Minggu, 30 Januari 2011

JANUR KUNING / 1979

JANUR KUNING


F
ilm ini sarat dengan kotroversi, tapi entah kenapa ketika Soeharto turun baru dipermasalahkan. Seakan semua orang tidak ada yang berani mengutarakan itu saat Soeharto berkuasa. Banyak tudingan bahwa film ini adalah orderan dari Soeharto sendiri sebagai presiden yang ingin mempropagandakan dirinya dalam perjuangan dan sejarah melalui film. Entah kenapa Alam mau membuatnya, apa karena uang dan tekanan, tidak ada yang tahu. Tapi Alam memang kerap kali membuat film-film tentang perjuangan Indonesia dalam revolusi.

Film ini menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam meraih kembali kemerdekaannya yang direbut kembali oleh pasukan sekutu. Latar belakang yang diambil adalah di sekitar peristiwa Enam Jam di Yogya. Tokoh-tokoh nyata yang ditampilkan di sini di antaranya adalah Soeharto, Jenderal Sudirman, dan Amirmachmud. Janur kuning adalah lambang yang dikenakan para pejuang di lengan sebagai tanda perjuangan kemerdekaan tersebut.

Film kedua tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Film dengan biaya termahal di zamannya, sekitar Rp 375 juta. Sempat macet sebulan saat shooting, karena kehabisan biaya.



janur kuning part 1
janur kuning part 2
janur kuning part 3
janur kuning part 4
janur kuning part 5
janur kuning part 6
janur kuning part 7
janur kuning part 8
janur kuning part 9
janur kuning part 10
janur kuning part 11
janur kuning part 12


News, tentang film Janur Kuning



AGAK istimewa peringatan sekali ini di Yogya. Pada 1 Maret pagi sekitar 400 anggota eks Resimen XXII, yang memegang peranan "Serangan Oemoem 1 Maret 1949", bersama ratusan pemuda, kembali memperagakan peristiwa bersejarah itu. Benteng Vredenburg yang terletak di seberang Gedung Agung dijadikan sasaran utama, sekaligus pusat upacara. Bioskop Plaza, Jakarta, yang biasanya memutar film kung fu, pada tanggal yang sama mempertunjukkan film Janur Kuning. Wakil Presiden Adam Malik dan Gubernur Jakarta Tjokropranolo -- seorang bekas pelaku S.O. 1 Maret 1949 -- tampak menonton. Film JK yang dibiayai Metro 77, P.T. Daya Karya Mandiri dan sebuah yayasan, menghabiskan Rp 375 juta -- film Indonesia termahal selama ini. Lebih Rp 100 juta di atas biaya film November 1828. Disutradarai Alam Rengga Surawidjaja, ia sempat macet hampir sebulan karena kehabisan uang.P.T. Oceanic Group yang wajib menanggung biaya terlebih dulu pernah kehabisan uang, sementara shooting baru 60% (TEMPO, 21 Juli 1979). Karena honor awak film yang dikontrak harus dibayar juga sekalipun macet, biaya yang semula ditaksir Rp 200 - Rp 225 juta, cepat melonjak. Pun produser harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengganti ongkos perbaikan beberapa bangunan, yang digempur sungguhan dengan mortir dan peluru tajam dalam film itu. Bisa Berabe Film ini melibatkan sejumlah peralatan tempur Kodam VII/Diponegoro, pesawat terbang Angkatan Udara, dan ratusan figuran. Kisahnya diawali ketika, 19 Desember 1948, pasukan baret hijau Belanda melakukan serangan mendadak dan menduduki lapangan terbang Maguwo, Yogya. Lalu Tijger Brigade (Brigade Harimau) Belanda dari Magelang menembus dan mengambil alih ibukota R.I., Yogya. Panglima Angkatan Perang Jenderal Soedirman terdesak ke pegunungan. Sementara itu komandan Brigade X Divisi III, Overste Soeharto, berusaha menghimpun anak buahnya yang bercerai berai di Desa Segoroyoso, luar Yogya. Beberapa kali Overste Soeharto bersama anak buahnya mengganggu pertahanan Belanda. Sampai akhirnya pada 1 Maret 1949, dengan mengenakan janur kuning, dan berbunyi sirene pagi, Overste Soeharto memimpin serangan besarbesaran. Sekalipun hanya menduduki Yogya selama 6 jam, S.O. 1 Maret itu membawa pengaruh strategis dan politis dalam perang kemerdekaan. JK bercerita secara flashback. Ketika Jenderal Soedirman menginspeksi pasukan di Alun-alun Utara Yogya. Alam Surawidjaja yang menggarap cerita Syafnizal dan skenario Arthohadi, mengatakan tidak berniat mengkultuskan peranan Overste Soeharto. "Yang saya ungkapkan di situ adalah siasat dan strategi sang komandan," sebut Alam. "Saya tidak berniat mengekspose tokoh itu, tapi saya menembangkan plot ceritanya." Ucapan ini untuk membantah kesan, yang muncul dari filmnya. Tapi memfilmkan suatu peristiwa dengan tokoh utama yang masih hidup, apalagi Presiden Republik ini, memang cukup berat. Tergelincir sedikit dalam mengekspresikannya ke atas celluloid, mungkin bisa berabe.Untunglah film ini hasil akhirnya sudah dilihat Presiden Soeharto sendiri, dan menurut sebuah sumber, Pak Harto menganggapnya bagus. Kaharuddin Syah dan Nuniek Kardjono, masing-masing memerankan Overste Soeharto dan Ny. Tien Soeharto. Lewat beberapa pertemuan dengan Pak Harto dan Ibu Tien sendiri, keduanya berusaha mempelajari tindak tanduk kedua tokoh. Kaharuddin membaca buku The Smiling General, juga bertanya jawab dengan teman dekat Pak Harto. "Dalam beracting saya tidak bisa sesukanya," ungkap Kaharuddin. Tapi kritik tetap ada. Kesalahan teknis dijumpai. Fokus kamera beberapa kali tidak tepat. Benda-benda modern seperti mobil kolt masuk ke dalam frame. Bu Dirman, istri almarhum Panglima Besar Sudirman, terharu setelah menonton film ini, tapi ia menganggap Pak Dirman (dimainkan oleh Deddy Sutomo) dalam film itu terlalu sering batuk. Bu Dirman sendiri dimainkan oleh Dian Anggriani -- dengan eye shadow dan bulu mata. Soemardjono, editor yang berpengalaman, tidak secara kejam melakukan editing atas film yang punya masa putar 3 jam ini. Juga gunting Badan Sensor Film tampak lunak dengan membiarkan gambar pemotongan kaki (close up) seorang gerilyawan, lewat begitu saja. JK memang berbeda dengan film Enam Jam di Yogya (sutradara Usmar Ismail) --sebuah film yang juga bercerita tentang "Serangan Umum 1949 itu dengan lebih sederhana tapi mengharukan -- yang dibuat di tahun 1951, belum lama setelah peristiwa terjadi, ketika sentuhan kenangan revolusi masih benar-benar hangat. JK yang kolosal itu nyaris tergulung oleh besarnya biaya. Abas W. Kusumah, bekas Kepala Dinas Penerangan Kodak Metro Jaya, yang jadi pimpinan Metro 77, hampir menyerah. Untung ia segera mendapatkan bantuan keuangan dari sebuah yayasan, milik orang banyak. Hasilnya silakan nilai. Sutradara Alam Surawidjaja sendiri mengakui, bahwa ini bukanlah filmnya yang terbaik.


Mantan Presiden Soeharto Dituding Mengebiri ”Janur Kuning”
Yogyakarta, Sinar Harapan
Mantan presiden Soeharto dituding telah memanipulasi fakta sejarah, kali ini terkait dengan proses pembuatan film perjuangan Janur Kuning yang mengambil lokasi syuting di Yogyakarta.

Panjang film yang dibuat oleh produser Metro 77 dari Kepolisian pada tahun 1979-1980 itu semula berdurasi enam jam. Kemudian setelah proses editing oleh Perusahaan Film Negara, maka tinggal tersisa tiga jam dan telah Soeharto ikut campur tangan dalam proses itu.
Film itu masih diedit lagi oleh Badan Sensor Film sehingga tinggal berdurasi 105 menit dengan isi yang lebih menonjolkan peran Soeharto dalam kisah Serangan Oemoem 1 Maret 1949.
Menurut supervisor pembuatan film itu, Brigjen (Purn) Marsudi kepada wartawan di Hotel Garuda, Yogyakarta, Kamis (14/2), ada adegan penting berdurasi sekitar 30 menit yang sengaja dihilangkan oleh Soeharto.
Adegan itu adalah pertemuan Soeharto dengan (almarhum) Sultan Hamengku Buwono IX di rumah Prabuningrat, di kawasan Kraton Kilen.
”Dalam pertemuan itu Sultan HB IX memberikan perintah kepada Soeharto agar melakukan serangan ke Belanda yang menguasai kota Yogya kala itu. Pertemuan itu hanya empat mata dan terjadi pada 14 Februari 1949 pukul 24.00 sampai pukul 01.00 WIB 15 Februari 1949,” kata Marsudi.
Film Janur Kuning itu akhirnya memang dipasarkan pada tahun 1981 dan kemudian menjadi film wajib tonton bagi para pelajar SD sampai dengan SMA kala itu. Pencekokan film sejarah itu terus dilakukan hingga tahun 1998, sampai Soeharto dilengserkan dari kedudukannya oleh rakyat Indonesia. Dan tentu saja, yang ditonton para pelajar itu tidak terdapat adegan peran penting Sultan HB IX dalam memberi perintah kepada Soeharto.
Menurut Marsudi, HB IX mengikuti terus perkembangan berita luar negeri lewat Suara Amerika. Ketika Sultan mengetahui bahwa Belanda menyiarkan berita buruk bagi Republik Indonesia, maka ia berpikir untuk melakukan gerakan cepat berupa show of force.
”Sultan memberi perintah agar seluruh pasukan gerilya yang kala itu dipimpin oleh Soeharto masuk kota dan menyerang Belanda pada siang bolong. Dalam serangan itu akhirnya memang tidak menang, hanya ingin menunjukkan kepada mata internasional bahwa Republik Indonesia masih ada,” ujar kakek ini.
Marsudi sendiri pada masa perang gerilya di Yogya menjabat sebagai salah satu dari empat perwira staf di bawah komando Soeharto. Ia menjabat sebagai Perwira Staf Kepala Seksi I di bagian inteljen.

Dialog
Adegan yang dipotong Soeharto itu, ujar Marsudi, ada beberapa dialog antara Sultan dan Soeharto. ”Waktu itu Sultan bertanya kepada Soeharto: Soeharto, sanggupkah melakukan serangan ini? Bila sanggup, jangan sampai gagal!” kata Marsudi, menirukan adegan pertemuan HB IX dan Soeharto dalam film.
Pengatur pertemuan antara Soeharto dan Sultan HB IX adalah Marsudi dan Prabuningrat, orang kepercayaan Sultan.
Soeharto diwajibkan mengenakan pakaian adat Jawa. Dalam adegan itu - dan memang sudah disetujui oleh Sultan HB IX karena berdasarkan fakta yang sebenarnya - Soeharto tidak langsung menjawab. Ia diam beberapa saat untuk berpikir.
”Itu wajar saja, sebab pasukan tersebar di banyak tempat dan di luar kota. Kala itu sulit menghubungi pasukan dengan cepat karena keterbatasan alat komunikasi. Tidak ada telepon waktu itu,” ujar Marsudi.
Yang menyedihkan adalah, HB IX yang meninggal pada 3 Oktober 1987 itu belum diketahui apa komentarnya setelah film itu jatuh ke tangan Soeharto dan kemudian dikebiri habis-habisan hingga tinggal 105 menit, termasuk menghilangkan bagian adegan pertemuannya dengan Soeharto.
”Kami sendiri saat ini berusaha mengumpulkan kembali seluruh adegan film tersebut, terutama yang 30 menit tersebut. Saya sendiri kecewa adegan itu dihilangkan,” tutur Marsudi.
Sementara itu menurut m
antan Kepala Badan Sensor Film Thomas Sugito yang juga hadir dalam pertemuan di Hotel Garuda itu, pada tahun 1981 ia masih menjabat, ia menerima film Janur Kuning itu berdurasi tiga jam dari Produser Film Nasional yang dikepalai oleh Dipoyono M.
”Itu merupakan moeder (master) film. Dari sana masih disensor lagi sehingga tersisa 105 menit.

Dalam film yang tiga jam itu adegan pertemuan Sultan HB IX dan Soeharto juga sudah tidak ada,” katanya.

Soeharto Murka
Bahkan soal pemotongan film oleh Soeharto itu ia dengar langsung dari Dipoyono (almarhum). ”Pak Dipoyono mengaku sempat dipanggil sebanyak tiga kali oleh Soeharto dan dimarahi setelah melihat film Janur Kuning hasil editing PFN. Film itu masih harus dipotong di beberapa bagian lagi. Ketika menjadi tiga jam, peran HB IX memang sudah banyak yang hilang,” katanya.
Sementara itu jika dalam film Janur Kuning peran Soeharto tampak menonjol, bagi Marsudi memang wajar saja karena memang ia komandan pasukan. ”Tapi saya tetap menyesalkan adanya pemotongan adegan fakta sejarah selama 30 menit itu,” ujar Marsudi.

Peringatan SO 1 Maret
Untuk mengenang perjuangan para veteran perang itu, maka di Yogyakarta akan digelar acara peringatan 53 tahun Serangan Oemoem 1 Maret 1949 dan Yogya Kembali 29 Juni 1949 yang dipusatkan di halaman Hotel Garuda. Sebab di sanalah dahulu para gerilyawan itu memulai serangannya kepada pasukan Belanda yang berada di Hotel Tugu yang berjarak sekitar 100 meter di sisi utara Hotel Garuda.

Acara itu akan dimulai pada 18 Februari mendatang dengan tirakatan dan doa perdamaian, disusul lomba lukis (3 Maret), lari marathon 10 K (14 April), karya tulis ilmiah (31 Mei), dan apel pejuang (29 Juni 2002). ”Film Janur Kuning tidak akan kami putar karena memang tidak lengkap. Mungkin nanti jika yang dipotong itu sudah kami temukan, kami akan memutarnya untuk generasi muda sekarang,” tutur Marsudi yang juga menjadi ketua panitia peringatan tersebut. (djo)

Film Janur Kuning 
Dibuat Seasli Mungkin, tetapi Menyesatkan
Oleh J.E.Siahaan



JAKARTA – Film Janur Kuning (1979) tidak lepas dari Serangan Oemoem 1 Maret 1949 (SO) yang dilancarkan TNI terhadap Belanda yang sedang menduduki Ibu kota RI Yogyakarta dan menduduki kota itu selama 6 jam. Ada kesan film Janur Kuning dibuat seasli mungkin agar menjadi rekonstruksi SO 1 Maret 1949.
Hal ini terbukti pada penggunaan nama pelaku peristiwa menjadi nama pelaku film meski pendekatan yang dipakai berlandaskan film-bioskop sementara disiplin sinematografi mengisyaratkan bahwa pendekatan fiksi selalu melibatkan aspek rekreasi.Konsekuensi pendekatan yang dilakukan kepada Janur Kuning, cenderung mengundang pertanyaan misalnya, benarkah adegan itu terjadi? Kelihatan asli tetapi menyesatkan.Film Janur Kuning direkayasa dalam dua aspek pertama sebagai rekreasi (hiburan) dan kedua sebagai ‘rekonstruksi’ (dokumentasi). Kedua aspek tersebut telah mendapat penghargaan dalam FFI. dan PPFI.Akan tetapi dalam hal kebenaran fakta sejarah pantas dipertanggungjawabkan. Maka pertanyaannya adalah: siapa yang harus bertanggung jawab dalam film ini? Konvesi yang berlaku umum dalam kerja film menetapkan, bahwa orang yang bertanggung jawab atas sebuah karya sinematografi pertama-tama adalah sutradara terutama dalam hal isi, segi-segi artistik mau pun bentuk.Akan tetapi di masa Orde Baru nyatanya tidak selalu demikian. Terlalu banyak disiplin pembuatan film yang dicampuri pihak lain, terutama oleh pihak kekuasaan, sebab di atas sutradara ada otoritas lain yang merasa lebih tahu soal-soal film di antaranya aparat Deppen, produser, dan pemilik uang atau sponsor.Dalam hal Janur Kuning mestinya Alam Surawijaya yang bertanggung jawab. Dia yang berwewenang mengubah-ubah film. Akan tetapi informasi yang disebarkan oleh supervisor pembuatan Janur Kuning, Marsudi, 20 tahun sesudah film dibuat memberi petunjuk bernada gugatan, bahwa orang yang bertanggung jawab tidak lain dari mantan Presiden Suharto.‘Ada adegan penting berdurasi sekitar 30 menit yang sengaja di dihilangkan oleh Soeharto’, katanya kepada wartawan Sinar Harapan. Gugatan ini diperkuat Thomas Sugito, mantan Kepala Badan Sensor Film (BSF) yang mengaku membabat film dari durasi 3 jam menjadi 105 menit. (SH, 15/2/2002). Tetapi dalam katalog Film Indonesia 1926-1995 J.B.Kristianto, 1995, menyebut 178 menit atau 3 jam masa putar kurang 2 menit.Kalau pun informasi Marsudi akurat (pengebirian film dari 3 jam menjadi 105 menit) masih bisa diterima akal, kendati bukan akal yang tidak sehat, sebab pertama, nama Soeharto sebagai pelaku otentik peristiwa dipakai untuk pelaku film.Kedua, motif pembuatan film selain berkaitan dengan bisnis pihak-pihak tertentu juga akan menjadi film sebagai’ bagian dari upaya membangun legitimasi historis rezim Orde Baru’ (Dr Asvi Warman Adam, Kompas, 1 Januari 2000).Ketiga, Soeharto telah mengucurkan dana Rp 385 juta, (suatu jumlah yang bisa membiayai 2 film biasa waktu itu). Oleh karena itu bagi Soeharto yang memerintah secara otoriter sah-sah saja kalau dia ikut mengendalikan pembuatan film yang membawa namanya ini.Namun di atas masalah pengebirian yang digugat Marsudi masih ada yang perlu digugat dalam film Janur Kuning adalah mengenai kebenaran fakta sejarah dari SO.Pertama menyangkut pertanyaan ‘siapa pencetus serangan dan kedua masalah pengabaian fakta serta eliminasi tokoh-tokoh sejarah.Mengenai pertanyaan pertama sudah pernah diajukan oleh almarhum Mr Soedarisman Poerwokusumo kemudian ditindaklanjuti oleh mingguan Tempo kepada tangan pertama: yakni Presiden Soeharto. Namun jawaban Suharto cukup sederhana Tanyakan saja kepada yang bersangkutan yang masih hidup. Apakah (saya) pernah memberi komando Serangan Umum 1 Maret atau tidak. (Tempo, 9-11-85)Jawaban ini tentu saja tidak ‘nyambung’, dengan pertanyaan Soedarisman, sebab yang ingin diketahui oleh Rektor Universitas Janabadra ini bukan siapa pelaksana SO. Yang diperlukan adalah pengakuan yang lebih jujur tentang kenyataan sejarah. Perkara orang yang memberi komando atau pelaksana serangan tidak lagi dipersoalkan.

Sebagai mantan Walikota Yogyakarta 1947-1966 niscaya dia lebih tahu.
Tidak mustahil pula apabila pertanyaan tersebut muncul setelah menonton film Janur Kuning atau pun setelah membaca buku-buku ‘wajib’ tentang SO 1 Maret 1949 apalagi informasi yang lebih awal mengenai hal itu sudah ada dalam Laporan Dari Banaran (LDB) karya Kol Simatupang, terbit hampir lebih dari 20 tahun sebelumnya Janur Kuning. Itulah bukti yang lebih otentik tentang siapa pencetus pertama SO.Pada catatan harian tanggal 18-2-1949, Simatupang justru menyebut nama Kol Bambang Sugeng sebagai pencetus serangan. Yogya harus direbut dengan senjata, katanya kepada Simatupang dalam satu pertemuan di markas Banaran sebulan sebelum SO. Bambang Sugeng menginginkan Yogyakarta diserang secara spektakuler ‘agar menjadi jelas bagi sejarah tidak menerimanya sebagai hadiah. Menurut catatan tersebut kedua perwira tinggi itu masih membahas gagasan Kol Sugeng, termasuk mengenai besar kekuatan yang dapat dikumpulkan untuk melakukan serangan ke Ibukota RI yang sedang diduduki Belanda tersebut (hl 60). Malah sumber lain yang muncul belakangan menyebut bahwa serangan resmi hanya boleh dilakukan sesudah Sri Sultan Hamengku Buwono IX meneruskan Instruksi Rahasia dari Kol Bambang Sugeng kepada Let Kol Suharto (Vence Sumual, Hanya Menatap Ke Depan, 1998) artinya, masih ada keputusan lain yang perlu ditunggu Suharto sebelum serangan dilancarkan.
Karena itu cukup alasan untuk menerima kesimpulan Hamish McDonald yang mengatakan:.. the idea of the attack not from the young army colonel but from higher authorities and was conveyed to him through Sultan Hamengku Buwono (catatan kaki dalam Indonesian Cinema, Framing the New Order l994, (hl 169). (Gagasan Serangan Umum bukan berasal dari seorang letnan kolonel AD, melainkan dari pangkat yang lebih tinggi kemudian diteruskan kepadanya melalui Sri Sultan Hamengku Buwono IX.)Secara eksplisit film Janur Kuning tidak menyebut Letkol Soeharto sebagai pencetus SO ‘Pengakuan’ hanya dapat ditangkap melalui dialog dalam berbagai adegan. Pada salah satu adegan (dalam skenario Sc 77) misalnya, Letkol Suharto membaca surat Sri Sultan. ‘Pak Harto yang terhormat .....dan seterusnya, dan pada akhir surat terdengar suara Sri Sultan:. Bagaimana pendapat Pak Harto...dan seterusnya. Pada adegan lain (Sc 82c dalam skenario) Sri Sultan mengulangi ucapannya dalam pertemuan dengan Letkol Soeharto: Sebelum sidang Dewan Keamanan kita harus dapat membuktikan bahwa kita masih memiliki kekuatan untuk merebut kemerdekaan kita dan serangan ini harus dilakukan siang hari...(Let Kol Soeharto memotong) ...Saya sudah merencanakannya Pak....” agar (lanjut Sri Sultan) Belanda jangan menuduh tentara kita sebagai ekstrimis atau perampok...”Dari dialog tersebut dapat disimpulkan bahwa para perancang film telah merekayasa tokoh utama sebagai orang yang paling tahu tentang situasi politik yang berkembang saat itu sehingga tega ‘menyuruh’ Sri Sultan meminta pendapat kepada Letkol Soeharto. Dan yang paling ‘lucu’ adalah bahwa ‘ tokoh utama begitu berani memotong pembicaraan atasannya yang notabene adalah seorang Sultan, hanya untuk memberi kesan kepada penonton bahwa dia yang lebih kuasa waktu itu.

Kultus individu
Tidak bisa disangkal bahwa film ini adalah upaya pengkultusan, suatu cara yang pernah dirintis para diktator di berbagai negara. (Hitler pada kekuasaan rezim Nazi Jerman, Stalin di negara komunis Rusia (Uni Soviet dulu) Pengkultusan dalam Janur Kuning sangat kental pada adegan-adegan film. Ketika pasukan gerilya masuk ke sebuah kampung Soeharto heran setelah melihat penduduk rame-rame mengelu-elukannya. Ternyata anak buah Soeharto telah lebih dulu menyebarkan berita bahwa Soeharto kena tembak namun bisa lolos dengan selamat. Dalam salah satu dialog dia berkata: Memang benar, kami diberondong tetapi berhasil menyelusup di antara kedua regu bren itu...” tanpa memperlihatkan bagaimana penyusupan dilakukan.Pengkultusan lain juga dilakukan melalui surat isteri. Pelaku utama: Perampokan dan penggedoran sudah tidak ada sejak ada gerilyawan bernama Marsudi (supervisor film ini) yang paling ditakuti Belanda...Tokoh Jend Sudirman juga memuji Letkol Soeharto sebagai prajurit yang hebat ketika dia mengungkapkan kegundahannya mengenai perjanjian yang diingkari Belanda. Tetapi dengan penuh semangat Soeharto menjawab: ”Bila Belanda mengkhianati kita lagi, mereka tidak hanya menghadapi tentara nasional...dan seterusnya. Ini telah terbukti selama saya memimpin Brigade Sepuluh untuk melumpuhkan pertahanan musuh di Kota Yogya... Mendengar jawaban tersebut Sudirman secara spontan memuji:”Kau adalah Komandan Wehkreise III Yogyakarta...”
Tidak hanya petinggi Indonesia yang dikerahkan memuji kehebatan Soeharto tetapi juga serdadu-serdadu Belanda bahkan anggota Komisi Tiga Negara KTN). Prajurit Belanda bahkan menyatakan tokoh utama bagai siluman. Pada upacara penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta sekaligus menyambut TNI yang baru turun dari medan gerilya, Jendela Meyer dari KTN didampingi Sri Sultan Hamengku Buwono IX berjalan memeriksa barisan TNI bersama Jenderal Meyer. Di hadapan Suharto Sri Sultan sengaja berhenti sejenak sambil berkata:. Letkol Soeharto, Komandan Brigade 10. (pada deskripsi skenario ditulis : Jenderal Meyer tertegun, seolah tidak percaya). Jenderal Meyer: Inikah yang namanya Soeharto (deskripsi skenario: Jenderal Meyer menggoyang-goyang tangan Letkol Soeharto sambil menepuk-nepuk bahunya): Bukan main, (dia berkata).

Reduksi dan eliminasi fakta
Menjelang akhir cerita atau awal film (film dibuat menurut struktur flash back) tokoh Jend. Sudirman tampak sedang menuruni bukit ditandu menuju kota Yogyakarta. Adegan ini mengacu pada Kisah-Kisab Zaman Revolusi (1977) karya Rosihan Anwar yang kemudian dikutip oleh Dr Mestika Zed untuk disertasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan, 1997) Mestika Zed menulis a.l: ”Rosihan Anwar masih ingat saat mereka menjemput Sudirman, mula-mula naik jip sampai Wonosari, kemudian sepeda, dan akhirnya berjalan kaki hingga tiba di tempat Panglima Besar tinggal di rumah lurah setempat. Esoknya Pak Dirman yang sedang sakit kembali ke Yogyakarta dengan ditandu dan diiringi oleh utusan dan pasukannya. (hal 287,288).Akan tetapi dalam LDB (terbit ulang 1980) T.B Simatupang menulis, bahwa dia bersama Pak Hardjo menjemput Sudirman dengan sedan ke Wonosari dan pada hari itu juga bersama-sama Pak Dirman ke Yogyakarta (hl176). Selanjutnya Simatupang menulis: ”... Tanpa mengucapkan kata-kata, Pak Dirman dan kami saling merangkul waktu Pak Dirman bangkit dari tandu yang telah diturunkan ke tanah oleh para pengangkut. Kemudian mereka bercakap-cakap sebentar di dalam rumah sambil menunggu kedatangan Pak Dirman. Beberapa saat kemudian, mereka masuk mobil lalu menuju Yogyakarta dan sorenya Simatupang menyertai Pak Dirman ke istana (hl 195) dan dari istana ke Alun-alun Utara menghadiri parade penyambutan pasukan TNI. (hal. 196). Setelah Pak Dirman memeriksa parade, Sudirman bersalaman dengan Mr Syafruddin Prawiranegara (hl 198).Dalam film Janur Kuning adegan penyambutan dengan sedan, percakapan Simatupang dengan Sudirman di rumah Pak Lurah, pertemuan dengan Bung Karno dan Bung Hatta di istana, bahkan sosok Mr Syafruddin, Ketua PDRI yang tiba hari di Yogyakarta setelah 3 bulan bergerilya di tengah rimba Sumatera, tidak mendapat perhatian yang wajar dalam adegan film, bahkan terkesan menyepelekan tokoh yang mempertahankan eksistensi Republik Proklamasi itu. Tidak hanya itu. sidang kabinet pagi 19 Desember 1948, dan penangkapan tokoh-tokoh puncak Republik Indonesia oleh tentara Belanda tidak mendapat digubris dalam Janur Kuning Dari segi teknis produksi, membuat adegan-untuk fakta di atas tidak lebih sulit ketimbang pembuatan adegan-adegan sensasional fiktif seperti pertempuran spektakuler dan penggempuran kota dengan pesawat tempur dalam adegan prolog SO. Dengan rekayasa seperti ini sadar atau tidak sadar para pembuat Janur Kuning telah terperosok pada penggunaan idiom-idiom pembodohan lewat pengkultusan. Tugas yang diemban Letkol Suharto dalam melaksanakan SO tidak lebih sebagai tugas profesional biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan lewat rekonstruksi fiktif dan menyesatkan. Apa yang dilakukan Letkol Suharto tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh prajurit TNI dimana pun di Indonesia waktu itu. Oleh karena itu pernyataan seorang perwira militer berbisnis film yang akan menggunakan Janur Kuning sebagai ‘a lesson in history particularly for the younger generation (Khrisna Sen, hl 102) patut ditolak. Film-film propaganda semacam itu tidak sejalan dengan proses demokratisasi yang kini sedang berlangsung. Film ini hanya layak untuk studi kepustakaan di sinematek dengan catatan: dilarang dipertunjukkan di muka umum. ***

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar