan Kediri (Jawa Timur) tahun 1965-1966. Buku ini ditulis dari disertasi doktor Hermawan Sulistyo di Arizona State University, AS, oleh Hermawan sendiri.
Kini, ketika orang bicara tentang rekonsiliasi, pendapat Kiki –pangilan pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 4 Juli 1957 itu—menarik didengar. Ia tak sekadar mengambil sikap dan pendapat berdasarkan sumber kedua -- kliping koran, misalnya-- melainkan dari sumber pertama, dari penelitiannya untuk disertasi tersebut. Berikut wawancara wartawan TI, Kurie Suditomo dengan peneliti senior di Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI itu, yang juga Direktur Eksekutif Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP).


Anda berusia tujuh tahun saat peristiwa itu terjadi. Jadi kenapa Anda tertarik membuat penelitian itu?
Kami, anak-anak dan remaja pada masa itu, enggak punya pengalaman traumatik. Saya kan bukan termasuk korban atau yang terlibat dalam konflik; penonton saja. Cuma, pengalaman waktu itu cukup membekas. Pagi-pagi, kami, anak-anak, suka mendorong-dorong mayat di Bengawan Madiun. Kami suka mendorong (mayat) pakai kayu supaya ke tengah, supaya terbawa arus sungai. Kalau (mayat itu) menyangkut kan baunya sampai puluhan meter itu.
Lalu, kalau kami menembak burung, jalan ke kampung-kampung, kami lihat banyak tangan busuk, atau apa, gitu. Kan (korban-korban) itu dikuburkannya sembarangan.
Dalam buku Anda, ditulis empat komunitas yang kemudian saling berseteru ...
Itu semacam pandangan filosofis suatu komunitas ditambah life style-nya, perilaku sehari-hari mereka. Ada loji (permukiman pegawai kelas satu dari sebuah perkebunan), kemudian ada pesantren, ada lagi komunitas sekuler, lalu komunitas masyarakat pedesaan lokal yang berada di bawah bayang-bayang pesantren dan dunia pegawai (kelas) dua dan buruh. Ada empat kelompok yang saling bersentuhan, tapi sebenarnya hidup sendiri-sendiri.
Komunitas loji itu kompleksnya tertutup, dikelilingi tembok. Di dalamnya ada lapangan tenis, kolam renang. Itu kelas atas untuk masyarakat lokal. Hal ini selalu ada pada mayoritas pabrik gula di negeri ini.
Komunitas pesantren juga begitu, tertutup dan menjadi suatu enclave yang jarang bersentuhan dengan dunia luarnya, dunia yang mayoritasnya terdiri dari petani dan penduduk yang mencari patronase kultural dan politik ke pesantren. Kemudian ada lagi komunitas pegawai (kelas) dua dan buruh. Nah, kuncinya ya di empat itu
Perseteruan yang terjadi berada di kelas sosial apa?
Di menengah lokal. Konfliknya konflik horisontal dalam masyarakat lokal, karena urusannya adalah membunuh atau dibunuh. Semuanya bersikap begitu. Setelah belasan tahun saya tekuni, lama-lama saya bisa mengerti alasan mereka membunuh. Ini bukan berarti justifikasi; tapi bayangkan, selama 10 tahun masing-masing komunitas kemana-mana bawa celurit. Ya, kan akhirnya jadi seperti api dalam sekam.
Setiap bulan terjadi kekerasan antarkelompok, sudah sejak 1957. Lebih lagi sejak tahun 1960, ketika diterapkan UU Pokok Agraria dan UU Bagi Hasil, PKI punya andil dalam memanas-manaskan situasi.
Jadi, kesimpulan yang Anda ambil?
Mereka semua, baik korban PKI dan yang bukan PKI, bukan korban konflik politik tiba-tiba yang terjadi di Jakarta (peristiwa G30S), tapi mereka adalah korban konflik longitudinal yang sudah lama terjadi. Seperti api dalam sekam, konfliknya sudah bertahun-tahun terjadi. Kemudian tercetus sebuah konflik di pusat, dan terjadi kevakuman kekuasaan politik, sehingga situasinya jadi anomi -- nilai baru belum terbentuk, nilai lama sudah tidak ada. Sama seperti sekarang, negara lemah dan pemerintahan pusat lemah, jadi orang merasa bisa berbuat apa saja. Bedanya, dulu konflik tajam itu memasukkan juga unsur ideologis. Sekarang, tidak ada unsur itu, melulu ekonomi.
Menurut Anda, mungkinkah rekonsiliasi terwujud?
Kalau kita ibaratkan kejahatan kemanusiaan pasca peristiwa G 30 S dengan kejahatan partai Nazi Jerman, mungkinkah peristiwa yang katanya memakan puluhan hingga ratusan ribu korban itu diadili seperti pengadilan Nuremberg 1948? Tidak, karena kejahatan Jerman tahun 1942-1945 itu tergolong state genocide (pembantaian oleh negara). Itu state violence (kejahatan kemanusiaan oleh negara). Di Indonesia, itu lebih sebagai social conflict (konflik sosial). Kalau yang terjadi social conflict, yang menang secara politik pada saat inilah yang bisa melakukan eksekusi atau proses peradilan.
Katakanlah, ada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada masa itu, dibawa ke pengadilan, diadili dan dihukum mati. Nanti, kalau kelompok orang itu 10 tahun lagi menang secara politik, hakimnya akan disalahkan lagi. Akan terus begitu, dan tidak akan selesai.
Jadi, harus diselesaikan dengan cara apa?
Dengan rekonsiliasi cara Afrika Selatan. Karena ini ada unsur social conflictnya, berbeda dengan kasus Nazi, berbeda dengan kasus Kamboja (Khmer Merah). Di Kamboja, peristiwa tahun 1975-1978 itu ada desainnya, ada kebijakan negara. Ada orang yang mesti bertanggungjawab. Kalau yang ini, yang di sini, tidak.
Banyak yang menyoroti Soeharto sebagai pimpinan pucuk TNI AD yang tersisa, yang seharusnya bertanggungjawab...
Kita tidak bisa melakukan anakronisme sejarah. Tidak bisa menggunakan parameter-parameter ukuran sekarang untuk menilai masa lampau. Soeharto yang jahat sekarang ini, tidak boleh dipakai untuk menilai Soeharto pada tahun 1965-1966. Tidak ada bukti keterlibatan Soeharto pada tahun 1965-1966, dan pada peristiwa G30S-nya itu sendiri. Satu-satunya (bukti) yang dielaborasi, hanya pertemuan antara Soeharto dan Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.
Orang sering salah melihat Kostrad. Dia (Soeharto) Panglima Kostrad (Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat), dan Kostrad pada masa itu enggak punya pasukan. Baru setelah Soeharto jadi Presiden, Kostrad dikasih pasukan.
Bagaimana ide Anda tentang rekonsiliasi bagi mereka?
Buat saya, rekonsiliasi itu (harus dilakukan) kalau ada potensi bahaya disintegrasi di sektor itu. Saya kok tidak melihat itu, untuk korban-korban dari peristiwa ini. Itu hanya akan membuka luka-luka lama yang masih sangat berbahaya. Di daerah-daerah yang saya teliti, beberapa tahun setelah kejadiannya, ketika situasi mulai tenang, para algojo ikut datang ke rumah korbannya dan ikut berdoa di situ. Rekonsiliasi itu sudah terjadi pada waktu itu. Kenapa? Karena yang mereka bunuh itu tetangganya sendiri. Di Jawa Timur, di Bali, ya begitu itu. Terus kalau mau rekonsiliasi, itu rekonsiliasi apa?
Jadi tidak perlu ada rekonsiliasi?
Pasti ada satu-dua orang yang merasa tidak puas setelah dipenjara sekian lama. Tapi kalau rekonsiliasi itu dikatakan sebagai political vengeance, atau political vendetta atau balas dendam politik, saya tidak setuju.
Bagaimana dengan luka lama yang tersimpan di benak mereka yang menjadi korban?
Jangan lupa, yang tokoh-tokoh korban itu lakukan juga salah. Latief, misalnya, apakah sekarang harus kita lihat bahwa dia tidak berdosa? Dia tembak, dia bantai, dia culik orang kok.
Saya juga sempat bertemu Oemar Dhani (Menteri/Panglima TNI Angkatan Udara pada tahun 1965), ketika dia keluar dari penjara (mendapat grasi, 1996). Saya tanya, apa dia ingat pernah mengancam Soeharto untuk tidak masuk ke Halim (Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma)? Dia bilang, itu cuma propaganda tentara. Tapi saya gertak bahwa saya punya radiogramnya. Wah, kaget dia. Terus saya bilang lagi, "Pak Oemar ingat enggak mengumpulkan pimpinan-pimpinan TNI AU se-Indonesia di Puncak, Jawa Barat dan memberikan briefing? Isinya apa, Pak?" Dia bilang, "Ya, biasalah tentang TNI AU." Saya sanggah, "Ah, isinya tentang briefing politik, tentang revolusi dan sejenisnya. Saya punya transkripnya." Dia kaget lagi.
Ini contoh, bahwa siapa pun kalau punya versinya sendiri, dan selama bertahun-tahun meyakini itu, akhirnya percaya bahwa itu adalah kebenaran.
Apakah Anda melihat gagasan Presiden Abdurrahman Wahid menghapus Tap MPRS tentang penghapusan PKI dan larangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme berhubungan dengan usaha menyembuhkan luka-luka lama itu?
Itu sudah lama ada di pikirannya. Kan enggak benar itu, karena Tap MPRS itu adalah kunci bagi dampak-dampak lanjutan yang terjadi. Tapi bagi saya, itu tidak signifikan. Yang signifikan adalah reduksi dari ketentuan-ketentuan semacam itu, misalnya ketentuan OT (Orang Tahanan Politik) dan ET (Eks Tahanan Politik) di Kartu Tanda Penduduk dulu. Saya pribadi punya target semacam itu, dulu.
Jadi Anda membedakan antara korban pembantaian peristiwa serta pasca peristiwa G30S dan korban Orde Baru?
Oh, ya. Zaman Orba itu state violence. Kalau zaman Gestapu siapa? Apakah Bung Karno yang harus tanggung jawab? Atau tentara ? Jangan lupa bahwa Pemilu susulan tahun 1957, dan Pemilu 1955, itu banyak unit militer yang mayoritasnya PKI. Bagaimana tentara yang PKI bunuh PKI disuruh tanggungjawab ? Logikanya, buat saya, enggak benar. Kesalahan kita adalah memproyeksikan yang sekarang dengan periode tigapuluh tahun yang lalu.
Jadi, korban yang katanya hingga ratusan ribu itu dibiarkan saja menjadi sebuah sejarah hitam yang harus ditutup?
Karena kalau suatu penyelesaian dilakukan, mereka yang dulunya kalah dan sekarang bisa melakukan balas dendam politik, mungkin sepuluh tahun lagi, situasi berbalik, bunuh-bunuhan lagi. Sampai kapan kita mau selesai ? Kalau itu dibuka, seperti membuka kotak Pandora. Banyak pelaku yang sampai hari ini merasa benar. Karena mereka bilang dihadapkan pada situasi membunuh atau dibunuh. Dan di dalam hukum positif kita, yang seperti itu tidak dapat dihukum. Orang yang dalam situasi terjepit, dia membela diri, harus hidup, itu tidak bisa dihukum. Kalau ini dibuka, satu diadili, seribu bunuh-bunuhan lagi. Lebih berbahaya.
Kalau konteksnya bukan peradilan, tapi pelurusan sejarah, bagaimana?
Bagi saya, tidak ada sejarah yang harus diluruskan karena sejarah resmi pasti dihasilkan oleh versi yang menang. Dan sejarah sebagai wilayah akademis tidak perlu diluruskan karena tidak ada kebenaran dalam sejarah. Yang ada adalah interpretasi terhadap fakta. Jadi, makin banyak fakta muncul, makin banyak yang bisa kita interpretasi, makin banyak kita bisa belajar. Dan itu pendidikan politik yang paling baik. Di situlah kita belajar sebagai suatu bangsa. Makanya biarkan saja semua orang menulis. Latief menulis menurut versinya, siapa lagi menulis versinya hingga tak ada monopoli kebenaran.
Jadi kalau seorang Gus Dur mau melakukan rekonsiliasi nasional, harus dimulai dari tahun berapa?
Orde Baru. Dari tahun 1974 sampai sekarang.
Bagaimana rekonsiliasi itu dilakukan?
Harus ada pampasan perang, yang menjadi ganti rugi dari negara. Itu salah satu penyelesaian yang paling gampang dalam bentuk fisik. Tapi, di mana-mana, di Afrika Selatan, di Perang Dunia II di Jerman juga tidak selesai. Kemudian rasa keadilannya, yang paling salah ya yang dijatuhi hukuman paling berat.
Kalau sesuatu harus dilakukan pemerintah terhadap yang kalah pada peristiwa tahun 1965-1966, itu apa?
Sulit, dokumennya tidak ada. Anda kira ada dokumen tentara? Penelitian saya menunjukkan, yang namanya dokumen itu hampir tidak ada. Bukan karena dimusnahkan, tapi karena kertasnya tidak ada. Jangan bayangkan dulu seperti tahun 2000, kertas banyak. Dulu, tahun 1965, kertas mahal sekali. Selembar kertas itu bisa berharga seperti makan satu kali.
Satu-satunya yang ada, (dokumen) lisan. Saya pribadi terlibat di dalamnya, rekaman sejarah lisan. Tapi kalau semuanya lisan, kita mau mulai dari mana? Saya bisa saja bilang, wah dulu si A nggebukin saya; tapi buktinya mana ? Susah.
Kenapa Anda tampak skeptis melihat penyelesaian masalah ini?
Saya bertahun-tahun melakukan penelitian di lapangan, dan sampai sekarang kalau saya ke lapangan, mereka itu eksplosif. Ada orang yang bernafsu mencari siapa yang membunuh siapa, ada yang takut, ada yang masa bodoh, ada yang masih merasa benar. Itu yang mau kita buka? Dampaknya bisa mengerikan sekali.
Tapi perlu dicatat, tidak semua bisa direkonsiliasikan seperti itu. Kasus Semanggi, atau kasus mahasiswa ditembak mati, enggak terima saya. Itu state violence.
Jadi apa yang harus pemerintah lakukan?
Tangkap dan adili, kalau yang itu (mahasiswa ditembak). Kejadiannya kan bukannya dulu, baru kemarin. Dan ukuran yang paling gampang adalah apakah kejahatan itu dilakukan oleh negara atau bukan.
Seperti kontroversi apakah Soeharto pernah menyuruh membubarkan mimbar bebas di halaman kantor PDI tahun 1996?
Kalau konfliknya politik berarti itu konflik negara, struktural itu. Tapi kalau konfliknya sosial-kultural, enggak akan bisa selesai. Sampai kapan pun. Kalau kejahatannya vertikal harus ada yang tanggung jawab. Kalau ada mob atau riot di jalanan, bisakah kita cari siapa yang tanggungjawab? Dari mana bisanya?
Anda tidak tertarik menyoroti peristiwa G 30 S itu sendiri?
Tidak, buat saya tidak ada lagi yang perlu ditulis tentang konflik di Jakarta. Kalau ditelusuri seluruh dokumen, buat saya, gamblang sekali. Ada tulisan Harold Crouch, Wertheim, ada Ben Anderson, ada juga buku putih tentara. Tidak ada lagi hal baru yang perlu diungkapkan; tinggal masalah interpretasi saja.
Saya kasih contoh. Dulu semua versi pemerintah menuliskan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa Gestapu. Sebaliknya, dari versi orang-orang PKI, mereka bilang mereka hanya kambing hitam, tentaralah yang punya konflik.
Bagi saya jelas sekali. Yang diculik tentara, yang menyulik tentara, jadi jelas ada keterlibatan tentara. Artinya, versi tentara itu tidak benar. Tapi omong kosong juga kalau PKI tidak terlibat. Kalau kita baca seluruh teks pleidoi mereka yang diadili, mereka mengatakan, "Ya, kami ikut tapi bukan partainya, hanya sebagian orang di Politbiro dan CC PKI."
Jadi Anda percaya versi yang mana?
Dua-duanya tidak benar, dua-duanya tidak salah. Sebagian versi itu ada yang benar, tapi kalau dikatakan hanya PKI yang membuat (peristiwa) itu, omong kosong. Atau hanya tentara yang bikin, itu juga sama omong kosongnya.
Mengenai keterlibatan intelijen asing?
Pada waktu itu, sikap anti-Amerika sedang tinggi-tingginya. Orang enggak bisa bergerak, sedikit bau Amerika, habis disikat. Jadi darimana bisa dibangun jaringan (intelijen asing)? Mengenai daftar nama 5.000 orang PKI yang katanya diberikan oleh Kedutaan Amerika Serikat kepada tentara, itu juga omong kosong. Ingat, PKI itu partai resmi. Waktu itu terbesar. Kita sekarang juga tahu siapa orang Golkar, siapa ketua DPP, siapa ketua DPD. Tidak perlu daftar nama itu. Semua orang sudah tahu. Nama-nama itu memang dikumpulkan oleh Amerika dari kliping koran sebagai bagian dari analisa intelijen.
Saya mewawancarai John Hughes, wartawan The Nation yang menulis buku Indonesian Upheaval, yang dijadikan basis skenario film The Year of Living Dangerously (tentang kehidupan seorang wartawan asing di Jakarta di masa September 1965, produksi tahun 1983). Dia bilang, mana bisa CIA bergerak. Kadang, data dinas intelijen Amerika itu pun hasil tukaran dengan John Hughes –dia keliling, dapat data, dia tukar di Kedubes AS dengan fasilitas untuk teleks, karena dia harus kirim berita. Jadi, omong kosong itu teori konspirasi.
Tapi mengapa masyarakat Indonesia hingga sekarang seperti memiliki trauma yang sangat kuat bahwa PKI adalah jahat?
PKI itu kuat jargonnya. Baca koran-koran pada zaman itu. Retool menteri PNI. Ganyang si A, Ganyang si B. Judul pidato Bung Karno kemudian dimasukkan halaman satu, misalnya Islam Sontoloyo. Ada itu semua. Di tingkat jargon, sangat mungkin kalau kemudian orang berpikir, "Wah, kalau mereka menang, kita dibantai." Itu namanya pengandaian sejarah, dan kita juga tidak boleh mengandai-andai, karena belum tentu kalau PKI menang terus semuanya dibantai. Tapi minimal, dari statement dan kebijakan politik, mereka sangat agresif, dan bisa jadi sangat violence. Jadi, suasana publiknya saat itu memang mendukung penyudutan PKI.
Bagaimana dengan propaganda yang menyudutkan PKI di media massa pasca G30S?
Itu lain lagi. Pembunuhan-pembunuhan massal terjadi hingga Agustus 1966. Setelah itu tidak ada, paling hanya satu-dua. Yang terjadi, pemerintah menghadapi Pemilu 1971 memerlukan konsolidasi politik, antara lain dilakukan dengan cara mendekonstruksi PKI.
Tapi kalau dibilang propaganda itu disusun sejak awal, enggak juga. Sampai tahun 1970, dokumen PKI masih disebarluaskan. Dokumen Mahkamah Militer Luar Biasa (yang mengadili tokih PKI) dicetak tanpa diedit. Dalam pengantarnya juga ditulis, biarkan rakyat menilai. Ya, dari pihak tentara, dari pihak lainnya, (dokumen-dokumen) itu bebas diedarkan.
Baru setelah tahun 1971, rezim Soeharto mulai berpikir tentang pengendalian wacana mengenai G30S. Orang mulai dikendalikan pikiran-pikiran kolektifnya untuk menghadapi Pemilu 1971, sehingga Golkar bisa menang mutlak.
Di mana sebenarnya kegagalan PKI, padahal mereka tampaknya sangat kuat?
Mereka melakukan pribumisasi teori komunisme dalam lansekap politik yang berbeda, yang kemudian terbukti tidak cocok. Itu pada tingkat filosofis. Lalu, kebijakan-kebijakan agresif yang mereka buat tidak sebanding dengan yang seharusnya terjadi di tingkat praktek. Sayangnya, PKI tidak disiapkan menjadi partai avant garde, partai pelopor yang siap untuk suatu revolusi.
Tapi kekuatan massa mereka memang terbukti kan?
Oh, iya, tapi kan mereka tidak dipersenjatai. Dulu, sempat ada usul untuk mempersenjatai angkatan kelima (buruh dan tani), tapi ditolak. Tidak ada payung kekuasaan politik sama sekali (buat PKI). Jangan lupa, Aidit dan Nyono (tokoh CC PKI) itu menteri. Dan ketika kejadian itu, sampai sekitar satu-dua bulan setelahnya, mereka masih menteri. Jadi masih ada pertarungan politik, dan tidak ada kebijakan politik ke bawah untuk melawan. Jadi, PKI buat saya partai yang besar di nama dan besar di jargon, tapi sebenarnya tidak besar. Sama dengan partai-partai sekarang.
Bukankah kekuatan PKI di sisi perjuangan masyarakat nonkelasnya?
Itu strategi untuk menarik massa. Tapi, dari penelitian saya, di tingkat lokal saja, peminat PKI adalah kelas menengah, bukan kelas bawah. Mereka itu secara intelektuil sudah cukup mengerti dan sudah cukup punya minat terhadap politik praktis. Yang kelas bawah, tidak ikut, cuma satu-dua.


Posted by PuJa on March 19, 2009
Pak Harto Dalam Film Nasional
Yoyo Dasriyo
http://www.pikiran-rakyat.com/




























WAJAH film nasional terkesan belum “dihalalkan” untuk melukiskan kisah seorang presiden seutuhnya. Belum pernah lahir film biografi alm. Pak Harto, atau mantan Presiden RI lainnya. Romantika kehidupan alm. Ir. H. Soekarno, mantan Presiden RI pertama pun, belum mulus untuk dikemas ke dalam film.

Tahun 1982, lakon “Di Pintumu Aku Mengetuk” yang siap diproduksi dengan sutradara alm. Drs. H. Asrul Sani, menghilang tanpa kepastian. Tak jelas kendalanya, rencana produksi film yang menominasikan alm. Eddy Soed untuk tokoh Bung Karno itu, berlalu begitu saja.

Kalangan orang film menyebut, saat itu kondisi iklim politik di negeri ini belum memungkinkan kisah Bung Karno difilmkan! Bahkan judul film “Di Bawah Lindungan Kabah” (1978) saja, harus kompromi dengan situasi hingga berganti judul “Para Perintis Kemerdekaan”. Film apik dan menarik dari Asrul Sani yang membintangkan Mutiara Sani, Cok Simbara, Camelia Malik, serta Arman Effendy itu, nyaris kehilangan daya jualnya atas kepopuleran novel Hamka.

Itu contoh kenyataan, yang “memasung” penggambaran tokoh Soekarno maupun Soeharto dalam media film. Keduanya belum pernah beranjak dari penceritaan berkultur kesejarahan, atau kaitan peristiwa nasional.

Kalaupun pernah lahir film “Nyoman dan Presiden” karya Judy Soebroto, sinetron “Tegar” ataupun “Kepak Sayap Burung Garuda” (Vick Hidayat), yang menampilkan tokoh Soeharto sebagai Presiden RI, hanya merangkai gambar dari momen tertentu. Bukan shooting langsung! Bukan pula film berkapasitas biografi presiden. Kenang kembali film “Peristiwa Tjikini” dalam kondisi “tempo doeloe!” Heboh yang memopulerkan filmnya, karena dukungan rekaman dari peristiwa ledakan granat, yang mengancam keselamatan Bung Karno di Cikini.

Apa pun kenyataannya, tidak akan mengubah kesaksian perfilman Indonesia, tentang potret putaran sejarah masa lampau.

Sungguh kejutan yang membanggakan, saat Era Reformasi melahirkan sinetron “Cinta Fatma” (Agustus 2007)! Terlebih, karena berkisah cinta segitiga Bung Karno di antara Ibu Fatmawaty dan Ibu Inggit Garnasih di tengah perjuangan kemerdekaan RI.

Sayang, lakon sinetron yang menampilkan Donny Damara sebagai Bung Karno muda itu kurang pendalaman. Figur Donny pun masih merentang jarak pemisah dengan sosok Proklamator RI. Tak terdukung pula dengan kemantapan vokal sang tokoh, yang dikenal amat spesifik! Sosok Bung Karno, dimungkinkan bisa tertolong, andai tidak “memaksakan” pemeran yang terlanjur dikenal jadi bintang sinetron.

Betapa pun, kemasan lakon semacam “Cinta Fatma”, sekian lama banyak didamba penonton film dan televisi. Terlepas dari kekurangannya, tapi setting lokasi klasik yang menawan, sangat membantu daya pikat sinetronnya. Selama riwayat Orde Baru, gambaran kepemimpinan alm. H.M. Soeharto pun pernah mewarnai wajah-wajah film nasional. Berlatar ragam peristiwa penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bertanah air, lalu sejumlah film nasional hadir dengan lakon kilas balik perjuangan Pak Harto. Karena keberangkatan sang tokoh dari dunia kemiliteran, film-filmnya pun berwajah potret perjuangan pasukan TNI bersama rakyat.

Figur sentral
Kenyataan lama membuktikan. Banyak film kenangan revolusi untuk kemerdekaan Indonesia, berdaya tarik spesifik dalam wajah perfilman nasional. Sukses komersial, terutama dicapai dalam kemasan lakon fiktif tanpa beban politis. Simak kembali film-film seperti “Pedjoang” (1960), “Anak-anak Revolusi” (1964) karya (alm) H. Usmar Ismail, “Sehelai Merah Putih” atau “Perawan Di Sektor Selatan” (1971) garapan alm. Alam Rengga Surawidjaya. Sebut pula film “Lebak Membara” berikut “Pasukan Berani Mati” dari Imam Tantowi, serta “Budak Nafsu” karya alm. Drs. Syumandjaya. Selebihnya, lahir film perjuangan yang mengemas peristiwa kesejarahan, tanpa penonjolan pelaku sejarahnya.

Dua film di antaranya, bertitel “Mereka Kembali” (1972) karya alm. Nawi Ismail, dan “Bandung Lautan Api” (1975) dari Alam Surawidjaya. Bisa dicermati, sukses filmnya berbeda dengan “Toha Pahlawan Bandung Selatan” kemasan alm. H. Usmar Ismail, yang menjual heroisme Mochammad Toha (alm. Ismed M. Noor) sebagai figur sentral pelaku sejarah.

Lain pula dengan tokoh Soeharto dalam film, yang dinilai bermuatan kepentingan pemerintahannya. Film “Janur Kuning” (1980) karya alm. Alam Rengga Surawidjaya, mengawali romantika perjuangan dan kepemimpinan Letkol Soeharto, dalam “Serangan Oemoem” (1 Maret 1949). Itu sebabnya, Alam Surawidjaya yang identik sebagai sutradara spesialis film epos, lebih fokus menokohkan Pak Harto dalam peperangan.

Jauh sebelum itu, alm. Usmar Ismail pun pernah melukiskan peristiwa Serangan Umum secara umum, dalam film “Enam Djam di Djogja”. Lahir pula film berjudul “Serangan Oemoem”, yang dikemas tanpa muatan politis. Bahkan, kedua filmnya tergelar, semasa tokoh “Soeharto” masih aktif sebagai perwira TNI AD.

Di luar perhitungan banyak orang, jika kemudian sang tokoh berjaya sebagai Presiden RI sepanjang Orde Baru. Film yang bertokoh sentral Letkol Soeharto itu, menguntungkan kehadiran Kaharudin Syah sebagai pemerannya.

Terlepas dari faktor kemiripan, Kaharudin Syah berdaya komersial atas gelar Aktor Terbaik di FFI (Festival Film Indonesia) 1978-Ujungpandang, dari film “Letnan Harahap” karya Sophan Sophiaan.

Tiga film lainnya yang menokohkan Pak Harto, tercatat “Pengkhianatan G-30-S/PKI” dan “Djakarta 1966″ dari alm. Arifien C. Noer, bersambut film “Gema Kampus 66″ karya Nico Pelamonia. Sebelumnya, Arifien pun sukses mengemas film “Serangan Fajar”, yang juga memotret peristiwa tempur di Yogyakarta. Dengan kaidah sinematografi berdaya pujian, film “Serangan Fajar” berjaya sebagai Film Terbaik FFI 1982 Jakarta.

Sukses komersial tinggi, dicapai “Pengkhianatan G-30-S/PKI”. Piala Antemas di FFI 1985 Bandung, jadi bukti pengakuan filmnya sebagai film terlaris sepanjang tahun 1984. Film itu melukiskan kepemimpinan Pak Harto lebih mendalam, pada kapasitasnya sebagai Pangkostrad. Sebuah kesaksian sejarah saat pemulihan keamanan nasional, selepas guncangan badai politik PKI. Itu film tentang duka para jenderal TNI AD yang diculik, dan jadi korban keganasan massa pendukung PKI.

Penokohan Pak Harto yang memimpin penggalian jenazah para jenderal di sumur tua Lubang Buaya, membasahkan tangis luka bangsa, dalam cekaman tragedi berdarah yang amat memilukan.

Luka sejarah yang menjemput keruntuhan pemerintahan Orde Lama. Film “Tragedi” mengenaskan di Lubang Buaya, bukan sekadar membingkai gambaran kepemimpinan Mayjen TNI Soeharto. Lebih dari itu, film yang pernah wajib tayang tiap tanggal 30 September di semua stasiun televisi, berdaya kepentingan nasional untuk mewaspadai gerakan PKI dan antek-anteknya.

Telanjur kenal
Media film yang menokohkan Amoroso Katamsi untuk figur Pak Harto, mengingatkan segenap lapisan warga Indonesia agar mewaspadai ancaman bahaya komunis. Memang, filmnya berdaya tontonan dan tuntunan! Dalam film “Djakarta 1966″, dan “Gema Kampus 66″, diungkapkan tentang kejuangan aksi mahasiswa dengan dukungan ABRI, saat pengamanan proses peralihan Orde Lama ke Orde Baru! Amoroso Katamsi–pemeran Mayjen TNI Soeharto– di film sebelumnya, lalu naik pangkat, tampil berperan sebagai Jenderal TNI Soeharto di film “Djakarta 1966″ dan “Gema Kampus 66″. Sebagai tokoh pelaku sejarah, figur Pak Harto pun terbingkai dalam kemasan sinetron “Panglima Sudirman” karya Nurhadie Irawan.

Itu semua, kesaksian film nasional dan sinetron berwajah sejarah, tentang nilai kejuangan alm. Pak Harto, yang terpatri sepanjang kenangan bangsa di negeri ini. Betapa pun, figur Pak Harto di layar putih menjadi hidup dengan keberadaan sosok dan acting Amoroso Katamsi. Kecermatan sutradara alm. Arifien C. Noer dalam memotret detail acting keseharian sang tokoh, pantas diacungi jempol! Amoroso Katamsi terasa lebih pas dibandingkan dengan Kaharudin Syah. Terlebih, saat Amoroso berkostum militer dan berkacamata gelap, menguatkan kemiripannya dengan sosok dan karakteristik mantan Presiden RI itu. semasa Pak Harto berkapasitas perwira TNI AD.

Ketepatan casting Amoroso Katamsi sebagai Pak Harto, memang cermin kejelian dan keteguhan sutradara sekelas Arifien C. Noer. Sang sutradara tidak tergoda menapaki langkah alm. Alam Rengga Surawidjaya, untuk kembali menokohkan Kaharudin Syah dalam figur Pak Harto, seperti diperaninya di film “Janur Kuning”. Kedekatan figur Amoroso dengan Pak Harto, memang lebih dimungkinkan terdukung sosoknya, yang belum banyak dikenal sebagai pelakon film. Manakala tergelar adegan tragedi memilukan di Lubang Buaya, semua penonton filmnya seolah melihat keaslian figur Pak Harto. Bukan lagi tengah menonton acting Amoroso Katamsi!
Arifien pun berhasil menghadirkan alm. Dr. Umar Khayam sebagai Bung Karno di film itu, serta Syubah Asya pelakon D.N. Aidit, gembong PKI. Andai saja tokoh Pak Harto di film “Pengkhianatan G-30-S/PKI” maupun “Djakarta 1966″ dimainkan aktor film kenamaan, mungkin sama nasibnya dengan figur Umar Wirahadikusumah yang diperankan alm. Doddy Sukma. Orang telanjur kenal dengan Doddy Sukma, hingga tokoh Pak Umar terasa ngambang. Berbeda dengan sukses aktor alm. H. Ratno Timoer, saat berperan Pangeran Diponegoro di film “Pahlawan Goa Selarong” garapan Liliek Sujio. Atau ketika Christine Hakim memvisualkan karakteristik “Tjoet Nyak Dien” karya Eros Djarot.

Kedua tokoh sejarah nasional itu, hanya dipersaingkan dengan imajinasi penontonnya. Apa pun hasilnya, perfilman nasional dan sinetron turut bersaksi tentang sejarah perjuangan Pak Harto. Peristiwa serangan umum di Yogyakarta, maupun jasa kepemimpinannya menumpas PKI, sudah mewarnai film nasional.

Akan hadirkah film dengan keutuhan biografi figur Presiden RI? Keberadaan acara “Republik Mimpi”, seolah menawarkan kemudahan untuk pemeran tokoh nasional. Paket parodi politik di Metro TV itu, memilik sosok Pak Suharta, yang amat memiripi Pak Harto dalam kesenjaan usianya.

Kalau tokoh Bung Karno di film “Djakarta 1966″ memikat, dengan olah vokal alm. Abdi Wiyono. Tokoh Pak Harto bersosok Pak Suharta, sangat mungkin hidup dengan dukungan suara Butet Kertaredjasa, sang Presiden Republik BBM. Keberadaan figur Gus Pur sebagai Gus Dur, dan sederet kemiripan tokoh yang pernah jadi payung negeri ini, memang “aset berharga” dalam dunia seni peran. Terbuka kemungkinan, suatu saat mereka dibutuhkan ***
*) Penulis, wartawan senior, pemerhati film nasional & sinetron, tinggal di Garut.


Sp 11 Maret 1966 

 Tanggal 11 Maret 1966 amat terkenal dengan penyerahan sebuah surat yang awalnya untuk semata-mata keperluan pengamanan negara dari Sukarno kepada Suharto. Tapi kelanjutannya, surat tersebut nyatanya menjadi tap MPRS no. IX/1966 yang ampuh membawa Indonesia kezaman Orde Baru.

Lagu Perjuangan "Darah Ra'jat"

Lagu perjuangan "Darah Ra'jat" sangat terkenal pada masa revolusi pembebasan nasional, dan selalu dinyanyikan para pejuang dalam medan pertempuran. Pernah dibagi-dibagikan dalam bentuk selebaran kepada ratusan ribu massa rakyat di lapangan Ikada (baca, lapangan Monas, sekarang) dan dinyanyikan bersama-sama. Pengarangnya konon bernama Legiono alias Ismail Bakrie, seorang pemudah buruh kereta api.


Terrorismo USA - Indonesia Washington organizza operazioni segrete per armare Suharto 

 And 'the autumn of 1965, in Indonesia a military coup brings genenerale Suharto to power. At that time the largest political force in the country was the PKI, Communist Party of Indonesa, with mass support among the peasants of that vast archipelago. United States and Great Britain feared that the PKI could impose transforming Indonesia and its rich resources into a bastion of anti-Western. Suharto had been borne by the abolition of the Communist Party, abolishing non-political, physical.
In the space of a few months the army under Suharto, accompanied by gangs of Muslim extremists massacred a million to two million human beings, no one knows precisely, a holocaust of brutality which both the Americans and the British were promptly informed. In the secret documents of embassies in London and Washington to Jakarta reads:
Document Status:
"The men and women of the PKI are executed in large numbers. Who at first seems to offer a knife to kill himself, refusing to be killed by a blow to the back. People who are treated in this way are ordinary people, often nothing more than frightened peasants who do not know how to respond to the bands of assassins thirsting for violence. "

The U.S. Embassy says:
Document Status:
"There are an estimated 80,000 deaths in Bali already .... the massacres continue and never end in sight."
by: Report Rai3 History Of Terrorism In U.S. State Bhopal, Latin America, Indonesia, Romero, Kurdistan, East Timor, Chechnya


Suharto's Rivals Unite - Indonesia 

Feb 1998
We meet President Suharto's opposition and discover that calls for him to go grow ever louder. Amien Rais is the leader of the Muslim group Muhammadiya, with 28 million followers. He has joined forces with Megawati Sukarnoputri to oppose Suharto in the coming elections. Suharto has been in power for 30 years, his rule bolstered by his cronies and a repressive army. A Trade Unionist is secretly interviewed in his hospital cell - he's on trial for 'subversion', and if found guilty, could face the death penalty. It's a measure of the insecurity of Suharto's undemocratic regime. Megawati supporters are beaten with batons by Indonesian troops at a demo. Megawati herself bemoans the violence. In contrast, some anti-Chinese demonstrations appear to have been actually organised by the government to deflect criticism for the current financial crisis onto the Chinese. Whilst Suharto's grasping children bask in almost Royal splendour, the poorest tell us they couldn't even buy Christmas presents. And even the middle class are speaking out. But Suharto continues to stage extravagant displays of his power and ignore the widespread discontent.

Produced by ABC Australia
Distributed by Journeyman Pictures

Suharto president of Indonesia 

 Soeharto orchestrated bloody military coup in 1965 and blamed it on PKI communist party. In this video you can see Suharto's sons, daughters, even in-laws who dominated Indonesian government for 32 years.

 

Suharto tentang Gerakan 30 September 1965

 Inilah jawaban dari mantan Presiden Suharto tentang Gerakan 30 September saat diadakan pertemuan di Prancis:

" Sebagai akibat daripada suatu Coup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Kurang lebih adalah mereka yang salah akantetapi mengenai bahan pembuktian untuk diajuken untuk pengadilan kurang meyakinken. Mereka tidak dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan pemculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan mereka tidak salah."

Kebenaran akan Indonesia akan dimulai....


HM Soeharto



Suharto sebuah kenangan

Tahun 1966, Suharto diangkat Sukarno menggantikan Ahmad Yani menjadi Men.Pangad. Dalam kesempatan ini sekitar Januari 1966 (?) dia mendapat sumbangan beras dan uang dari rakyat guna usaha pemulihan keamanan pasca G30S.

Untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat (akibat gugurnya Jenderal A.Yani) pada tanggal 14 Oktober 1965 May.Jen Suharto diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Pelantikan siadakan pada tanggal 16 Oktober 1965 di Istana Negara oleh Presiden Sukarno.


Tahun 1971 merupakan tahun yang berkesan dalam pemerintahan Suharto, karena pemilu orba yang pertama dianggap sukses pada bulan Juli 1971. Saat itu adalah tahun ketiga masa kepemimpinannya sebagai presiden (sebelumnya sebagai pejabat presiden) setelah resmi dilantik , pada tanggal 27 Maret 1968. Film ini memperlihatkan peringatan Proklamasi ke 26, tanggal 17 Agustus 1971 di Istana Merdeka Jakarta.

kenangan pak harto









Tidak ada komentar:

Poskan Komentar